Sabtu 08 Agustus 2020, 07:27 WIB

Beleid Proteksi Data Dibahas seusai Reses

Uta/P-2 | Politik dan Hukum
Beleid Proteksi Data Dibahas seusai Reses

MI/M IRFAN
Willy Aditya Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai NasDem

 

PANDEMI covid-19 telah meningkatkan intensitas penggunaan jaringan internet di Tanah Air. Sejak awal tahun 2020 kasus dugaan kebocoran data sudah sering terjadi. Terbaru ialah data daftar pemilih KPU hingga data pasien covid-19. Oleh karena itu, penting bagi DPR untuk bisa segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya menyampaikan pembahasan RUU PDP akan kembali dilanjutkan pascamasa reses 18 Agustus mendatang. Saat ini fraksi-fraksi di DPR masih menyusun daftar inventaris masalah (DIM).

“RUU PDP belum dibahas, masih di tahap menyusun DIM. Dibahasnya pada masa sidang berikutnya, jadi kemungkinan dibahas bulan ini setelah reses, rencananya 18 Agustus,” ujar anggota Komisi I yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi ( Baleg) DPR, Willy Aditya, di Jakarta, kemarin.

WIlly menegaskan Komisi I telah menargetkan pembahasan RUU PDP rampung pada Oktober mendatang. Hal itu sudah disepakati oleh para fraksi yang ada di Komisi I. Setiap fraksi menilai pengesahan RUU PDP mendesak dilakukan untuk melindungi data pribadi pengguna internet di Tanah Air.

“Kami optimistis RUU PDP bisa disahkan tepat waktu karena sangat mendesak. Apalagi, intensitas penyalahgunaan data pribadi warga negara di masa pandemi meningkat luar biasa,” tegas Willy.

Senada, anggota Komisi I DPR RI lainnya, Christina Aryani, berpendapat RUU PDP memang sudah sangat krusial untuk diselesaikan. Terlebih dengan munculnya banyak kasus kebocoran data masyarakat.

“Bahkan ada isu kerja sama pembangunan pusat data nasional dengan asing, RUU PDP ini telah berkembang menjadi persoalan kebutuhan hukum,” ucap Christina.

Ia menilai dari beragamnya kasus yang muncul selama ini belum ada penyelesaian dan tanggung jawab yang jelas dari perusahaan. Dengan adanya RUU PDP, diharapkan perusahaan yang diduga mengalami kebocoran data bisa bertanggung jawab.

“Selama ini penegakan hukumnya belum maksimal. Oleh karena itu, kasus-kasus (kebocoran data) ini terus berulang terjadi. Diharapkan RUU PDP bisa menjadi jawaban,” tutur politikus Fraksi Partai Golkar itu. (Uta/P-2)

Baca Juga

MI/Fransisco Carollio

Jokowi Soroti Keamanan Pemilu, Polri: Ada Gakkumdu

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 28 September 2020, 23:55 WIB
Menurut Polri apapun yang berkaitan dengan pelanggaran di pilkada harus melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu...
MI/ANDRI WIDIYANTO

Napoleon Gugat Sangkaan Terima Suap Joko Tjandra

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 28 September 2020, 21:35 WIB
Kuasa hukum menyebut Polri selaku termohon tidak memiliki bukti penerimaan suap terhadap kliennya, tersangka gratifikasi, Irjen...
Dok Mi

Ahli Ingatkan Kewenangan Penyidikan Jaksa Terbatas

👤Ant 🕔Senin 28 September 2020, 21:13 WIB
Di sisi lain, ia mengakui tidak ada negara di dunia penyidik itu tunggal. Namun, kewenangan jaksa dalam penyelidikan dan penyidikan itu...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya