Jumat 07 Agustus 2020, 19:30 WIB

Pelindo III Teken MoU dengan Kejari Sikka untuk Bantuan Hukum

Gabriel Langga | Nusantara
Pelindo III Teken MoU dengan Kejari Sikka untuk Bantuan Hukum

MI/Gabriel Langga
General Manager PT Pelindo III Pelabuhan Maumere Ari Filardi (batik) dan Kejari Sikka Fahmi, menandatangani MoU bantuan hukum.

 

PT. PELABUHAN Indonesia III (Persero) regional Bali Nusa Tenggara, Pelabuhan Maumere menandatangani kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka. Khususnya terkait penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara.

Penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan General Manager (GM) PT Pelindo III Pelabuhan Maumere Ari Filardi dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka Fahmi, Jumat (7/8) di Kantor Pelindo III Pelabuhan Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Ari Filardi kepada mediaindonesia.com mengatakan, kerja sama dengan pihak Kejaksaan lebih pada penanganan masalah hukum dan tata usaha negara yang meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya.

"Kalau ada masalah hukum dibidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh PT Pelindo, pihak dari Kejaksaan yang akan memberikan pendampingan untuk kita," tandas Ari Filardi

Ia mengatakan perjanjian kerjasama ini hanya berlaku satu tahun terhitung sejak ditandatangani kedua belah pihak. "Saya harap melalui MoU, koordinasi PT.Pelindo III Pelabuhan Maumere dengan Kejari Sikka semakin baik," harap Ari Filardi.

Sementara itu, Kejari) Sikka, Fahmi mengatakan kejaksaan sebagai Institusi penegakan hukum mempunyai banyak kewenangan salah satunya sebagai pengacara negara.

Pengacara negara, jelas dia, diberikan peran untuk membantu pemerintah khususnya dalam memberikan stimulus untuk pemulihan ekonomi nasional dalam kondisi pandemi virus Covid-19.

Untuk itu, terang Fahmi pihaknya siap 24 jam untuk memberikan pendapat dan pendampingan hukum kepada PT. Pelindo terutama dalam meningkatkan kinerjanya.

"Pendampingan hukum yang diberikan oleh kita gratis dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Kami sebagai pengacara negara siap memberikan penyuluhan hukum. Selain itu, bila ada permasalahan yang dihadapi oleh PT Pelindo segera konsultasikan dengan kita," ungkap Fahmi.

Fahmi juga menegaskan MoU antara PT Pelindo III dengan Kejaksaan jangan hanya dijadikan sebagai formalitas saja. Tetapi, ada tindak lanjutinya. Mengingat pengacara negara dalam pasal 30 Undang-Undang No.16 tahun 2004, memiliki banyak kewenangan antara lain bantuan hukum, penyuluhan hukum,
tindakan hukum lainnya dan juga sebagai fasilitator dan mediator.

"Kedepannya kita harapkan PT Pelindo bisa terbuka dalam memberikan data, dan tidak perlu ada rasa ragu dan takut. Kami selalu siap memberikan pendapat dan pendampingan hukum," pungkas Fahmi.(OL-13)

Baca Juga

ANTARA/Adwit B Pramono

Diresmikan, Tol Manado-Bitung Ditetapkan Rp1.100

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 30 September 2020, 00:02 WIB
Kementerian PUPR juga sementara ini membangun akses menuju Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Likupang, Kabupaten Minahasa...
Ilustrasi

Sembilan Bulan, DBD Pekanbaru Capai 464 Kasus

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 29 September 2020, 23:46 WIB
Dinkes Kota Pekanbaru, mencatat selama periode Januari-September 2020 tercatat sebanyak 464 kasus DBD atau hanya terjadi satu penambahan...
ANTARA FOTO/HO-Diskominfo Lumajang

AWR Pandanwangi Lumajang Direncanakan Jadi Wisata Militer

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 29 September 2020, 23:40 WIB
AWR Pandanwangi dijadikan tempat berlatih & menguji keterampilan alutsista, sehingga Pemkab Lumajang menganggap kekuatan TNI AU harus...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya