Senin 10 Agustus 2020, 14:56 WIB

Mendagri: Pemda Kunci dalam Penanganan Bencana

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Mendagri: Pemda Kunci dalam Penanganan Bencana

Ant/Muhammad Adimaja
Mendagri Tito Karnavian

 

Pemerintah daerah mempunyai peranan kunci dalam penanganan bencana alam gempa dan tsunami.  Pasalnya, ungkap Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, keterlibatan pemda dalam penanganan bencana mulai dari perencanaan kesiapsiagaan,  reaksi terhadap gempa, peringatan hingga dalam mengambil keputusan dan menyebarluaskan serta proses evakuasi sudah dituangkan dalam aturan.

"Mulai dari informasi rawan bencana, pelayanan, pencegahan, kesiapsiagaan, pelayanan, dan penyelamatan evakuasi korban bencana sudah disiapkan peraturan pemerintahnya. Begitupun  regulasi lanjutan dari Permendagri sudah ada," kata Tito saat memberi arahan dalam rakor Pembahasan Implementasi Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami melalui keterangan resmi, Senin.

Namun yang menjadi masalah, tambah Tito, apakah setiap pemda bisa berinovasi dalam mengimplementasikan aturan-aturan tersebut. Hal ini terkait dengan kesiapan pemda menyiapkan sistem peringatan dan langkah-langkah evakuasi termasuk pengadan shelter, tempat evakuasi di daerah ketinggian di tiap-tiap daerah. “Seringkali prosesnya dilakukan akhirnya up and down di mana ketika ada masalah baru kemudian ramai-ramai dikerjakan," jelasnya.

Baca juga: Kemensos Dorong Penguatan Manajemen Penanganan Bencana

Ia juga menyoroti persoalan SDM untuk pelatihan khusus di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di mana belum ada konsistensi dalam penganggaran dan proses fiskal.  "Karena rata-rata daerah-daerah pinggiran di Sumatera bagian timur kemudian, Jawa bagian selatan, sampai dengan ke Papua itu banyak kapasitas fiskalnya rendah. Ada daerah yang kapasitas fiskalnya tinggi ditandai dengan pendapatan asli daerahnya (PAD) yang lebih kuat daripada transfer pusat, dua sumber anggaran dari daerah itulah yang utama adalah dari transfer pusat dan PAD," paparnya.

Karenanya, Tito meminta pemda yang kapasitas fiskalnya rendah harus menjalankan skala prioritas. Pemerintah berupaya meminta dana alokasi khusus (DAK) untuk membantu daerah yang belum memiliki anggaran untuk antisipasi dan penanggulangan bencana.

"Nah untuk itulah dari Kemendagri, agar diberikan DAK fisik. Dengan demikian daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah ini mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pengadaan infrastruktur dan peralatan-peralatan tadi," pungkasnya. (P-4)

Baca Juga

Dok MI

Pekan Ke-39 2020, Angka Kecelakaan Lalu Lintas Naik 1,28%

👤Cindy Ang 🕔Rabu 30 September 2020, 08:33 WIB
Jumlah kecelakaan pada minggu ke-39 tercatat sebanyak 1.103 kejadian. Sebanyak 226 orang meninggal, 129 orang luka berat, 1.280 orang luka...
MI/VICKY GUSTIAWAN

Semua Keputusan Pasti Ada Risikonya

👤Fer/X-4 🕔Rabu 30 September 2020, 06:37 WIB
Intervensi yang telah dilakukan terhadap 8 provinsi dan ditambah dua provinsi, yaitu Bali dan Aceh ada peningkatan angka ke sembuhan, itu...
Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi/BNPB/Tim Riset MI-NRC

Uji Komando Duo Jenderal

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Rabu 30 September 2020, 06:23 WIB
Masyarakat harus menjadi garda terdepan dalam mencegah penularan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya