Rabu 12 Agustus 2020, 09:18 WIB

Pemda Harus Dilibatkan dalam Mendefinisikan Kawasan Strategis

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Pemda Harus Dilibatkan dalam Mendefinisikan Kawasan Strategis

Ist/DPR
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo.

 

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menegaskan pemerintah daerah (pemda) harus dilibatkan dalam mendefinisikan kawasan strategis. Menurutnya, keterlibatan pemda tersebut menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih definisi dan dapat tercapainya kesepahaman antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pemaparan tersebut disampaikan Firman dalam Rapat Panja RUU Cipta Kerja (Ciptaker) Baleg DPR RI dengan perwakilan pemerintah di antaranya Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian dan DPD RI, di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8).

“Ketika kita bicara tentang definisi kawasan strategis, maka keterlibatan itu harus ada hulu-hilirnya. Tentunya, keterlibatan pemerintah daerah menjadi penting. Tujuannya, agar jangan sampai nanti posisi-posisi yang telah ditetapkan pemerintah pusat ternyata di daerah faktanya lain,” ujar Firman.

Terkait hal itu, politikus Fraksi Partai Golkar tersebut menyatakan penetapan definisi kawasan strategis harus berkaca dari UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang juga akan diharmonisasi dalam RUU Cipta Kerja. Yang mana terdapat 3,5 juta hektar yang saat ini terjadi overlapping.

“Disana ternyata sudah ada penduduk, di sana sudah ada izin pembangunan setengah jalan, kemudian tiba-tiba muncul UU Nomor 41, mengklaim itu kawasan hutan. Kebijakan inilah yang juga akan diharmonisasi di RUU Cipta Kerja ini. Berkaca dari itulah, keterlibatan daerah dalam definisi kawasan strategis akan semakin paripurna dalam RUU Ciptaker ini,” pungkas Firman. (OL-09)

Baca Juga

MI/Fransisco Carollio

Jokowi Soroti Keamanan Pemilu, Polri: Ada Gakkumdu

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 28 September 2020, 23:55 WIB
Menurut Polri apapun yang berkaitan dengan pelanggaran di pilkada harus melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu...
MI/ANDRI WIDIYANTO

Napoleon Gugat Sangkaan Terima Suap Joko Tjandra

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 28 September 2020, 21:35 WIB
Kuasa hukum menyebut Polri selaku termohon tidak memiliki bukti penerimaan suap terhadap kliennya, tersangka gratifikasi, Irjen...
Dok Mi

Ahli Ingatkan Kewenangan Penyidikan Jaksa Terbatas

👤Ant 🕔Senin 28 September 2020, 21:13 WIB
Di sisi lain, ia mengakui tidak ada negara di dunia penyidik itu tunggal. Namun, kewenangan jaksa dalam penyelidikan dan penyidikan itu...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya