Sabtu 08 Agustus 2020, 10:25 WIB

Pemerintah Diminta Turut Terapkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Pemerintah Diminta Turut Terapkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020

Ist/DPR
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani.

 

INSTRUKSI Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 meminta kepala daerah melakukan sosialisasi masif terkait protokol kesehatan dan mengenakan sanksi bagi yang tidak menaatinya.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani berharap pemerintah tidak hanya berwacana, tetapi juga memberikan keteladanan. 

“Bagaimana masyarakat mau taat dan disiplin jika mereka tahu para pejabat justru mendapat dispensasi. Masyarakat dilarang bepergian, tapi para pejabat sudah mulai sibuk kunjungan kerja," ujar Netty melalui rilis yang diterima, Kamis (6/8).

Masyarakat dilarang berkerumun, para pejabat sudah mulai rapat dan lobby-lobby, bahkan selenggarakan resepsi pernikahan. Masyarakat diminta pakai masker, tapi banyak pejabat yang  fotonya beredar di medsos dan layar kaca tanpa masker,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata Netty, sangat tidak masuk akal menerapkan sanksi kepada masyarakat, sementara Pemerintah belum menyiapkan infrastrukturnya dengan baik. 

Fasilitas protokol kesehatan seperti masker dan tempat cuci tangan di tempat umum harus tersedia. Harus dipastikan ada penanda jaga jarak di setiap lokasi, serta petugas yang mengukur suhu dan memastikan jumlah orang separuh dari kapasitas, dan sebagainya.

“Jangan sampai rakyat  diberi sanksi tapi kantor Pemerintah, pengelola tempat publik dan perusahaan tidak dipaksa untuk menyediakan fasilitasnya,” ungkap politikus PKS itu.

Selain itu, kata Netty, pemberian  sanksi  saat ini sudah terlambat. Penerapan sanksi seharusnya diberlakukan seiring diterapkannya new normal yang merelaksasi aktivitas masyarakat. Sekarang masyarakat cenderung merasa aman dan mulai mengabaikan protokol kesehatan, jika tetiba diberi sanksi akan kaget dan malah kontraproduktif.

Soal jenis sanksi, Netty juga  tidak setuju jika dalam bentuk denda uang yang pasti menambah beban masyarakat.

“Untuk bertahan hidup saja, masyarakat masih kembang kempis, apatah lagi untuk bayar denda. Pemda harus kreatif memikirkan bentuk sanksi yang edukatif setelah sebelumnya melakukan sosialisasi dan menunjukkan keteladanan para pejabat publiknya,” tutup legislator dapil Jawa Barat VIII itu. (OL-09)

Baca Juga

MI/ Adam Dwi

Komjak Soroti Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan RUU Kejaksaan

👤Ant 🕔Jumat 25 September 2020, 23:09 WIB
“Jadi sebenarnya tidak meniadakan fungsi penyidik, tetap penyidikan pidana umum ada di kepolisian. Ini berkaitan dengan...
Antara

Lelang Aset Koruptor, KPK Raup Rp1 Miliar

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Jumat 25 September 2020, 22:05 WIB
Barang lelang yang telah laku tersebut antara lain, mesin longway printing, roller die cut, wax machine, dan mesin press senilai...
ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Ketaatan Prokes Harus Berlanjut Hingga Kampanye Usai

👤 Cahya Mulyana 🕔Jumat 25 September 2020, 21:56 WIB
Sinergisitas para pihak yang terlibat di pilkada harus selalu kuat dan solid. Terlebih durasi kampanye cukup panjang, yaitu selama 71...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya