Rabu 19 Agustus 2020, 12:19 WIB

Rencana Kenaikan Pajak Rokok Diprotes

Candra Yuri Nuralam | Humaniora
Rencana Kenaikan Pajak Rokok Diprotes

ANTARA/Siswowidodo
Suasana pekerja di ruang produksi pabrik rokok PT Digjaya Mulia Abadi mitra PT HM Sampoerna, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

 

ASOSIASI Tembakau Jawa Barat menolak rencana kenaikan biaya pajak dan cukai rokok yang direncanakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2021. Rencana itu dinilai akan membunuh pengusaha tembakau kecil.

"Kami khawatir pengusaha kecil akan terbunuh dan pengusaha kecil akan tergantung dengan pengusaha besar. Ini hanya akan menguntungkan pengusaha besar, tetapi pengusaha yang pro dengan petani akan tersingkirkan," kata Pengurus Asosiasi Tembakau Jawa Barat Suryana dalam telekonferensi di Jakarta, Rabu (19/8).

Suryana menilai kenaikan pajak dan cukai rokok bisa mencekik pengusaha tembakau kecil di Indonesia. Dengan begitu, pemasukan negara dari penerimaan pajak dan cukai rokok juga pastinya akan berkurang.

Baca juga: Mentan Ajak Masyarakat Bertani di Halaman Rumah

"Dengan adanya petani tembakau dan industri tembakau di Indonesia sebagai penopang pendapatan negara yang begitu signifikan," ujar Suryana.

Pemerintah diminta adil dalam memberikan kebijakan untuk produksi tembakau di Indonesia. Pasalnya, kata Suryana, tembakau ini merupakan salah satu warisan bangsa yang sudah ada sejak dulu.

"Tanaman tembakau itu enggak dilarang, tapi ada pengaturan khusus dari pemerintah, khususnya Kemenkeu, juga masuk juga dalam Kemenkes," tutur Suryana.

Suryana menolak rencana kenaikan cukai dan pajak rokok yang akan dilakukan pada 2021. Menurutnya, rencana itu hanya akan menyulitkan ekonomi petani tembakau.

Namun, Suryana bukannya menolak adanya kenaikan cukai dan pajak ini. Dia membolehkan adanya kenaikan biaya cukai dan pajak namun tidak dilakukan secara berbarengan.

"Bila ada kenaikan juga jangan signifikan, bertahaplah, jangan sekaligus. Karena sangat memberatkan sekali itu," tegas Suryana. (OL-1)

Baca Juga

ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

Indonesia Terus Upayakan Pemenuhan Hak Anak

👤Atalya Puspa 🕔Selasa 24 November 2020, 14:20 WIB
Hal paling mendasar yang dilakukan Indonesia dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak sesuai Konvensi Hak Anak adalah dengan...
ANTARA/	IDHAD ZAKARIA

Kabar Gembira, Kemensos Buka Kuota Tambahan BST

👤Suryani Wandari 🕔Selasa 24 November 2020, 14:05 WIB
Kuota baru BST bagi 20 ribu KPM diprioritaskan untuk daerah yang penyerapan bantuannya dinilai...
Antara/Raisan Al Farisi

Ada Potongan Pajak, Berapa BSU yang Diterima Guru Honorer?

👤Faustinus Nua 🕔Selasa 24 November 2020, 13:58 WIB
Bagi guru honorer yang memiliki NPWP, besaran BSU dikenai potongan PPh sebesar 5%. Adapun penerima BSU yang belum punya NPWP, dikenai...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya