Senin 10 Agustus 2020, 12:40 WIB

Hartawan Prodemokrasi Hong Kong Ditangkap Berdasarkan UU Keamanan

Haufan Hasyim Salengke | Internasional
Hartawan Prodemokrasi Hong Kong Ditangkap Berdasarkan UU Keamanan

AFP/ANTHONY WALLACE
Raja media Hong Kong Jimmy Lai

 

Raja media Hong Kong Jimmy Lai, satu dari beberapa kritikus paling vokal terhadap Beijing ditangkap Senin, (10/8), di bawah undang-undang keamanan nasional baru. Penangkapannya kian memperdalam tindakan keras terhadap para pendukung demokrasi.

"Mereka menangkap Lai di rumahnya sekitar pukul 07.00. Pengacara kami sedang dalam perjalanan ke kantor polisi," kata Mark Simon, seorang pembantu dekat Lai, kepada AFP.

"Anggota lain dari kelompok media Lai juga telah ditangkap," tambahnya.

Seorang sumber polisi yang berbicara tanpa menyebut nama mengatakan kepada AFP, Lai ditangkap karena berkolusi dengan pasukan asing yang merupakan salah satu pelanggaran keamanan nasional baru. Tuduhan lainnya adalah Lai melakukan penipuan.

Lai, 72, memiliki surat kabar Apple Daily dan Next Magazine, dua media yang sangat prodemokrasi dan kritis terhadap Beijing.

Di Twitter, Simon mengatakan petugas sedang melaksanakan perintah penggeledahan di rumah Lai dan rumah putranya.

Lai ialah satu-satunya taipan yang mengkritik Beijing. Lai berbicara kepada AFP pada pertengahan Juni, dua minggu sebelum undang-undang keamanan baru diberlakukan di kota itu.

Baca juga: Hampir 200 Dokter di India Meninggal karena Covid-19

"Saya siap masuk penjara," tegasnya.

"Jika itu terjadi, saya akan memiliki kesempatan untuk membaca buku-buku yang belum saya baca. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah menjadi positif," sambungnya.

Dia menggambarkan undang-undang keamanan baru sebagai lonceng kematian bagi Hong Kong.

"Itu akan menggantikan atau menghancurkan supremasi hukum kami dan menghancurkan status keuangan internasional kami," ujar Lai.

Lai juga mengaku bahwa dia takut pihak berwenang akan memburu para wartawan yang bekerja di medianya.

Undang-undang keamanan menargetkan tindakan pemisahan diri, subversi, terorisme, dan berkolusi dengan pasukan asing. UU tersebut diajukan untuk meredam protes prodemokrasi tahun lalu yang sering disertai kekerasan. (AFP/CNA/OL-14)

 

Baca Juga

AFP

Madrid Berisiko Serius tanpa Aturan yang Lebih Ketat

👤MI 🕔Senin 28 September 2020, 00:35 WIB
PEMERINTAH Spanyol mendesak pihak berwenang di Madrid untuk memperketat aturanaturan pembatasan virus korona...
Dok. Istimewa

Indonesia Bantah Tuduhan Vanuatu di Dewan HAM PBB

👤Haufan Hasyim Salengke 🕔Senin 28 September 2020, 00:10 WIB
INDONESIA menolak tegas pernyataan delegasi Vanuatu pada sesi pembahasan Dialog Interaktif (Interactive Dialogue) dengan Pelapor Khusus...
AFP/Evan Schneider

Modi Janjikan Vaksin di India untuk Seluruh Dunia

👤Nur Aivanni 🕔Minggu 27 September 2020, 20:50 WIB
"Sebagai negara penghasil vaksin terbesar di dunia, saya ingin memberikan satu jaminan lagi kepada komunitas global saat ini,"...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya