Kamis 06 Agustus 2020, 16:02 WIB

KPK, Kejaksaan, dan Polisi, belum Maksimal Gunakan TPPU

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK, Kejaksaan, dan Polisi, belum Maksimal Gunakan TPPU

MI/SUSANTO
Terdakwa kasus dugaan korupsi dan pencucian uang (TPPU) PT Asuransi Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro.

 

MANTAN Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Polri, belum maksimal menggunakan pemidanaan pencucian uang (TPPU) dalam kasus korupsi.

Pengusutan pencucian uang di ketiga institusi penegak hukum itu masih minim. Hal itu juga berdampak pada pemulihan aset (asset recovery) yang minim pula.

Baca pula: ​​​​​​​ICW : Penegak Hukum Jarang Gunakan Pasal

"Bagaimana mau memulihkan aset dengan baik kalau follow the money ini kurang banyak dimanfaatkan," kata Yunus dalam diskusi daring bertajuk Pencucian Uang, Pidana Korporasi, dan Penanganan Korupsi Lintas Negara, Kamis (6/8).

Yunus menegaskan pemidanaan pencucian uang amat berguna untuk memulihkan aset hasil korupsi untuk dikembalikan ke negara.

Namun, pakar hukum perbankan itu mencatat perkara TPPU yang ditangani KPK sedikitnya baru 4,7% dari berbagai kasus korupsi yang diusut. Untuk Kejaksaan dan Polri, Yunus mencatat kedua lembaga menangani TPPU masing-masing tak lebih dari 10 kasus.

"Mudah-mudahan dengan pimpinan KPK yang baru Pak Firli dan kawan-kawan komitmennya ini ingin gencar menangani korporasi dan TPPU juga. Kesimpulannya saat ini belum optimal semuanya (TPPU)," ucap Yunus.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango dalam kesempatan yang sama mengatakan ke depan bakal memaksimalkan penanganan pidana terhadap korporasi beserta pencucian uang. Pengoptimalan itu disebut sebagai upaya meningkatkan pemulihan aset.

Baca juga: Terapkan TPPU demi Dana Nasabah

"Ke depan KPK berkomitmen untuk memaksimalkan penanganan tindak pidana korupsi ataupun pencucian uang dengan pelaku korporasi. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan asset recovery atau pengembalian uang hasil korupsi kepada negara," ungkap Nawawi.

Nawawi mengatakan komisi antirasuah hingga kini sudah menjerat sedikitnya enam korporasi sebagai tersangka. Dua perusahaan di antaranya sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. (Dhk/A-3)

Baca Juga

MI/ Adam Dwi

Komjak Soroti Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan RUU Kejaksaan

👤Ant 🕔Jumat 25 September 2020, 23:09 WIB
“Jadi sebenarnya tidak meniadakan fungsi penyidik, tetap penyidikan pidana umum ada di kepolisian. Ini berkaitan dengan...
Antara

Lelang Aset Koruptor, KPK Raup Rp1 Miliar

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Jumat 25 September 2020, 22:05 WIB
Barang lelang yang telah laku tersebut antara lain, mesin longway printing, roller die cut, wax machine, dan mesin press senilai...
ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Ketaatan Prokes Harus Berlanjut Hingga Kampanye Usai

👤 Cahya Mulyana 🕔Jumat 25 September 2020, 21:56 WIB
Sinergisitas para pihak yang terlibat di pilkada harus selalu kuat dan solid. Terlebih durasi kampanye cukup panjang, yaitu selama 71...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya