Minggu 09 Agustus 2020, 11:34 WIB

Pemerintah Diminta Dengarkan Publik Soal TNI Tangani Terorisme

Theofilus Ifan Sucipto | Politik dan Hukum
Pemerintah Diminta Dengarkan Publik Soal TNI Tangani Terorisme

ANTARA/Muhammad Adimaja
Prajurit Korps Marinir TNI AL ambil bagian dalam latihan militer di Pantai Todak Dabo Singkep, Kepulauan Riau.

 

PEMERINTAH diminta mengakomodasi masukan masyarakat soal pelibatan TNI dalam menangani teroris. Pembahasan harus dilakukan secara terbuka.

"Seharusnya pemerintah dan DPR sungguh-sungguh mengakomodasi masukan masyarakat," kata anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Julius Ibrani, Minggu (9/8).

Julius menyebut rencana pelibatan TNI menangani teroris menimbulkan kontroversi dan penolakan dari masyarakat. Rencana itu dikhawatirkan mengancam demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Baca juga: Tupoksi TNI dalam Penanganan Teroris Harus Diperjelas

"Pasalnya, itu memberikan kewenangan yang luas dan berlebihan kepada TNI dalam mengatasi aksi terorisme," ujar Julius.

Meski begitu, Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) pelibatan TNI menangani terorisme sudah diserahkan ke DPR. Julius berharap seluruh proses pembahasan transparan.

"Pemerintah dan DPR tidak boleh menutup-nutupi RPerpres yang telah selesai tersebut dari masyarakat," tegas Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) itu. (OL-1)

Baca Juga

Antara

KPK Miskin Prestasi, ICW : Alasan Utama Pegawai Mundur

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 27 September 2020, 13:50 WIB
INDONESIAa Corruption Watch (ICW) menilai banyak pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggalkan jabatan akibat era Firli Bahuri...
Antara

Politisi Perempuan Maju Pilkada 2020 Kian Berat

👤Indriyani Astuti 🕔Minggu 27 September 2020, 13:45 WIB
TANTANGAN politisi perempuan untuk berkontestasi dalam ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) semakin sulit di tengah situasi...
Ist/DPD

Senator asal Banten Minta Hentikan Lelang Jabatan Sekjen DPD RI

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 27 September 2020, 11:19 WIB
Anggota DPD asal Banten, Habib Ali Alwi, mengatakan proses lelang jabatan Sekjen DPD RI telah melanggar undang-undang dan tata terib yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya