Sabtu 08 Agustus 2020, 04:09 WIB

Musim Semi Dinasti Politik

Adi Prayitno Dosen Politik FISIP UIN Jakarta dan Direktur Eksekutif Parameter Politik | Opini
Musim Semi Dinasti Politik

Dok.Pribadi
Adi Prayitno Dosen Politik FISIP UIN Jakarta dan Direktur Eksekutif Parameter Politik

PILKADA serentak 2020 menjadi musim semi suburnya dinasti politik. Banyak keluarga elite politik yang sedang berkuasa ramai mencalonkan keluarga intinya maju pilkada.

Dulu, dinasti politik hanya semarak di daerah. Kini justru menjangkit kalangan Istana. Sebut saja, misalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju di pilkada Solo, putri Wapres Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah, ponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati, serta Pilar Saga Ichsan dari trah dinasti politik Ratu Atut Chosiyah saling bertanding di Tangerang Selatan. Lalu, anak Seskab Pramono Anung, Hanandhito Himawan Pramono, maju di Kediri.

Ada pula menantu Jokowi, Bobby Nasution, yang siap tanding di pilkada Kota Medan, anak bupati nonaktif Saiful Ilah, Achmad Amir Aslichin bakal calon di Sidoarjo, adik ipar Gubernur Jateng, Zaini Makarim Supriyatno, akan maju di Purbalingga. Lalu, anak Bupati Tuban, Fredy Ardliyan Syah, bakal maju di Tuban, anak Wali Kota Metro, Ardito Wijaya, di pilkada Kota Metro, dan sebagainya.

Dinasti politik merupakan praktik politik elite berkuasa yang melibatkan lingkaran keluarga inti dalam pertarungan kekuasaan. Misalnya, saudara kandung, anak, istri, menantu, dan ipar. Klan politik merupakan istilah lain dari dinasti politik untuk mendeskripsikan warisan feodalisme politik masa lalu yang diadopsi hingga saat ini.

Dinasti politik merupakan bentuk sempurna dari patronase elite penguasa yang didasarkan pada hubungan keluarga ataupun hubungan darah yang bertujuan membangun monarki politik dalam demokrasi.

Gibran paling banyak menyita perhatian dari sekian banyak keluarga elite penguasa yang maju pilkada di 270 wilayah. Ia merupakan putra sulung Presiden yang terlihat mudah melompat ke jantung kekuasaan politik di Solo. Mengeliminasi tokoh kunci Achmad Purnomo.

Sontak Jokowi banjir kritik karena dinilai berkontribusi menyuburkan politik dinasti. Padahal, Jokowi sering berseloroh tak akan mengajak keluarganya dalam politik. Gibran pun selalu mengesankan tak minat berpolitik. Bahkan, sempat mengutuk politik dinasti.

Lemahnya kaderisasi parpol

Gurita politik dinasti salah satunya disebabkan lemahnya kaderisasi internal parpol. Acap kali parpol lebih memilih jalan pintas demi memudahkan pertarungan. Siapa pun akan diusung asal menang. Tak terlampau hirau dengan kaderisasi. Tujuannya cuma ingin juara. Padahal, kaderisasi ialah jantung sirkulasi dan regenerasi kepemimpinan parpol yang selanjutnya dipersiapkan mengisi jabatan publik lewat persaingan terbuka.

Gibran, misalnya, belum genap setahun menjadi kader PDIP, tapi mampu mengalahkan kader senior Achmad Purnomo di seleksi internal. Begitu pun dengan Bobby Nasution dan Siti Nur Azizah. Semuanya relatif pendatang baru di belantika politik Tanah Air. Namun, mereka
seakan punya tiket emas (privilege) maju pilkada. Semacam altar mewah yang memuluskan langkah pertarungan selanjutnya.

Pengaruh keluarga penguasa sangat dominan dalam konteks maraknya dinasti politik. Andai bukan anak Presiden, sulit membayangkan Gibran mendapat rekomendasi PDIP. Rekam jejak Gibran kalah mentereng jika dibandingkan dengan Achmad Purbomo soal karier politik dan pengabdian ke parpol. Andai bukan anak Jokowi, sulit bagi Gibran mendapat karpet merah pencalonan di pilkada Solo. Begitu pun dengan calon dinasti lainnya.

Andai bukan kerabat penguasa, mereka bukan siapa-siapa di politik.

Inilah cacat bawaan demokrasi elektoral. Kaderisasi parpol lemah dan sering kali hanya dijadikan batu loncatan memajukan calon dari keluarga penguasa tertentu.

Parpol tak ubahnya sebatas pera- hu politik melayarkan para kandidat yang hampir pasti menang. Rasio kemenangan calon dari keluarga dinasti tinggi. Penetrasinya kuat dalam berbagai struktur jaringan sosial yang memudahkan pertarungan.

Kondisi ini diperparah dengan kultur feodal masyarakat yang masih menganggap sanak keluarga elite penguasa layak didukung di sebuah kompetisi. Penguasa diasosiasikan dengan sosok raja yang mengharuskan ketaatan robotik.

Pada level ini, sejumlah parpol gagal bertransformasi menjadi partai modern. Jaring pengaman rekrutmen dan kaderisasi masih longgar. Mudah ditembus kekuatan politik dominan seperti politik dinasti.

Akar polemik

Dinasti politik hasil produk perdebatan lawas. Isunya tak pernah beranjak. Sebatas mendaur ulang narasi politik lama, yakni soal praktik politik elite pengusa yang kolusif. Hanya aktornya yang berbeda dan menyebar ke berbagai penjuru daerah. Salah satu perdebatan yang pernah tak kunjung usai soal hak politik elektoral keluarga dinasti. Mengapa keluarga dinasti terkesan diharamkan berpolitik. Bukankah demokrasi menjamin hak semua warga negara?

Sekilas tampak mudah melihat polemik perdebatan dinasti politik. Namun, rumit pada level eksplanasi dan problematik pada level praktik. Jika diiris secara sederhana, polemik soal substansi politik dinasti menyangkut dua hal penting.

Pertama, kompetisi yang tak adil, mulai proses pencalonan hingga mendapat rekomendasi parpol kerabat penguasa relatif mudah. Pada level kompetisi penetrasi kerabat dinasti mampu mengooptasi basis pemilih karena sudah dibangun cukup lama. Terstruktur, sistematis, dan massif.

Ibarat lari cepat calon dari keluarga dinasti sudah hampir mencapai garis finis. Sementara itu, yang lainnya masih sibuk berdoa dan berpikir cara berlari kencang.

Kedua, menyangkut etika politik. Secara etik sangat tak pantas elite politik yang sedang berkuasa menyertakan keluarga ikut bertanding pilkada. Dalam fi lsafat politik, etika diletakkan sebagai dimensi moral kehidupan manusia. Ada tata krama normatif tak tertulis yang menjadi petunjuk dalam berpolitik. Jika terpaksa ingin melibatkan keluarga dalam politik mestinya menunggu pensiun atau ketika tak lagi berkuasa.

Demokrasi lahir sebagai bentuk pembangkangan terhadap oligarki dan monarki yang penuh ketidakadilan. Sangat ironis jika demokarsi yang sejatinya membuka keran bagi semua kalangan justru dikooptasi kemunculan gurita politik keluarga. Pernah suatu ketika ada upaya membatasi gerak keluarga diansti dalam politik. Namun, upaya itu dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Sebenarnya publik berharap banyak ke Jokowi untuk tak ikut serta dalam kubangan politik dinasti. Jokowi diharapkan mampu memberikan legacy yang menjadi pembeda dengan elite lainnya yang kerap menyertakan keluarga dalam pusaran politik. Maha benar fatwa fi lsuf Inggris Bertrand Russel yang menyebut kekuasaan sebagai candu. Siapa pun pasti tak kuasa menolak.

Baca Juga

MI/Seno

Rapor Covid-19 Merah atau Hitam?

👤Iqbal Mochtar, Dokter dan Doktor Bidang Kedokteran dan Kesehatan, Pemerhati masalah kesehatan 🕔Senin 28 September 2020, 06:00 WIB
Sebagian negara telah melewati puncak gelombang dan telah melandaikan kurva...
Dok. Pribadi

Transformasi Digital

👤Victor Yasadhana Direktur Pendidikan Yayasan Sukma 🕔Senin 28 September 2020, 03:05 WIB
Saat inisiatif menjadi bagian budaya lembaga, hambatan mental untuk berubah tidak memiliki kesempatan untuk menghambat tranformasi...
Dok. Twitter@muryantoamin

Menuju Digital Friendly University

👤Muryanto Amin Dekan FISIP Universitas Sumatra Utara 🕔Senin 28 September 2020, 03:00 WIB
TELAH lama era digital mengubah gaya hidup masyarakat menjadi serba praktis dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya