Jumat 14 Agustus 2020, 14:54 WIB

75 Tahun Peradaban Indonesia: 7 Presiden dan Ujian 5 Sila

Saikhu Baghawi | Politik dan Hukum
75 Tahun Peradaban Indonesia: 7 Presiden dan Ujian 5 Sila

News Research Center
News Research Center

 

KEMERDEKAAN Indonesia genap berusia 75 tahun atau tiga perempat abad. Dalam perjalanan selama 75 tahun, Indonesia telah memiliki tujuh presiden yakni Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo.

Dalam setiap pelantikannya, mereka bersumpah "Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

Baca juga: Dapur NRC Memasak Jajak Pendapat

Memegang teguh UUD 1945, artinya sebagai Presiden memegang amanat untuk melaksanakan isi dari pembukaan UUD 1945, termasuk di dalamnya lima sila dasar negara, Pancasila, serta pasal-pasal dalam UUD 1945. Muara dari amanat itu, bagaimana sebagai presiden mereka  berkewajiban mengantarkan bangsa dan negara ini menuju peradaban Indonesia yang lebih baik.  

Peradaban dalam bahasa Indonesia sering diidentikkan dengan kata kebudayaan. Akan tetapi dalam bahasa Inggris, terdapat perbedaan pengertian antara civilization untuk peradaban dan culture untuk kebudayaan. Demikian pula dalam bahasa Arab dibedakan tsaqafah (kebudayaan),  hadharah (kemajuan), dan tamaddun (peradaban).

Baca juga: Tiga Jurus NRC Perkuat Media Group News

Arnold Toynbee di dalam buku The Disintegrations of Civilization mengemukakan, peradaban ialah kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang lebih tinggi.

"Sejaumana kemajuan peradaban bangsa Indonesia setelah 75 tahun merdeka? Pada peradaban mana yang masih harus kita benahi, dan pada peradaban mana yang menjadi kelebihan dan harus dipupuk terus menerus?," kata Head of News Research Center (NRC) Media Group News Ade Alawi di Jakarta, Rabu (12/8).

Baca juga: Survei NRC: Pelonggaran Transportasi Pacu Penyebaran Covid-19

Untuk mengetahui respons masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. NRC Media Group News menggelar survei daring bertajuk Refleksi 75 tahun Peradaban Indonesia.

Upaya penggalian sejauhmana peradaban dalam berbagai dimensi kehidupan menguat, News Research Center (NRC) Media Group News menyusun pertanyaan penelitian. “Tentu sebagai insan media, NRC tetap mempertimbangkan pasal-pasal seksi dalam UUD 1945 dalam konteks peradaban,” jelas Ade Alawi.

NRC menyusun 13 pertanyaan opsional, dan satu pertanyaan terbuka berupa saran responden apa yang harus dibenahi agar peradaban Indonesia menjadi lebih baik.

Pertanyaan kepada responden sengaja diawali dengan kalimat 'Setelah 75 tahun Indonesia merdeka' dengan harapan responden tidak terjebak pada apa yang telah dicapai pemerintahan sekarang, namun diharapkan lebih obyektif, apa yang telah dicapai kepemimpinan tujuh presiden selama 75 tahun.

Pertanyaan berbasis pada isi dari UUD 145, dan diproyeksikan bahwa pertanyaan tersebut mewakili penjabaran dari lima sila Pancasila.

Misalnya, nilai gotong royong dan ikut menjaga perdamaian dunia selaras dengan penjabaran sila Persatuan Indonesia. Penilaian terhadap hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, selaras dengan penjabaran sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pertanyaan tentang sejauhmana peradaban kita dalam hal kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat, senapas dengan penjabaran sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kebebasan beragama dan menjalankan ibadah, selaras dengan penjabaran sila Ketuhanan yang Maha Esa.

Survei daring

Survei daring bertajuk Refleksi 75 tahun Peradaban Indonesia menggunakan media online dan media sosial (Twitter, Instagram, dan Facebook) di lingkungan Media Group News.

Media online yang dimaksud adalah medcom.id, mediaindonesia.com, lampost.co, dan metrotvnews.com.

Dengan demikian subyek responden dalam penelitian ini adalah pemirsa dan pembaca media, serta follower di media sosial di semua platform Media Group News.

"Kami menyadari, survei daring memungkinkan responden mengisi lebih dari sekali. Kendati demikian, sebelum diolah kami menyisir satu persatu kemungkinan responden mengisi ganda sehingga hasil tetap bisa dipertanggungjawabkan," kata Ade Alawi.

Ade menambahkan, karena penjaringan responden melalui media online dan media sosial, maka metodologi penelitian menggunakan nonprobability sampling, di mana pengambilan responden tidak memberi peluang bagi NRC yang harus dipilih menjadi sampel.

NRC memotret demografi responden berdasarkan wilayah, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan terakhir responden, serta agama dan kepercayaan yang dianut responden.

Dari hasil veridikasi NRC, jumlah responden yang mengisi pertanyaan penelitian via daring ini selama rentang waktu penelitian 24 Juli- 6 Agustus berjumlah 553 orang.

Peta responden berdasarkan wilayah Sumatra (15,19%), Jawa (74,50%), Kalimantan (1,99%), Bali dan Nusa Tenggara (3,62 %), sementara wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (4,70%). responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki (61,84%) dan perempuan (38,16%).

Demografi responden berdasarkan status pernikahan menikah (63,11%), tidak menikah (33,82%) pernah menikah, janda atau duda (3,07%),

Demografi responden berdasarkan pendidikan terakhir: SMP (0,90%), SMA/SMK (22,60%), diploma D1-D3 (6,15%), Sarjana strata 1 (44,67%), Sarjana strata 2 (22,60%), doktor S3 (3,07%).

responden berdasarkan agama  yang mereka anut: Islam (77,40%), Kristen (11,03%), Katolik (8,86%), Buddha (1,45%), Hindu (1,27%).

Sementara demografi responden berdasarkan usia: di bawah 17 tahun (1,81%), usia 18-25 tahun (20.80%), usia 26-35 tahun (19,53%), usia 36-45 tahun (22,06%), usia 46-55 tahun (27,86%), usia 56-65 tahun (7.05%), dan di usia 66 tahun ke atas (0,90%). Demografi usia ini untuk menentukan responden yang mengalami masa rezim pemerintahan sejak era Soekarno hingga Presiden Joko Widodo saat ini.

Demografi berdasarkan profesi responden: ASN/pegawai BUMN (19,35%), pegawai swasta (37,97%), TNI/POLRI (0,72%), pengusaha (7,05%), pengacara (0,54%), dokter (1,81%), politikus (4,52%), pelaku UMKM (5,24%), pensiunan/veteran (1,27%), tidak/belum bekerja (21,52%).

Demografi responden berdasarkan jumlah pengeluaran bulanan: kurang dari Rp300 ribu (7,90%), Rp300 ribu-Rp500 ribu (5,61%), Rp500 ribu –Rp750 ribu (5,06%), Rp750 ribu-Rp1,25 juta (7,23%), Rp1,25 juta-Rp2,5 juta (18,44%), Rp2,5 juta–Rp5 juta (25,68%), Rp5 juta lebih (30,02%).

Untuk memperkuat hasil penelitian, NRC menggelar webinar membahas hasil survei tersebut pada 11 Agustus 2020. Sebagai keynote speaker NRC menghadirkan Menko Polhukam Mahfud MD, dan 4 narasumber lain yakni Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Haryono, peneliti senior Indef Enny Sri Hartarti, guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Karim Suryadi, dan pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Zainal Arifin Mochtar.

6 Modal Positif untuk Bangkit

HASIL survei daring News Research Center (nrc) Media Group News bertajuk: Refleksi 75 tahun Peradaban Indonesia, yang digelar sejak tanggal 24 Juli-6 Agustus 2020, responden menjawab setidaknya ada enam modal positif dan 5 saran agar peradaban Indonesia bergerak maju.

Pertanyaan penelitian berangkat dari isi pembukaan dan sebagian pasal-pasal dalam UUD 1945. Pasal-pasal tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan pasal-pasal seksi yang menjadi perhatian masyarakat, dan merepresentasikan penjabaran dari lima sila Pancasila.

Dari 13 pertanyaan tertutup, responden memberikan penilaian skala dari sangat baik sampai sangat tidak baik terhadap enam pertanyaan yang bisa menjadi modal bagi bangsa ini menuju peradaban yang lebih baik.

Keenam pertanyaan yang mendapatkan respons positif itu, pertama, nilai gotong royong yang berkembang di masyarakat masih baik (56,42%). Kedua, kebebasan berserikat, berkumpul dan hak mengeluarkan pendapat responden menilai positif (63,29%). Ketiga, perkembangan demokrasi di Tanah Air 57,50% dan yang menjawab biasa saja 17,18 %.  

Keempat, penghormatan terhadap identitas budaya masyarakat tradisional secara umum dinilai baik sebesar 54,61%. Kelima, kebebasan beragama dinilai baik 62,75%, keenam, keikutsertaan Indonesia menjaga perdamaian dunian 68,00%.

Kendati demikian, 6 modal positif dari hasil survei daring ini bukan berarti tanpa tantangan. Dalam konteks kemajuan demokrasi yang kita raih sampai saat ini, salah satu kendalanya masih kuat  bercokolnya oligarki politik.

Menko Polhukam Mahfud MD, saat menjadi Keynote speaker webinar yang diselenggarakan NRC membahas hasil survei daring refleksi 75 tahun Peradaban Indonesia, pada 11 Agustus, membenarkan masih kuatnya oligarki politik di negara ini. "Akibatnya, banyak kebijakan yang muncul bernuansa koruptif yang hanya mengedepankan demokrasi prosedural semata," ujar Mahfud MD.

Mahfud mengenang masa keemasan demokrasi di Indonesia ketika era reformasi bergulir pada tahun 1998. Saat itu menurutnya demokrasi tumbuh dan menemukan momentum.  Sayangnya, ungkap Mahfud, praktik demokrasi di Indonesia hanya terjadi dan berlangsung baik selama satu periode kepemimpinan.

Setelah itu bergeser menjadi oligarki. Praktik kenegaraan kita banyak yang oligarkis. Karena muncul kebijakan yang koruptif karena diputuskan secara oligarkis, bukan demokratis," jelasnya.

Mahfud menyebutkan, pada dasarnya hukum yang dibuat oleh negara bisa mengubah perilaku masyarakat untuk menjadi lebih baik. Namun hal tersebut bisa direalisasikan apabila hukumnya ditegakkan dengan baik dan ada kontrol dari masyarakat.

"Asal ditegakkan dengan baik, akan mengarahkan ke perubahan yang baik. Kalau politiknya demokratis dan kontrol masyarakat kuat, hukumnya responsif. Sementara hukum yang kuat mampu mengubah perilaku masyarakat," tegasnya.

Haryono mengamini apa yang diungkapkan Mahfud MD. Menurut Haryono, ada perilaku warisan kolonial yang masih menjangkit sampai saat ini, mental terjajah (inlander-Red). "Dulu rakyat kita malas bekerja lantaran bagaimanapun mereka bekerja keras, toh yang menikmati adalah penjajah, maka muncullah karakter malas," jelas Haryono. Oleh sebab itu, Haryono menekankan, bagaimana bangsa ini harus mengubah karakter. "Karakter terjajah, harus berubah menjadi karakter merdeka," tandasnya.

Haryono mengapresiasi apa yang menjadi temuan riset NRC tentang refeksi 75 tahun peradaban Indonesia. Menurutnya, hasil survei daring bisa menjadi referensi BPIP untuk menentukan langkah bagaiamana memetakan sila Pancasila sampai saat ini di mata masyarakat.

Sentimen Negatif

Selain menghasilkan respons positif, hasil survei daring Refleksi 75 tahun Peradaban Indonesia menyisakan sentimen negatif di mata responden.

Saat ini ditanya, setelah 75 tahun merdeka, bagaimana negara  mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat dalam pembukaan UUD 1945, responden menilai tidak baik 52,07%. Demikian halnya menanggapi pertanyaan negara menjamin persamaan warga negara untuk mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, respoonden merespons tidak adil sebesar 57,50%.

Bagaimana dengan masih munculnya perlakuan diskriminatif dalam konteks bernegara, responden menjawab tidak baik sebesar 42,67% dan yang menyatakan sudah baik 34,00%.

Setali tiga uang, upaya negara bahwa implementasi bum, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat dinilai tidak baik oleh responden sebesar 44,30% dan yang menyatakan baik sebesar 37,07%.

UUD 1945 mengamanatkan negara wajib memelihara fakir miskin dan orang terlantar direspons negatif oleh responden sebesar 50,45%. Selain itu, penyelenggaraan sistem pendidikan masih dinilai kurang baik, karena yang menyatakan baik hanya 47,56%. Terakhir, sama halnya dengan bidang kesehatan, responden yang menyatakan baik hanya 49,19%.

Enny Sri Hartarti menjelaskan, kedaulatan ekonomi bahwa warga negara mendapatkan keadilan atas sumber daya alam yang kita miliki, masih jauh dari harapan. "Sosial gap antara si kaya dan si miskin masih lebar. Mereka yang menikmati kekayaan alam masih berpihak pada segelintir elite, dan negara memelihara bercokolnya oligarki," tandas Enny.

Untuk memberikan ruang kebebebasan berpendapat, NRC menyodorkan pertanyaan terbuka kepada responden, apa saran mereka agar Peradaban Indonesia bisa menjadi lebih maju. Dari hasil koding atas pertanyaan terbuka ini, NRC mengelompokkan setidaknya ada 15 saran dari responden. Dari 15 saran , 5 yang terbesar setelah dikuantifikasi adalah sebagai berikut:

Pertama, perlu pendidikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara sebesar 20,43%. Kedua, sistem pendidikan harus semakin baik 12,61%. Ketiga, keharusan negara menjamin  kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 11,37%. Keempat. pentingnya penegakan hukum secara adil 9,59%, dan kelima, perlu keteladanan pemimpin sebagai panutan rakyat 8,88%. Semoga Indonesia semakin jaya. (X-15)

Baca Juga

Antara

Polri Imbau Nobar G30S/PKI Ditiadakan

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 29 September 2020, 18:51 WIB
Awi pun menyarankan agar masyarakat menonton film Pengkhianatan G30S/PKI tersebut di rumah...
Dok. MI/Rommy Pujianto

KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Jembatan Waterfront City Kampar

👤Dhika kusuma winata 🕔Selasa 29 September 2020, 18:30 WIB
KPK menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek jembatan waterfront city di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran...
Indriyani Astuti

Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Terburuk

👤Indriyani Astuti 🕔Selasa 29 September 2020, 18:22 WIB
Kemungkinan pelanggaran HAM berat bisa terjadi kalau pilkada dalam pandemi terus dipaksakan. Ini menjadi catatan penting bagi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya