Sabtu 08 Agustus 2020, 05:20 WIB

KPU Pastikan Perbaiki Data Bermasalah

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
KPU Pastikan Perbaiki Data Bermasalah

MI/AGUNG WIBOWO
Warga melihat surat tanda bukti pendaftaran pemilih pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Tangerang Selatan, Banten, kemarin.

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan menindaklanjuti temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait dengan pengawasan proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Tujuan coklit ialah memastikan data pemilih pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak valid.

Komisioner KPU Viryan Aziz menyampaikan segera setelah mendapatkan data detail hasil coklit, KPU akan melakukan perbaikan. “KPU akan menindaklanjuti setelah menerima data detail by name by address (nama dan alamat) dari Bawaslu,” ujar Viryan di Jakarta, kemarin.

Hasil pengawasan pelaksanaan coklit dari 15 Juli hingga 4 Agustus 2020, Bawaslu menemukan masalah terhadap daftar pemilih A-KWK. Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar pada Kamis (6/8), mengatakan pengawasan dilakukan dengan mengidentifikasi pemilih pemula, mencermati pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada Pemilu 2019. Selain itu, juga mengumpulkan informasi pemilih yang belum berumur 17 tahun, tapi sudah menikah, mengidentifikasi pemilih dalam daftar pemilih khusus (DPK) Pemilu 2019, serta ketentuan satu keluarga memilih di TPS yang sama.

Dengan standar pengawasan tersebut, imbuhnya, ditemukan 328.024 pemilih pemula di 235 kabupaten/kota yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK, 805.856 pemilih di 204 kabupaten/kota yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) di Pemilu 2019 terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK, dan 3.331 pemilih yang belum berumur 17 tahun sudah menikah di 142 kabupaten/kota yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK.

Selanjutnya, sebanyak 66.041 pemilih dalam DPK Pemilu 2019 di 111 kabupaten/kota yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK serta ditemukan 182 kabupaten/kota yang terdapat pemilih yang terpisah tempat pemungutan suara (TPS) berdasarkan daftar pemilih model A-KWK.

Bawaslu, imbuhnya, memberikan catatan evaluasi kepada KPU, antara lain karena proses sinkronisasi yang tidak memasukkan data penduduk paling mutakhir (penduduk yang berumur 17 tahun atau sudah menikah pada 9 Desember 2020), membuat mereka tidak terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK.

Selain itu, menurut Bawaslu, proses sinkronisasi juga tidak menghasilkan daftar pemilih yang akurat sebab daftar model A-KWK masih mencantumkan pemilih yang dinyatakan TMS dan proses sinkronisasi tidak memasukkan pemilih dalam DPK Pemilu 2019.

“Hal ini membuktikan bahwa penyusunan jumlah pemilih per TPS pada Pilkada 2020 tidak disusun secara maksimal sesuai daftar pemilih model A-KWK,” ucap Fritz.
 

Penegakan hukum

Basis data kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini dapat dimanfaatkan untuk keperluan penyidikan dan penegakan hukum. Mendagri Tito Karnavian mengatakan kerja sama antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Kejaksaan Agung diharapkan dapat mem- permudah penyidikan dan penyelidikan kasus hukum.

“Ini momentum yang sangat fenomenal karena sebetulnya memang sudah ada kerja sama antara Kejagung dan Kemendagri, khususnya mengenai masalah penggunaan data Dukcapil. Kami sangat menyarankan dan mengimbau kiranya database yang ada pada Ditjen Dukcapil betul-betul bisa bermanfaat,” kata Tito saat penandatanganan nota kesepaham an (MoU) antara Kemendagri dan Kejagung di Jakarta, Kamis (6/8). (P-3)

Baca Juga

MI/Fransisco Carollio

Jokowi Soroti Keamanan Pemilu, Polri: Ada Gakkumdu

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 28 September 2020, 23:55 WIB
Menurut Polri apapun yang berkaitan dengan pelanggaran di pilkada harus melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu...
MI/ANDRI WIDIYANTO

Napoleon Gugat Sangkaan Terima Suap Joko Tjandra

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 28 September 2020, 21:35 WIB
Kuasa hukum menyebut Polri selaku termohon tidak memiliki bukti penerimaan suap terhadap kliennya, tersangka gratifikasi, Irjen...
Dok Mi

Ahli Ingatkan Kewenangan Penyidikan Jaksa Terbatas

👤Ant 🕔Senin 28 September 2020, 21:13 WIB
Di sisi lain, ia mengakui tidak ada negara di dunia penyidik itu tunggal. Namun, kewenangan jaksa dalam penyelidikan dan penyidikan itu...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya