Senin 31 Agustus 2020, 10:45 WIB

Bakal Calon Kepala Daerah Diminta Patuh Serahkan LHKPN

Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum
Bakal Calon Kepala Daerah Diminta Patuh Serahkan LHKPN

ANTARA/M Risyal Hidayat
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong bakal calon kepala daerah untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Terlebih bagi calon yang awalnya bukan termasuk penyelenggara negara.

"Khususnya bagi balon yang bukan berstatus penyelenggara negara (PN) atau baru pertama kali melaporkan hartanya. Mereka termasuk dalam kategori wajib lapor khusus," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati di Jakarta, Senin (31/8).

Ipi menjelaskan, tanda terima penyampaian LHKPN merupakan salah satu persyaratan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Aturan itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

Baca juga: Bawaslu Akui Pengawasan Kampanye di Medsos Jadi Tantangan

KPK juga telah menerbitkan petunjuk teknis penyampaian dan pemberian tanda terima atas laporan harta kekayaan yaitu berupa Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 07.1 Tahun 2020 pada 31 Maret 2020. KPK mengingatkan agar bakal calon menyesuaikan syarat saat penyampaian LHKPN.

"Hal ini untuk memastikan bakal calon memiliki waktu yang memadai untuk proses verifikasi dan atau melengkapi kekurangan," ucap Ipi.

KPK memfasilitasi pelaporan LHKPN. Khususnya bagi bakal calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada 2020.

Bagi bakal calon kepala daerah diimbau menghubungi Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN melalui call center 198. Informasi lainnya disampaikan melalui infopemilu.LHKPN@kpk.go.id atau laman elhkpn.kpk.go.id. (OL-1)

Baca Juga

ANTARA/Muhammad Adimaja

Kuasa Hukum Jelaskan Asal Usul Harta Pinangki

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 30 September 2020, 13:02 WIB
Hal itu disampaikan saat pembacaaan nota keberatan di Pengadilan Tipikor, PN Jakarta...
ANTARA/Muhammad Adimaja

Pinangki Mengaku tidak Pernah Sebut Nama Hatta Ali dan Burhanudin

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 30 September 2020, 12:28 WIB
Menurut Jefry, penyebutan nama Hatta Ali dan Burhanudin bukanlah atas pernyataan Pinangki dalam...
Dok MI/ROMMY PUJIANTO

KPK: 397 Pejabat Politik Terjerat Kasus Korupsi

👤Kautsar Bobi 🕔Rabu 30 September 2020, 12:11 WIB
Terdapat lima provinsi berada di zona merah korupsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Smatra Utara, Riau dan Kepulauan Riau, dan DKI...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya