Sabtu 08 Agustus 2020, 07:33 WIB

Nasabah Wanartha Minta Perlindungan Presiden

Cah/P-2 | Politik dan Hukum
Nasabah Wanartha Minta Perlindungan Presiden

ANTARA/MUHAMMAD IQBAL
Tersangka Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta,kemarin.

 

PERWAKILAN pemegang polis (PP) atau nasabah Asuransi Wanaartha Life menyampaikan surat keberatan kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta majelis hakim perkara tindak pidana korupsi kasus PT Jiwasraya (persero). Keberatan itu atas penyitaan subrekening efek (SRE) PT Asuransi Jiwa Adisaarana Wanaartha (PT AJAW).

Para nasabah menyayangkan langkah Kejaksaan Agung yang menyita tanpa memperhatikan dana premi dan kelolaan milik pemegang polis.

Selain itu, mereka berencana menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Surat gugatan class action perbuatan melawan hukum telah diajukan oleh pemegang polis Wanaartha melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No Perkara 592/Pdt G/2020/PN JKTSEL dengan disertai rekapitulasi data ribuan pemegang polis Wanaartha.

“Perwakilan pemegang polis akan menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan dan beradab kepada Bapak Presiden RI, Ir H Joko Widodo, yang telah kita pilih dan percayakan untuk memimpin NKRI dengan penuh amanah dan tanggung jawab secara konstitusional, yang disampaikan melalui Sekretariat Negara Republik Indonesia,” ujar Wahjudi selaku perwakilan PP Wanaartha, di PN Jakarta Pusat, Jakarta, kemarin.

Desy Widyantari, pemegang polis Wanaartha dari Bali mengatakan surat keberatan dan surat perlindungan hukum tersebut merupakan salah satu upaya untuk meminta perlindungan hukum atas hak-hak ekonomi.

“Hak kami yang telah dirampas yang diduga untuk menambal kerugian negara (pada perusahaan asuransi pelat merah Jiwasraya) yang dilakukan oleh para koruptor Jiwasraya yang kini sebagai terdakwa,” jelasnya.

Ia menekankan pemegang polis sebagai pemilik dana sah sebenarnya dalam rekening efek yang disita sejak 21 Januari 2020 itu sama sekali tidak terlibat, apalagi bersalah yang menyebabkan kerugian pada negara.

Ironisnya, yang paling terdampak ialah nasabah karena Wanaartha tidak bisa membayarkan nilai manfaat sejak Februari 2020. Kondisi ini, menurut Desy, memberi pukul berat terlebih di masa pandemi covid-19.

Sebelumnya, dalam kesaksiannya di persidangan kasus Jiwasraya, Daniel Halim, selaku Direktur Keuangan Wanaartha, menyampaikan subrekening efek yang disita dananya ialah murni bersumber dari premi milik pemegang polis, bukan dari modal Wanaartha. (Cah/P-2)

Baca Juga

MI/Fransisco Carollio

Jokowi Soroti Keamanan Pemilu, Polri: Ada Gakkumdu

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 28 September 2020, 23:55 WIB
Menurut Polri apapun yang berkaitan dengan pelanggaran di pilkada harus melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu...
MI/ANDRI WIDIYANTO

Napoleon Gugat Sangkaan Terima Suap Joko Tjandra

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 28 September 2020, 21:35 WIB
Kuasa hukum menyebut Polri selaku termohon tidak memiliki bukti penerimaan suap terhadap kliennya, tersangka gratifikasi, Irjen...
Dok Mi

Ahli Ingatkan Kewenangan Penyidikan Jaksa Terbatas

👤Ant 🕔Senin 28 September 2020, 21:13 WIB
Di sisi lain, ia mengakui tidak ada negara di dunia penyidik itu tunggal. Namun, kewenangan jaksa dalam penyelidikan dan penyidikan itu...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya