Sabtu 15 Agustus 2020, 08:30 WIB

Food Estate Tak Efektif Tingkatkan Produktivitas Pertanian

Suryani Wandari Putri Pertiwi | Ekonomi
Food Estate Tak Efektif Tingkatkan Produktivitas Pertanian

Antara
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) lahan pertanian yang akan dijadikan food estate di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7).

 

EKONOM senior Institute For Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan rencana pemerintah untuk membangunan food estate itu belum efektif untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia.

Pasalnya, lahan di Kalimantan sebagian besar wilayahnya merupakan lahan gambut. "Di Kalimantan kan sebagian besar wilayahnya itu gambut. Jadi tak ada kecocokan. Saya bukan ahli pertanian, tapi lahannya belum tentu efektif untuk tanaman pangan," kata Enny ketika dihubungi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pembukaan sidang tahunan MPR, DPR dan DPD RI,  Jumat (14/8) menyebutkan pemerintah sedang membangun food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara yang juga akan diikuti beberapa daerah lain untuk memperkuat cadangan pangan.

Enny mengatakan rencana yang telah bergulir sejak era Presiden Soeharto yang juga batal dibangun di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini memang tak semudah yang dibayangkan karena memang persediaan lahannya juga kurang memadai.

"Di Kalimantan lahannya gambut, di Papua yang juga disinyalir akan dibangun pun bergunung-gunung. Jadi secara konektifitas sulit, bahkan secara nilai keekonomiannya juga cukup mahal," lanjutnya.

Lebih lanjut Enny menambahkan untuk tidak selalu meniru konep di banyak negara seperti food estate ini. Ia menilai pemerintah pernah berhasil dalam hal meningkatkan produktivitas pangan dengan swasembada.

Ia menjelaskan, dahulu tidak pernah ada pertanian skala besar akan tetapi yang ada pertanian skala kecil. Presiden Soeharto kala itu mengembangkan pertanian itu bekerja sama dengan perusahaan pupuk, sehingga petani tepat waktu medapatkan pupuk, ada kegiatan lumbung desa dan terdapat balai penyuluh pertanian yang setiap saat menjadi konsultan petani.

"Kelembagaan atau institusi seperti itu yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian kita, dari pada bermimpi terus untuk menciptakan sejuta lahan pertanian untuk food estate dan sebagainya," lanjutnya.

Apalagi, tambahnya, jika pemerintah langsung melompat ke sistem digital. Meski memang bagus untuk memangkas rantai distribusi yang panjang untuk komoditas pertanian bahkan sejak pertanian semua rantai pasok perdagangan panjang semua, tetapi itu akan menyulitkan petani.

"Pasalnya, petani di Indonesia belum semua terakses, kecuali pemerintah memberikan intervensi yang luar biasa. Misalnya program internetisasi seperti halnya listrikisasi di pelosok desa sehingga masyarakat desa bisa mengakses gratis atau mendapatkan biaya penyambungan internet murah sehingga petani semua melek teknologi," katanya. (E-3)

Baca Juga

MI/Hendri Kremer

Kuota Kartu Prakerja Terpenuhi

👤Mir/E-3 🕔Senin 28 September 2020, 05:00 WIB
“Dengan demikian, lengkap­lah total kuota penerima kartu prakerja tahun anggaran 2020,” tutur Airlangga di Bintan,...
ANTARA/AHMAD SUBAIDI

Perpres Percepat Akselerasi EBT

👤Gana Buana 🕔Senin 28 September 2020, 04:15 WIB
Rancangan perpres itu juga mengatur pembelian tenaga listrik pembangkit EBT dilakukan melalui dua...
ANTARA/IRWANSYAH PUTRA

Pemerintah Terus Berupaya Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca

👤Gan/S-2 🕔Senin 28 September 2020, 04:00 WIB
Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM Harris mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di ASEAN dalam...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya