Rabu 12 Agustus 2020, 05:00 WIB

Regulasi OTT dan Kedaulatan Nasional

Dian Rachmawan Direktur Wholesale and International Services PT Telkom Tbk | Opini
Regulasi OTT dan Kedaulatan Nasional

Dok. Telkom
Dian Rachmawan Direktur Wholesale and International Services PT Telkom Tbk

KONTEN, aplikasi, dan layanan internet berkembang pesat memberikan manfaat yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada masyarakat di belahan dunia manapun. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung arus informasi yang bebas.

‘Over the Top’ (OTT), istilah yang lebih umum digunakan regulator dan operator telekomunikasi, menjadi topik pembicaraan di semua negara, mengingat disrupsi OTT yang menerjang sendi-sendi kedaulatan negara di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, secara cepat dan masif.

Dua kutub

Dua kutub sudah terpolarisasi antara yang menyarankan agar penyedia OTT tunduk pada lisensi dan kewajiban peraturan yang serupa dengan yang dikenai kepada pelaku/pemain tradisional, dengan yang berpendapat bahwa pendekatan seperti itu akan memiliki konsekuensi negatif yang tidak diinginkan pada ekosistem internet yang lebih luas, termasuk pada pengembangan teknologi masa depan.

OTT adalah elemen penting — dan akan semakin penting — dari rantai nilai broadband. Inovasi dalam OTT telah menghasilkan layanan internet yang kaya dan beragam, serta telah mendorong permintaan konsumen untuk akses internet broadband yang pada gilirannya merupakan pendorong utama bagi operator jaringan untuk meningkatkan dan memperluas jaringan mereka.

Prinsip argumen yang meminta regulasi OTT segera dibuat ialah kenyataan bahwa OTT sama sekali tidak pernah membayar ongkos infrastruktur, dan bahkan, pada saat yang sama menghilangkan pendapatan utama operator, yaitu voice dan messaging. Sementara itu, pertumbuhan pendapatan dari kenaikan berlangganan data payload seluler dan apalagi jaringan tetap yang tidak

mengenal terminologi payload- secara offset, tidak mampu mencukupi penurunan pendapatan utama voice dan messaging. Bagaimana operator jaringan dituntut untuk terus melakukan investasi jaringan untuk membuka akses wilayah yang begitu luas dengan ketidakmerataan infrastruktur seperti wilayah NKRI ini.

Argumen untuk mendukung regulasi OTT ialah regulasi saat ini asimetris - sedangkan operator jaringan sering kali diatur secara ketat, pesaing digital besar ini tidak memiliki kewajiban regulasi apa pun. Disebabkan sifatnya yang sangat cair dan global, OTT menikmati keuntungan yang luar biasa dalam hal bebas pajak di hampir semua negara. Sementara itu, operator tradisional harus membayar biaya hak penyelenggaraan (BHP), pajak, dan universal service obligation (USO).

Saat ini ketimpangan posisi tawar operator jaringan Indonesia dengan OTT (seluruhnya ialah pemain global, bukan Indonesia) sangatlah kontras. Sebagai contoh, Telkom, Telkomsel, dan operator lainnya dalam memberikan kepastian layanan akses yang cepat dengan latensi rendah kepada para pengguna internet, terpaksa memberikan fasilitas penempatan server/kolokasi gratis sampai ke ujung (edge) kepada Facebook dan Google. Operator jaringan – bukan OTT – yang harus berhadapan langsung dengan komplain pelanggannya manakala akses internet mengalami hambatan.

Sektor periklanan (advertisement) juga sudah tersapu duopoli OTT Google dan Facebook. Para agensi publisher dan advertiser mulai gulung tikar. Satu demi satu iklan di media cetak, TV, elektronik, dan videotron di jembatan penyeberangan, gedung, dan di jalan-jalan mulai kosong. Semuanya beralih ke mesin iklan digital yang sangat pintar memilih dan menyodorkan iklan yang tepat sesuai profil individu pengguna internet. Pada 2019, Google membukukan keuntungan bersih dari bisnis iklannya sebesar Rp1.500 triliun. Sementara itu, pasangan duopolinya, yaitu Facebook meraup Rp1.000 triliun.

Absennya akuntabilitas dan regulasi ini tidak terbatas pada telekomunikasi, tetapi meluas ke sektor lain mulai Grab, Airbnb, dan Netfl ix. Penyedia OTT saat ini tidak perlu tunduk pada kewajiban yang sama seperti operator lokal di negara berdaulat.

Peraturan tambahan

Di beberapa negara setiap upaya untuk memberlakukan peraturan tambahan pada OTT selalu dikabarkan mendapatkan tentangan yang lumayan berat. Lobi-lobi para OTT sering mengatakan peraturan atau regulasi baru akan dapat menghambat inovasi karena berbagai layanan internet dan perusahaan konten beragam dan cepat berubah jika dibandingkan dengan rezim peraturan yang sering lambat bereaksi dan beradaptasi serta statis dalam menghadapi kemajuan teknologi pesat.

Hal ini terutama berlaku untuk teknologi masa depan yang belum ada saat ini karena mereka akan tunduk pada model peraturan kuno yang mungkin tidak sesuai atau tidak masuk akal secara ekonomi atau peraturan. Konsekuensi negatif yang tidak diinginkan dapat menyebabkan ketidakpastian bisnis sebagai akibat dari aturan yang ambigu atau salah diterapkan.

Di banyak kasus persaingan usaha sektor telekomunikasi, kita masih rajin berkutat pada masalah seperti penyalahgunaan kekuatan pasar yang signifikan (significant market power/SMP) oleh operator dominan atau penetapan harga akses broadband yang tidak efisien, ketimbang ancaman serius atas kedaulatan nasional yang ditimbulkan OTT.

Indonesia memang tidak mungkin memilih cara dengan memblokir beberapa layanan OTT karena praktik ini dapat merusak tujuan regulasi utama seperti pilihan konsumen dan inovasi. Namun pada saat yang sama, adalah sah bagi pemerintah untuk melakukan intervensi baik secara langsung maupun melalui regulator, yakni kedaulatan nasional, (ekonomi, sosial, atau budaya) dianggap berisiko.

Di beberapa pemerintah negara lain sedang mempertimbangkan atau memberlakukan pajak atas pendapatan yang diperoleh dan dieksploitasi OTT. Regulasi juga diperlukan untuk memksa OTT bekerja sama dengan operator jaringan untuk manfaat ekonomi negara yang lebih luas.

Baca Juga

Nurul Candrasari Masjkuri Dewan Pendiri Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)

Hak Konstitusi Perempuan untuk Berpolitik

👤Nurul Candrasari Masjkuri Dewan Pendiri Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) 🕔Kamis 26 November 2020, 03:10 WIB
KITA mengenal terminologi hak asasi manusia dan hak konstitusional warga...
Dok.Pribadi

Menyelamatkan Guru

👤Cecep Darmawan Guru Besar dan Kepala Pusat Kebijakan Publik, Inovasi Pendidikan, dan Pendidikan Kedamaian LPPM Universitas Pendidikan Indonesia 🕔Kamis 26 November 2020, 03:00 WIB
DUNIA pendidikan benar benar tengah mengalami disrupsi di era...
Dok. Pribadi

Memimpin dalam Masa WFH

👤Andi Ilham Said Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Produk PPM Manajemen 🕔Rabu 25 November 2020, 01:25 WIB
MEMIMPIN dari jarak jauh, adalah keniscayaan yang dihadapi hampir semua pemimpin perusahaan dalam era pandemi covid-19 saat...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya