Sabtu 08 Agustus 2020, 19:36 WIB

Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Dinilai Terburu-Buru

Ferdian Ananda Majni | Humaniora
Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Dinilai Terburu-Buru

MI/Pius Erlangga
Petugas menyemprotkan disinfektan ke lingkungan sekolah

 

RENCANA pembelajaran tatap muka di zona kuning Covid-19 dinilai sebagai kebijakan sangat terburu-buru dan kurang pertimbangan yang matang.

"Kenapa karena saya sendiri baru saja kurang lebih sebulan yang lalu ikut rapat di DPR tentang PJJ daring bersama dengan dokter dari IDAI, mereka ini pakar dan ahli medis. Saya ini bukan seorang ahli medis tapi mendengarkan dari yang mereka sampaikan kalau kondisinya masih sangat berbahaya," kata pengamat pendidikan Indra Charismiadji kepada Media Indonesia, Sabtu (8/8).

Indra menambahkan, IDAI bahkan menyarankan anak-anak untuk tidak dibawa ke pasar, berwisata, ke pusat perbelanjaan, atau tempat keramaian lainnya karena risiko penularan Covid-19 masih tinggi.

"Bahayanya besar artinya katakanlah anak-anak bisa kebal imun terhadap Covid-19 tapi mereka menjadi pembawa virus kemudian mereka pulang ke rumah, orang tuanya terkena virus dan orang tuanya meninggal dunia anak-anak ini menjadi yatim piatu," sebutnya.

Indra pun mempertanyakan kesiapan negara dalam melindungi anak-anak dari kebijakan pembukaan sekolah di zona kuning. Ia pun menyebut belum ada urgensi untuk segera menerapkan pembelajaran tatap muka di zona kuning.

Baca juga : Menag: Tatap Muka Pesantren di Zona Kuning Lebih Mudah

Terkait efektivitas pembelajaran jarak jauh, Indra meminta pemerintah melakukan evaluasi untuk menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh lebih efektif. Menrurutnya, akan sangat aneh bila kegagapan PJJ justru berlangsung hingga 5 bulan setelah kebijakan itu diterapkan.

"Berulang kali saya sampaikan, kalau kita bicara bulan Maret kita semua gagap dengan kondisi yang sangat mendadak tiba-tiba harus PJJ daring wajar kalau kita itu kaget. Tapi kalau bulan Agustus kita itu masih kaget, itu yang sangat tidak wajar. Berarti para pembuat kebijakan, para pemangku kepentingan tidak melakukan evaluasi dan tidak membuat kebijakan baru untuk dari mana membuat PJJ daring efektif," paparnya.

Ia mencontohkan, kebijakan PJJ sudah dilakukan di Amerika Serikat dan Kanada sejak 2015 di sejumlah sekolah, bahkan untuk level sekolah internasional. Sejauh ini, kebijakan itu berjalan mulus.

"Jadi di sini bukan bukan bicara apa yang disampaikan Mas menteri kemarin, kalau itu berdampak negatif dan permanen bagi anak-anak itu kalau memang dibiarkan seperti sekarang tapi kalau diatur, diperbaiki dan dibenahi sesuai dengan era digital tentunya tidak demikian," terangnya. (OL-7)

Baca Juga

Antara

Doni Monardo: Masyarakat Ujung Tombak Pencegahan Covid-19

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Selasa 29 September 2020, 01:48 WIB
Masyarakat dalam hal ini harus dapat memahami betapa pentingnya menjaga diri dan tetap patuh dengan protokol...
Dok. Sekretariat Wakil Presiden

Wapres: Peran Pemuka Agama dalam Penanganan Pandemi Penting

👤Emir Chairullah 🕔Selasa 29 September 2020, 01:24 WIB
"Saya menilai peran para ulama dan pemuka agama sangatlah penting, khususnya dalam upaya pencegahan penularan Covid-19,"...
Dok. STP Trisakti

Talent Festival Internasional Ajang Adu Bakat Siswa dan Mahasiswa

👤Syarief Oebaidillah 🕔Selasa 29 September 2020, 01:15 WIB
Adapun peserta Tiongkok berasal dari lima kota yaitu Guilin, Guangzhou, Wuxi, Yangzhou dan Nanchang. Sedangkan peserta Thailand berasal...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya