Jumat 14 Agustus 2020, 16:53 WIB

Berantas Mafia Keuangan Berkedok Investasi Fiktif

RO/Micom | Megapolitan
Berantas Mafia Keuangan Berkedok Investasi Fiktif

Istimewa
Pengacara Saddan Marulitua Sitorus dari LQ Indonesia Lawfirm, Jumat (14/8), melaporkan pemilik dan Direksi PT Kreshna

 

PENGACARA Saddan Marulitua Sitorus dari LQ Indonesia Lawfirm, Jumat (14/8), melaporkan pemilik dan Direksi PT Kreshna dalam dugaan tindak pidana perlindungan konsumen, penipuan pasar modal, penggelapan, dan pencucian uang.

Saddan mewakili 5 korban yang mengalami kerugian kurang lebih Rp58 miliar. 

Direksi PT Kreshna dilaporkan dengan laporan polisi nomor: LP/4834/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT.PMJ tertanggal 14 Agustus 2020.

Saddan menjelaskan bahwa para korban termakan bujukan marketing Kreshna yang awalnya mengira ini adalah produk sebuah bank swasta ternama. Namun oleh marketing bank itu malah mengalirkan dananya ke Kreshna. 

"Setiap nasabah yang menjadi klien kami sewaktu diprospek oleh marketing, diimingi-imingi bunga 10% per tahun. Nah yang menjadi pertanyaan kami apakah besaran bunga itu sesuai ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan?" ucapnya kepada wartawan di Polda Metro Jaya.

Justru, katanya, iming-iming ini menyalahi ketentuan UU.  "Kemana dana mereka sekarang, tidak jelas larinya uang mereka kemana?" tanyanya.
 
Saddan menilai pihak Kreshna tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kerugian yang dialami kliennya.  "Kami laporkan ke Polda Metro Jaya untuk menempuh langkah pidana agar pelaku pidana dapat ditindak tegas oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Alvin Lim, founder LQ Indonesia Lawfirm, meminta perhatian khusus dari Presiden RI Jokowi sebagai kepala negeri untuk menindak dengan tegas mafia keuangan berkedok investasi fiktif. "Harus dibangun kesepakatan bagaimana memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi illegal, karena tidak bekerja secara optimal,“ katanya.

Ia juga berharap aparat penegak hukum mengambul langkah tegas terhadap para pengemplang dana masyarakat dengan membenahi sistem keuangan, terutama perusahaan investasi fiktif berjamuran di Indonesia. (J-1) 

Baca Juga

MI/ Andri Widiyanto

September, 900 Jenazah dimakamkan di TPU Covid-19 Pondok Ranggon

👤Hilda Julaika 🕔Selasa 29 September 2020, 18:00 WIB
Sebanyak 900 jenazah covid-19 yang dimakamkan di TPU Pondok Ranggon. Angka ini terhitung sejak 1 September-28 September...
ANTARA/Hafidz Mubarak A

DPRD Sebut Lockdown Mini di Jakarta Lebih Efektif Ketimbang PSBB

👤Hilda Julaika 🕔Selasa 29 September 2020, 17:30 WIB
Dengan lockdown mini geliat ekonomi dinilainya masih bisa bergerak karena sifatnya lokal di daerah tertentu berdasarkan...
MI/Andri Widiyanto

3 Lokasi Isolasi Terkendali di DKI Ini Sediakan 166 Kamar

👤Hilda Julaika 🕔Selasa 29 September 2020, 17:20 WIB
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah 166 kamar isolasi untuk pasien covid-19 yang masuk kategorio orang tanpa...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya