Kamis 06 Agustus 2020, 16:30 WIB

KLHK Dukung Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial

Ihfa Firdausya | Humaniora
KLHK Dukung Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial

Dok. KLHK
KLHK menyelenggarakan webinar penyusunan dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada 29 Juli 2020.

 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendukung kesetaraan gender, baik dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, maupun dalam pembangunan nasional secara luas.

Mendukung hal tersebut, Pokja Gender KLHK, Ditjen PHPL, Ditjen PSKL dan BLU KLHK melakukan kegiatan peningkatan kapasitas untuk implementasi dan penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial, khususnya dalam perencanaan dan penganggaran.

Baca juga: Kemenristek Jelaskan Etika Akademik dalam Penemuan Obat

Pada 29 Juli lalu, Pokja Gender KLHK bekerja sama dengan Program Kehutanan Multipihak (Multistakeholder Forestry Programme Fase ke-4/MFP4) menyelenggarakan webinar dan klinik konsultasi penyusunan dokumen Analisa Kesenjangan Gender-Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) atau Penyataan Anggaran Gender.

Webinar diikuti peserta yang berasal dari 16 provinsi unit kerja Direktorat Jenderal PHPL, dan 5 wilayah kerja Ditjen PSKL dan BLU. Mereka mempresentasikan hasil kerjanya dalam bentuk dokumen GAP dan GBS.

Spesialis Gender dan Inklusi Sosial dari Universitas Sebelas Maret, Prof. Ismi Dwi Astuti sebagai narasumber sekaligus peninjau dokumen menekankan bahwa pengarusutamaan gender bukan sesuatu yang berada di luar program yang ada.

Dokumen GAP dan GBS adalah alat untuk memudahkan peserta dalam mengenali kesenjangan gender dan memecahkan persoalan tersebut di dalam kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing peserta.

“Kelemahan umum yang masih ditemui dalam pengarusutamaan gender adalah bagaimana menyelaraskan antara tujuan awal, pemilahan data, mengindentifikasi kesenjangan gender lewat data, lalu menyusun rencana kegiatan dan indikatornya. Hal tersebut saling terkait satu sama lain,” katanya seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (6/8).

Pada akhir tinjauannya, Prof Ismi Dwi menegaskan yang harus disamakan adalah pemahaman bersama bahwa pengarusutamaan gender itu bukan tentang bagaimana laki-laki dan perempuan harus sama dalam semua hal. Melainkan dengan perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan bisa saling mengisi untuk mencapai tujuan bersama.

Dokumen-dokumen yang telah disusun peserta menjadi bekal pendukung bagi penelitian RAKL yang sedang dilakukan di KLHK. Ernawati Hartono, dari Pokja Gender KLHK mengapresiasi hasil kerja para peserta yang telah memberikan warna baru dari program Pengarutamaan Gender di KLHK.

“Kami optimistis hasil pelatihan ini akan mempercepat dan memaksimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun-tahun ke depan. Selanjutnya, tugas para peserta adalah mengawal dan mengimplementasikan dokumen GAP – GBS yang telah disusun ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Program MFP-4 Tri Nugroho memberikan apresiasi pada para peserta. Dia mengatakan proses belajar singkat melalui virtual dan telah memberikan hasil yang baik.

“Saya berharap pelatihan ini dapat mengubah cara pandang peserta sejak dari perencanaan program dan pelaksanaanya yang akan mempertimbangkan analisa gender,” ujarnya saat menutup kegiatan.

Dalam keterangan tertulisnya, Kepala Biro Perencanaan KLHK Ayu Dewi Utari menyampaikan peserta yang mengikuti pelatihan ini dapat menjadi fasilitator yang berfungsi sebagai katalis percepatan pelaksanaan PUG di KLHK, khususnya di satker masing-masing. Dia juga berpesan jangan lupa untuk melakukan tagging kegiatan responsif gender.

"Harapan besarnya KLHK bisa mempertahankan penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya (APE) yang akan dilaksanakan tahun depan," kata Ayu, di Jakarta (6/8).

Dokumen analisis gender dan analisis bujet ini bertujuan untuk menguatkan perencanaan, memastikan penyaluran program berjalan dan memberikan dampak yang lebih baik.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pihak dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang ada terhadap isu gender. Dengan itu, anggaran berbasis kinerja yang responsif gender dapat terwujud.

Baca Juga

Thinkstock

World Heart Day 2020: Perbaiki Kualitas Hidup Pasien Gagal Jantung

👤Eni Kartinah 🕔Senin 28 September 2020, 21:06 WIB
Dari sekitar 2.000 pasien gagal jantung, penyebab terbanyak di Indonesia adalah hipertensi, penyakit jantung koroner, dan...
Antara

Kemendikbud: Jika Kuota Umum Diperbesar, Operator Nggak Kuat

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Senin 28 September 2020, 20:15 WIB
BANYAK siswa dan guru meminta pemerintah meningkatkan porsi kuota umum pada subsidi kuota internet yang disalurkan Kemendikbud. Sayangnya...
Antara/Dhemas reviyanto

Waspada Serangan Jantung Saat Bersepeda, Ini Cara Hindarinya

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Senin 28 September 2020, 20:02 WIB
Dokter dari RSAU Esnawan Antariksa Buyung Al-Hamzah mengatakan, pesepeda harus bisa mengingat batas kemampuan saat sedang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya