Kamis 13 Agustus 2020, 21:51 WIB

Pemerintah Didesak Libatkan UMKM dalam Penyediaan Bansos

M. Iqbal Al Machmudi | Ekonomi
Pemerintah Didesak Libatkan UMKM dalam Penyediaan Bansos

Antara
Warga antre mengambil Bantuan Sosial (Bansos) tunai di Kantor Pos Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/7).

 

Ekonom dan Pendiri Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini, mengatakan perlunya pemerintah melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menyediakan bantuan sosial (bansos) ke masyarakat.

"Misalnya bantuan paket sembako untuk masyarakat bisa berasal dari produk lokal maka akan muncul makanan dari UMKM yang dibeli oleh pemerintah untuk sembako. Jadi UMKM ini bukan hanya dikasih bantuan untuk terus hidup tapi diberikan ruang untuk turut menyediakan sembako bagi masyaraat kurang mampu," kata Hendri saat webinar Meramu Resep Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi dari Forum Diskusi Denpasar 12, Kamis (13/8).

Selain itu untuk meningkatkan daya beli rumah tangga terutama untuk masyarakat ekonomi rendah, tidak bisa mengandalkan bantuan langsung tunai (BLT) saja, melainkan juga harus ada lapangan pekerjaan sehingga daya beli terus berjalan.

Menurut Hendri, yang harus dilakukan oleh pemerintah membuat kebijakan yang komprehensif. Misalnya, jika ingin fokus dan memprioritaskan sektor pertanian, bisa membuat kebijakan pertanian dan perdagangan sehingga memaksimalkan sektor tersebut.

Selain itu pertumbuhan PDB kuartal II 2020 yang minus 5,32% yoy akibat wabah covid-19 tidak perlu dikhawatrikan karena tantangan dan peluang yang dihadapi setiap negara berbeda-beda.

"Karena pertumbuhan perekonomian yang negatif di tengah wabah merupakan hal biasa. Yang perlu dipikirkan ialah punya peluang apa untuk mengoptimalkan sehingga pertimbuhan yang negatif tidak semakin dalam," jelasnya.

"Semestinya tidak perlu khawatir karena Indonesia memiliki market, contohnya seperti Tiongkok yang selesai lockdown langsung melakukan ekspor bahan baku dan mengandalkan market lainnya. Tidak seperti Singapura yang ruang geraknya terlalu sempit sehingga terkontraksi atau minus 13,2% yoy," tambahnya.

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Berly Martawardaya, mengatakan adanya penurunan PDB tidak perlu dikhawatirkan karena alasannya jelas, pandemi.

Namun, Indonesia masih memiliki sumber daya manusia (SDM), pabrik, dan lainnya. Jika pandemi berakhir, perekonomian akan beranjak normal.

"Yang justru saya khawatirkan adalah pemerintah terlalu khawatir dengan label resesi. Secara angka, perekonomian Indonesia pernah sampai -13% pada tahun 1999 kita berhasil survive. Yang menjadi salah ketika respons dari pemerintah salah yang akan berdmpak pada ekonomi, kesehatan, dan aspek lainnya," pungkasnya. (E-3)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

Diskon Pelancong Bisa Ancam Balik Wisata

👤Despian Nurhidayat 🕔Senin 28 September 2020, 05:45 WIB
Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk stimulus di sektor...
MI/SENO

Pantulan Kucing Mati

👤Raja Suhud, Wartawan Media Indonesia 🕔Senin 28 September 2020, 05:30 WIB
Dead cat bounce ialah sebuah fenomena yang umum terjadi di bursa saham ketika sebuah saham mengalami penurunan harga yang tajam dan...
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Menguat di Awal, Indeks Cenderung Melemah

👤Des/E-1 🕔Senin 28 September 2020, 05:15 WIB
Kami perkirakan IHSG berpeluang menguat di awal pekan dan cenderung melemah di tengah sampai akhir...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya