Minggu 09 Agustus 2020, 08:35 WIB

KPK Pelajari PP Pengalihan Status Pegawai Menjadi ASN

Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum
KPK Pelajari PP Pengalihan Status Pegawai Menjadi ASN

ANTARA/Reno Esnir
Pegawai KPK mengikuti tes usap (swab test) di Gedung KPK, Jakarta.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pengalihan status pegawai Lembaga Antirasuah itu menjadi aparatur sipil negara (ASN). PP Nomor 41 Tahun 2020 diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Juli 2020 lalu.

"Kami sedang mempelajari lebih lanjut PP dimaksud," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Minggu (9/8).

Tahapan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN akan memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja KPK. Pasal 6 dalam PP itu menyebut proses ini selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPK.

"Ada ketentuan Pasal 6 maka tata pelaksanaannya diatur melalui Perkom yang akan disusun kemudian lebih dahulu," ujar Ali.

Baca juga: Jokowi Teken PP Pengalihan Status Pegawai KPK Jadi ASN

Presiden Jokowi resmi menerbitkan PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara. Aturan sejumlah 12 Pasal itu resmi diundangkan pada 27 Juli 2020.

Pasal 1 dalam beleid itu ditegaskan bahwa pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN. Pasal 2 berbunyi, ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Peralihan pegawai KPK menjadi ASN sebagai imbas dari revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang KPK.

Pasal 1 ayat (6) disebutkan, "Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara". (OL-1)

Baca Juga

ANTARA/Reno Esnir

KPK Eksekusi Rohadi ke LP Sukamiskin

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 28 September 2020, 11:48 WIB
Rohadi akan menjalani pidana penjara selama lima tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan diperhitungkan dengan pidana penjara yang...
ANTARA/Muhammad Adimaja

Usut Nurhadi, KPK Periksa Advokat

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 28 September 2020, 11:37 WIB
Ia berstatus sebagai saksi untuk tersangka suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di Mahkamah Agung (MA) pada 2011-2016, Nurhadi...
MI/Yose Hendra

DMI: Masjid dan Musala Harus Bersih Dari Pilkada

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 28 September 2020, 11:28 WIB
Dewan Masjid Indonesia mengeluarkan maklumat agar para anggota DMI netral selama Pilkada. Juga menjadikan masjid dan musala bersih dari...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya