Jumat 07 Agustus 2020, 17:58 WIB

Sanksi Protokol Kesehatan Tergantung Daerah

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Sanksi Protokol Kesehatan Tergantung Daerah

ANTARA/Maulana Surya
Pekerja membersihkan jalan yang terdapat mural berisi pesan Waspada Penyebaran Virus Korona di halaman Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Solo.

 

MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan ketentuan mengenai sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan akan disesuaikan dengan kondisi daerah. 

Hal itu termasuk penerapan hukum pidana bisa digantikan dengan kearifan lokal seperti pandangan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Penerapan disiplin dan penegakan hukum ini tergantung pada kondisi dan situasi daerahnya masing-masing. Jadi nanti kita akan bicarakan dengan setiap daerah, sesuai kondisnya masing-masing," ujarnya saat menyampaikan keterangan resmi mengenai implementasi Inpres tersebut via virtual, Jumat (7/8).

Mahfud mengatakan pihaknya akan berumbuk dengan seluruh kepala daerah berikut kementerian dan lembaga terkait pada Senin, (10/8). Agendanya membahas implementasi Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 mengenai peneraapan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan.

Baca juga: Hati-Hati, Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Dipidana

Kesepakatan semua pihak, kata dia, sangat penting supaya upaya melawan covid-19 dapat berjalan lancar. 

Salah satunya dengan menerapkan sanksi terhadap pelanggar ketentuan kesehatan yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi penyebaran covid-19 serta kearifan lokal masing-masing daerah.

"Ada yang sifatnya persausif, sosialisasi, ada yang mungkin penegakan hukum administrasi, bahkan sampai pada hukum pidana, itu terserah nantinya. Masing-masing daerah itu bagaimana memutuskannya makanya kita masih akan koordinasi," jelasnya.

Mahfud mengatakan pemerintah pusat tidak mempersoalkan daerah yang menolak menerapkan sanksi pidana. 

"Tidak ada sanksi-sanksian sebab ini kerja bareng. Daerah punya kearifan lokal, selama masih bisa diajak bicara tidak usah pengakan hukum pidana. Kita setuju itu," tutupnya. (A-2)

Baca Juga

ANTARA/Reno Esnir

KPK Eksekusi Rohadi ke LP Sukamiskin

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 28 September 2020, 11:48 WIB
Rohadi akan menjalani pidana penjara selama lima tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan diperhitungkan dengan pidana penjara yang...
ANTARA/Muhammad Adimaja

Usut Nurhadi, KPK Periksa Advokat

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 28 September 2020, 11:37 WIB
Ia berstatus sebagai saksi untuk tersangka suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di Mahkamah Agung (MA) pada 2011-2016, Nurhadi...
MI/Yose Hendra

DMI: Masjid dan Musala Harus Bersih Dari Pilkada

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 28 September 2020, 11:28 WIB
Dewan Masjid Indonesia mengeluarkan maklumat agar para anggota DMI netral selama Pilkada. Juga menjadikan masjid dan musala bersih dari...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya