Sabtu 29 Agustus 2020, 05:31 WIB

Administrasi Birokrasi Kemendagri Buruk

Pra/Try/P-2 | Politik dan Hukum
Administrasi Birokrasi Kemendagri Buruk

Dok.MI/Rommy Pujianto
Ilustrasi -- Gedung Kemendagri

 

PENUNJUKAN Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebagai Menteri Dalam Negeri ad interim menggantikan sementara Tito Karnavian yang bertugas ke luar negeri mengungkap buruknya administrasi di Kementerian Dalam Negeri.

Pasalnya, Kemendagri membatalkan surat internal mengenai penunjukan tersebut yang sempat beredar ke publik. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mengatakan surat itu sudah diralat dan dibatalkan karena tidak diperlukan.

“Surat sudah diralat dan dibatalkan. Tadinya dibuat untuk administrasi internal karena Bapak Mendagri akan tugas keluar kota. Tapi karena Sabtu dan Minggu tidak ada administrasi surat di Kemendagri, tidak diperlukan lagi surat tersebut,” terangnya dalam siaran pers, kemarin.

Benni menegaskan pencabutan surat itu bukan berarti membatalkan penunjukan Menko Polhukam sebagai Mendagri ad interim. Surat yang diralat hanyalah surat nomor 821.1/4837/SJ tanggal 28 Agustus 2020 yang ditujukan kepada jajaran internal Kemendagri.

“Jadi, bukan membatalkan surat penunjukan ad interim yang dikeluarkan oleh Setneg (Sekretariat Negara),” ujarnya dalam siaran pers kedua.

Namun, aksi ralat dan pembatalan surat itu sempat membingungkan publik hingga Kemendagri harus dua kali mengeluarkan siaran pers.

Pakar administrasi negara dari Universitas Indonesia Dian Puji Simatupang menilai ada ketergesa-gesaan dalam membuat surat internal itu. Akibatnya, menimbulkan salah kira. “Dalam teori hukum administrasi negara, itu ketergesa-gesaan, cerminan belum tersistem manajemen administrasi pemerintahan yang standar, akhirnya ter- buru-buru menetapkan sesuatu,” paparnya kepada Media Indonesia, kemarin.

Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Setya Utama mengungkapkan penunjukan Menko Polhukam sebagai Mendagri ad interim dilakukan lantaran Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Singapura pada 28 hingga 30 Agustus. Kebijakan tersebut lumrah dilakukan.

“Aturannya seperti itu. Sesuai ketentuan, ditunjuklah Menko Polhukam sebagai ad interim Menteri Dalam Negeri,” ujar Setya, kemarin. (Pra/Try/P-2)

Baca Juga

ANTARA/Muhammad Adimaja

Pinangki Tulis Surat Minta Maaf ke Hatta Ali dan Burhanuddin

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 30 September 2020, 13:24 WIB
Permohonan maaf Pinangki disampaikan melalui surat yang diberikannya secara langsung kepada wartawan usai menjalani sidang pembacaan...
ANTARA/Muhammad Adimaja

Lewat Surat, Pinangki Minta Maaf ke Hatta Ali dan Burhanuddin

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 30 September 2020, 13:17 WIB
Pinangki mengaku tidak pernah menyebut nama Mantan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dan Jaksa Agung ST Burhanudin seperti yang didakwakan...
ANTARA/Muhammad Adimaja

Kuasa Hukum Jelaskan Asal Usul Harta Pinangki

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 30 September 2020, 13:02 WIB
Hal itu disampaikan saat pembacaaan nota keberatan di Pengadilan Tipikor, PN Jakarta...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya