Jumat 07 Agustus 2020, 18:41 WIB

Istana: Masyarakat tak Perlu Resah Soal Sanksi Protokol Kesehatan

Dhika Kusuma Winata | Humaniora
Istana: Masyarakat tak Perlu Resah Soal Sanksi Protokol Kesehatan

MI/Lina herlina
Pelanggar protokol kesehatan di Makassar dihukum berjalan jongkok

 

PRESIDEN Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menyatakan instruksi tersebut menunjukkan keseriusan Presiden Jokowi dalam menekan wabah covid-19.

"Inpres ini membuktikan keseriusan pemerintah untuk menekan angka penyebaran covid-19," ucap Dini, Jumat (7/8).

Ia menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir soal instruksi penegakan hukum tersebut. Pasalnya, sanksi hanya diberikan kepada yang melanggar protokol kesehatan.

Melalui Inpres itu, imbuh Dini, diharapkan masyarakat, pelaku usaha, dan pengelola fasilitas umum dapat lebih tertib dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan menjaga jarak

"Masyarakat tidak perlu resah dengan Inpres ini, karena tujuan Inpres ini adalah justru untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat. Sanksi hanya diberikan kepada pihak yang melanggar protokoler kesehatan yang sudah disosialisasikan dan dijelaskan kepada masyarakat," ucap Dini.

Baca juga : Update Covid-19, Kasus Positif Bertambah 2.473 Orang

Ia juga menjelaskan Inpres diterbitkan untuk memberikan landasan hukum bagi upaya penanganan pandemi dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan seluruh menteri, Polri, TNI, dan jajaran pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas dan fungsinya dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas penanganan covid-19.

Inpres itu juga disebut sekaligus menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memasifkan sosialisasi penerapan protokol kesehatan dan menetapkan kewajiban masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan sekaligus menetapkan sanksi bagi pelanggar. Sanksinya bisa diatur masing-masing daerah.

"Sanksi dapat disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah," ujar Dini. (OL-7)

Baca Juga

ANTARA/FAKHRI HERMANSYAH

Awas Klaster Banjir dan Libur Panjang

👤Suryani Wandari Putri Pertiwi 🕔Senin 26 Oktober 2020, 02:44 WIB
Selain di pengungsian, klaster baru penularan covid-19 dikhawatirkan muncul tatkala masyarakat merayakan cuti...
Antara/Anis Efizudin

Asesmen Nasional Diharapkan tidak Picu Kegaduhan Publik

👤Syarief Oebaidillah 🕔Senin 26 Oktober 2020, 00:24 WIB
Pemerintah diminta mempersiapkan Asesmen Nasional dengan matang dan mengoptimalkan sosialisasi. Sehingga, tidak ada kegaduhan di tengah...
Antara/Dhemas Reviyanto

Penumpang Ingin Rapid Test di Stasiun, KAI: Sebaiknya H-1

👤Fetry Wuryasti 🕔Minggu 25 Oktober 2020, 23:25 WIB
Mengingat, ada prediksi lonjakan penumpang saat libur panjang pada akhir Oktober. PT KAI pun mengimbau calon penumpang melakukan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya