Minggu 09 Agustus 2020, 17:51 WIB

Kapolri Maksimalkan Penerapan Inpres No 6/2020

Sri Utami | Politik dan Hukum
Kapolri Maksimalkan Penerapan Inpres No 6/2020

MI/Rudi Kurniawansyah
Kapolri Jenderal Idham Azis

 

SELURUH jajaran kepolisian diperintahkan membantu upaya penegakan disiplin masyarakat terkait kepatuhan terhadap protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran covid-19.

Perintah tersebut menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (covid-19).

"Tingginya kasus positif covid-19 memang harus direspon dengan Inpres tersebut," ujar Kapolri Jenderal Idham Azis dalam keterangannya, Minggu (9/8). 

Inpres tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 4 Agustus. Salah satu tujuannya adalah memberikan kepastian hukum terhadap upaya pecegahan dan pengendalian covid-19.

Hingga Minggu (9/8), kasus positif covid-19 di Indonesia bertambah 1.893 kasus. Sehingga total kasus positif  di Indonesia menjadi 125.396. 

Baca juga : Mahfud: Moral dan Agama Halau Hasrat Korupsi

"Inpres ini berperan untuk menyosialisasikan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Kami tinggal menyinkronisasikan program di lapangan dalam rangka pengendalian," ungkapnya. 

Mantan Kepala Bareskrim Polri ini mengatakan pihaknya akan merumuskan implementasi Inpres tersebut di wilayahnya masing-masing. Pelibatan personel Polri khususnya Babinkamtibmas bertujuan agar dapat maksimal menjalankan program sesuai dengan tugas pokok sebagai unsur  pembinaan di masing-masing wilayah pedesaan atau kelurahan.

"Kami akan maksimalkan peran dan fungsi Babinkamtibmas untuk mendorong penerapan Inpres tersebut," ungkapnya.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Inpres tersebut di antaranya mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. (OL-2).

 

Baca Juga

MI/Fransisco Carollio

Jokowi Soroti Keamanan Pemilu, Polri: Ada Gakkumdu

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 28 September 2020, 23:55 WIB
Menurut Polri apapun yang berkaitan dengan pelanggaran di pilkada harus melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu...
MI/ANDRI WIDIYANTO

Napoleon Gugat Sangkaan Terima Suap Joko Tjandra

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 28 September 2020, 21:35 WIB
Kuasa hukum menyebut Polri selaku termohon tidak memiliki bukti penerimaan suap terhadap kliennya, tersangka gratifikasi, Irjen...
Dok Mi

Ahli Ingatkan Kewenangan Penyidikan Jaksa Terbatas

👤Ant 🕔Senin 28 September 2020, 21:13 WIB
Di sisi lain, ia mengakui tidak ada negara di dunia penyidik itu tunggal. Namun, kewenangan jaksa dalam penyelidikan dan penyidikan itu...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya