Sabtu 08 Agustus 2020, 20:36 WIB

Pembukaan Sekolah di Zona Kuning Diminta Ditinjau Kembali

Thomas Harming Suwarta | Humaniora
Pembukaan Sekolah di Zona Kuning Diminta Ditinjau Kembali

Dok. Pribadi
Anggota Komisi X DPR Bramantyo Soewaondo

 

ANGGOTA Komisi X DPR RI Bramantyo Suwondo meminta keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang membolehkan sekolah tatap muka pada wilayah zona kuning untuk ditinjau kembali karena beresiko menambah kasus penulaan Covid-19.

“Diizinkannya pembukaan sekolah di zona kuning merupakan langkah yang tidak tepat di saat kasus Covid-19 masihmeningkat dan belum memperlihatkan tanda pelandaian. Pemerintah seharusnya fokus dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 terlebih dahulu, agar situasi aman dapat tercapai dan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka bisa kembali dilakukan,” kata Bramantyo dalam keterangannya, Sabtu (8/8)

Dijelaskan Politikus Partai Demokrat itu, perkantoran yang diharapkan bisa menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin saja saat ini justru melahirkan klaster baru.

“Bagaimana dengan sekolah ? Keputusan ini sangat berisiko.Harusnya, pemerintah bekerja lebih cepat dan tepat agar jumlah zona hijau semakin banyak,bukannya justru memaksakan relaksasi pembukaan sekolah di zona kuning,” ungkapnya.

Menurut data dari Satgas Penanganan Covid-19, lanjut dia proporsi anak Indonesia usia 6-18 tahun yangmenderita Covid-19 sebanyak 6,8 persen, dengan tingkat kematian 1,1 persen. Secara global,baru-baru ini WHO mengumumkan proporsi orang berusia 15-24 yang menderita Covid-19 naik dari4,5 persen pada Februari menjadi 15 persen pada Juli 2020.

Ketua Satgas Covid-19 IDAI bahkan mengatakan, ada 8.000-an anak yang terkonfirmasi positif Covid-19, dengan mayoritas tertular dari orang dewasa di sekitarnya.

“Artinya, anak-anak usia sekolah pun sangat rentan tertular Covid-19,” katanya.

Bramantyo menyayangkan revisi SKB 4 Menteri dilaksanakan tanpa evaluasi yang jelas terhadap sekolah di zona hijau yang telah menjalankan KBM tatap muka terlebih dahulu.

Baca juga : Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Dinilai Terburu-Buru

Nyatanya, kata dia, di zona hijau pun KBM tatap muka masih berkendala dan berisiko tinggi. Dia mencontohkan di Kalimantan Barat, KBM tatap muka akhirnya ditunda karena tiga orang guru dinyatakan positif Covid-19.

Bukan hanya itu kasus serupa terjadi juga di Sumatera Barat, seorang guru dan operator sekolah diketahui positif setelah sekolah terlanjur dibuka. Bramantyo mengungkapkan pengumuman revisi SKB 4 Menteri kemarin meninggalkan banyak kejanggalan dan pertanyaan.

“Contohnya, jarak tempuh dan transportasi siswa serta guru dari rumah ke sekolah tidak diatur. Apakah yang tinggal di zona merah atau oranye tetap boleh masuk ke sekolah di zona kuning ? Apakah boleh naik kendaraan umum ? Apakah akan dilaksanakan tes massal sebelum sekolah dibuka ? Zonasi Covid-19 ini bersifat sangat dinamis dan selama tidak adapembatasan mobilitas, risiko penyebaran akan terus meningkat. Jumlah zona kuning dan hijaudalam paparan Mendikbud dan Ketua BNPB pada konferensi kemarin saja berbeda. Seharusnya pemerintah mengevaluasi sekolah di zona hijau terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi kendala dan praktik baiknya, sebelum memutuskan relaksasi ini,” ujar Bramantyo.

Ia menyadari, pembelajaran jarak jauh (PJJ) hingga kini masih belum dilaksanakan secara optimal, banyak permasalahan yang muncul mulai dari beban tugas siswa hingga keterbatasan akses dan kemampuan finansial untuk mendukung PJJ. Namun demikian,pembukaan sekolah kembali bukan solusi ideal saat ini dan tidak boleh diputuskan dengan buru-buru.

Ia menegaskan,, jika permasalahan utamanya adalah PJJ, maka sebaiknya pemerintah mengalokasikan anggaran yang lebih untuk membantu PJJ.

Cukup banyak dari anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sejumlah Rp695,2 triliun yang belum terserap secara maksimal. Dalam hal ini pemerintah bisa mengalokasikan sebagian anggaran tersebut untuk mendukung pendidikan di masa pandemi dan meningkatkan kualitas PJJ.

Bramantyo mengimbau pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua murid di zona kuning untuk ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan sebelum mengizinkan KBM tatap muka.

“Saya sadar bahwa tidak semua sekolah dapat memenuhi persyaratan protokol kesehatan. Banyak yang masih belum memiliki toilet layak ataupun wastafel dengan aliran air bersih. Saya berharap pemerintah pusat meninjau ulang keputusan relaksasi ini. Dan saya harap pemerintah daerah,sekolah, dan orang tua murid dapat menimbang risiko yang ada. Anak-anak Indonesia memangberhak atas pendidikan yang layak, tetapi utamanya, mereka juga memiliki hak untuk hidup dan hak untuk sehat” pungkas Bramantyo. (OL-7)

Baca Juga

Medcom.id

Tenaga Kesehatan Target Vaksinasi

👤Ins/BY/X-3 🕔Rabu 30 September 2020, 05:46 WIB
Untuk kuartal keempat 2020, pemerintah menerima vaksin Sinovac dan Sinopharm sebanyak 36 juta dosis. Sebagian datang November. Kalau sampai...
Dok. Pribadi

Hari Aksara Internasional, Momentum Tingkatkan Melek Huruf

👤Syarief Oebbaidillah 🕔Rabu 30 September 2020, 04:15 WIB
Saat ini di Indonesia, sekitar 1,78 persen warga negaranya masih buta huruf dan yang terbanyak berada di daerah 3 T (Terdepan, Terluar dan...
Instagram @ROSES_ARE_ROSIE

Rose Blackpink Menerjemahkan Pesan Lagu

👤Atalya Puspa 🕔Rabu 30 September 2020, 03:45 WIB
ANGGOTA girl band Blackpink, Rose, 23, mengaku ketika pertama kali berkolaborasi dengan anggota Big Bang G Dragon menyanyikan Without...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya