Minggu 30 Agustus 2020, 14:58 WIB

Dugaan Korupsi Wabup OKU, 17 Orang Diperiksa KPK

Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum
Dugaan Korupsi Wabup OKU, 17 Orang Diperiksa KPK

Ilustrasi
Korupsi

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa 27 saksi kasus dugaan korupsi kegiatan pengadaan tanah TPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan. Kasus ini menjerat Wakil Bupati OKU Johan Anuar.

"Bertempat di Mapolres OKU tim KPK melakukan kegiatan permintaan keterangan kepada sejumlah saksi. Adapun pihak-pihak yang dimintai keterangan hingga saat ini berjumlah 27 orang," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Minggu (30/8).

Johan yang telah berstatus tersangka turut diperiksa penyidik. Saksi lainnya yakni empat pegawai BRI dan seorang narapidana di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) kelas IIB Baturaja Hindirman.

"Pemeriksaan Hindirman dilakukan di dalam lapas," ucap Ali.

Baca juga : KPK Ingatkan Semua Pihak Cegah Korupsi Dana Bansos Covid-19

Ali mengatakan, pemeriksaan saksi oleh penyidik tersebut dilaksanakan sejak tanggal 27 Agustus hingga 2 September 2020. KPK telah memanggil 43 orang.

"Mereka terdiri dari pihak pemilik lahan tanah, mantan anggota DPRD Kabupaten OKU, mantan Sekda Kabupaten OKU, mantan Bupati OKU dan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten OKU," tutur Ali.

Perkara ini awalnya ditangani Polda Sumatra Selatan. Pada 24 Juli 2020 perkara rasuah yang bersumber dana dari APBD tahun 2013 itu diambil alih KPK.

"Sesuai ketentuan Pasal 10 A Undang-undang KPK, melalui unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan (Korsupdak), KPK telah mengambil alih perkara dari Polda Sumsel," kata Ali.

Johan Anuar terjerat kasus mark up TPU Kabupaten OKU saat dirinya menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten OKU. Belakangan, Johan kembali mencalonkan diri sebagai wakil bupati OKU pada Pilkada 2020. (OL-2)

 

Baca Juga

ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Mendagri Waspadai Kampanye Hitam Saat Pilkada 2020

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 01 Oktober 2020, 07:46 WIB
Tito mengharapkan masa kampanye dapat berlangsung aman dan lancar seperti pada tahap penetapan dan pengundian nomor urut pasangan...
ANTARA/Muhammad Adimaja

KPK Sebut Korupsi Kepala Daerah Biasanya Berkaitan Balas Jasa

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Kamis 01 Oktober 2020, 07:28 WIB
"Korupsi kepala daerah berkaitan erat dengan balas jasa atas dukungan dana dari donatur, sejak proses pencalonan, kampanye, sampai...
MI/Mohamad Irfan

Kolektor Gugat UU Jaminan Fidusia ke MK

👤Ind/P-1 🕔Kamis 01 Oktober 2020, 06:26 WIB
Menurut pemohon, sudah menjadi suatu keharusan bahwa ketika cedera janji atau wanprestasi, pemberi hak fidusia (debitur) menyerahkan objek...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya