Jumat 07 Agustus 2020, 04:43 WIB

Insentif Buruh Segera Cair

Despian Nuridayat | Politik dan Hukum
Insentif Buruh Segera Cair

BPJS Ketenagakerjaan
Ilustrasi -- Kantor BPJS Ketenagakerjaan

 

RENCANA pemerintah untuk membagi insentif kepada kalangan pekerja atau buruh yang bergaji di bawah Rp5 juta per bulan bakal segera direalisasikan.

Melalui program percepatan penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN), sebanyak 13,8 juta juta pekerja non-PNS dan BUMN dijatah bantuan tunai. Mereka ialah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan atau memiliki gaji di bawah Rp5 juta per bulan.

Pekerja dengan kriteria ter-sebut berhak mendapatkan insentif Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan atau total sebe-sar Rp2,4 juta. Insentif bakal ditransfer langsung ke reke-ning masing-masing pekerja dalam dua termin setiap dua bulan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tho-hir, selaku Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional, membenarkan rencana pen-cairan insentif tersebut.

“Program stimulus ini se-dang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada Septem-ber 2020 ini,” tegas Erick dalam keterangan resmi, kemarin.

Erick menambahkan, tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan itu ialah untuk mendorong konsumsi masyarakat. “Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi,” kata dia.

Rencana pencairan insentif itu pun disambut gembira oleh kalangan buruh. Melalui Ke tua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, kalangan pekerja menilai tepat dan mengapresiasi program itu. Apalagi, di masa pandemi covid-19, banyak buruh tidak mendapatkan upah penuh sehingga daya daya beli mereka menurun drastis.

“Karena itu, kami berharap program ini segera direalisasikan,” cetus Said, kemarin.

KSPI juga mengingatkan agar program ini tepat sasaran, tepat guna, disertai pengawasan ketat. “Data 13 juta buruh yang akan mene-rima bantuan ini harus valid agar pemberian bantuan upah benar-benar tepat sasaran,” ujar Said.Finalisasi

Dalam kesempatan terpi-sah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan paket insentif sebesar Rp2,4 juta bagi pekerja sedang dalam tahap finalisasi oleh Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Hal-hal yang tengah difinalisasi salah satunya mengenai skema pencairan yang pas dan cepat. Pemerintah harus mematikan insentif uang ini bisa sampai kepada yang berhak,” kata Febrio saat konferensi pers secara virtual, kemarin.

Sebelumnya, Menteri Ke-uangan Sri Mulyani Indra-wati mengungkapkan, untuk mengatasi lambatnya realisasi anggaran, pemerintah mengalihkan Rp238,9 triliun dari total anggaran Rp695,20 triliun program PEN menjadi bansos. Salah satunya berupa insentif kepada pekerja yang bergaji di bawah Rp5 juta per bulan.

Bersama program insentif lainnya, bansos itu didesain untuk memperkuat daya beli. Diharapkan pula, ia mendorong geliat ekonomi triwulan ketiga ke arah positif seusai bertumbuh minus 5,32% di triwulan II dan menghindarkan negeri ini dari resesi.

Dalam konteks yang sama, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat atau Rerie mendorong pemerintah melakukan terobosan kreatif dan inovatif, terutama di sektor yang masih mencatatkan pertumbuhan positif di triwulan terakhir, misalnya sektor pertanian. Kebijakan yang menggairahkan sektor itu harus segera direalisasikan.

“Peningkatan konsumsi hasil pertanian lokal, misalnya, berpotensi menggerakkan ekonomi nasional karena sek-tor pertanian ialah sumber pangan yang merupakan kebutuhan banyak orang,” ujar Rerie. (Hld/RO/X-6)

Baca Juga

Antara Foto/M RISYAL HIDAYAT

Revisi UU KPK Diduga jadi Biang Banyaknya Pegawai KPK Resign

👤tri subarkah 🕔Sabtu 26 September 2020, 20:40 WIB
Dalam periode Januari hingga saat ini saja, sudah ada 31 pegawai yang mengundurkan diri yang 24 di antaranya merupakan pegawai...
MI/ M Irfan

Revisi UU, Perluasan Kewenangan Kejaksaan Dinilai Berlebihan

👤Ant 🕔Sabtu 26 September 2020, 20:20 WIB
Sejumlah perluasan kewenangan kejaksaan yang diusulkan untuk diatur di dalam revisi UU Kejaksaan, termasuk penyadapan, mendapatkan...
AP Photo/Noah Berger

Kampanye via Medsos, Pengamat Ingatkan Hati-hati Peretasan

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 26 September 2020, 20:15 WIB
Potensi peretasan terhadap akun media sosial (medsos) pasangan calon kepala daerah cukup...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya