Selasa 11 Agustus 2020, 14:42 WIB

Pemeriksaan dan Penangkapan Jaksa Kini Harus Izin Jaksa Agung

Pemeriksaan dan Penangkapan Jaksa Kini Harus Izin Jaksa Agung

MI/MOHAMAD IRFAN
Jaksa Agung ST Burhanuddin

 

JAKSA Agung ST Burhanuddin mengeluarkan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan terhadap Jaksa yang Diduga Melakukan Tindak Pidana yang diteken pada Kamis (6/8).

Dikutip dari Pedoman Nomor 7 Tahun 2020, hari ini, jaksa perlu diberikan perlindungan dalam menjalankan profesi tanpa mendapat intimidasi, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya.

Pedoman tersebut mengatur pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

Selanjutnya, untuk memperoleh izin Jaksa Agung, instansi pemohon harus mengajukan permohonan izin pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang disangka melakukan tindak pidana.

Baca juga: Pinangki Diduga Lakukan Pidana

Permohonan itu harus dilengkapi dokumen persyaratan seperti surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, laporan atau pengaduan, resume penyidikan/ laporan perkembangan penyidikan dan berita acara pemeriksaan saksi.

Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap, tidak bersesuaian atau tidak memiliki urgensi untuk dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang bersangkutan, maka Asisten Umum Jaksa Agung, Asisten Khusus Jaksa Agung, atau pejabat lainnya yang ditunjuk Jaksa Agung memberikan pertimbangan kepada Jaksa Agung untuk menolak permohonan izin dari instansi pemohon.
 
Persetujuan atau penolakan permohonan izin Jaksa Agung disampaikan oleh Asisten Umum Jaksa Agung, Asisten Khusus Jaksa Agung, atau pejabat lainnya yang ditunjuk kepada pimpinan instansi penyidik paling lama dua hari kerja sejak persetujuan izin Jaksa Agung diterbitkan.

Namun, pedoman itu tidak diperlukan untuk jaksa yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Jika terjadi hal itu, kepala satuan kerja segera berkoordinasi dengan instansi lain terkait untuk mengambil langkah dan memberikan bantuan pendampingan hukum kepada jaksa yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana.

Saat ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sedang menyidik dugaan kasus yang menyeret Jaksa Pinangki Sirna M bersama Anita Kolopaking terkait perjalanan Djoko Tjandra.(OL-4)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra

Pelaksanaan Pilkada Rusak Semangat Penanganan Covid-19

👤Andhika prasetyo 🕔Kamis 01 Oktober 2020, 20:05 WIB
LIPI menilai penyelenggaraan pilkada sangat bertentangan dengan upaya mencegah penyebaran...
Ilustrasi

Ini Daftar Koruptor yang Dihadiahi Diskon Hukuman

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 01 Oktober 2020, 19:15 WIB
Data yang dihimpun dari KPK dan MA, sedikitnya 23 nama mendapat potongan...
Dok. Sekretariat Wakil Presiden

Wapres Minta DPD Ikut Jaga Pilkada agar Sesuai Protokol Kesehatan

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 01 Oktober 2020, 18:59 WIB
Karena itu penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 mutlak dilakukan dalam pelaksanaan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya