Kamis 06 Agustus 2020, 08:53 WIB

Wapres: Moratorium DOB karena Kondisi Keuangan Negara

Wapres: Moratorium DOB karena Kondisi Keuangan Negara

MI/Adam Dwi
Wakil Presiden Ma'ruf Amin

 

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin mengatakan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB) dilakukan atas pertimbangan kondisi keuangan negara, ditambah dengan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 saat ini.

"Faktor kepentingan politik dan kebutuhan masyarakat harus bisa terhimpun dan dilakukan dengan tetap memperhitungkan kemampuan keuangan negara," kata Wapres dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8).

Selain itu, lanjut Wapres, pertimbangan lain Pemerintah untuk tidak memekarkan daerah adalah masih ada DOB yang belum optimal dalam menjalankan pembangunan, sehingga evaluasi terus dilakukan pemerintah pusat terhadap daerah-daerah tersebut. 

"Termasuk juga pertimbangan teknis lainnya sebagai hasil evaluasi daripada bentukan DOB pada periode sebelumnya," katanya pula.

Karena itu, Wapres selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) mengatakan pembentukan DOB ke depannya akan dilakukan lebih selektif dengan memperhatikan kepentingan strategis nasional.

"Sebagaimana saya katakan, kalau pemekaran DOB ini sebenarnya merupakan bagian dari solusi menyeluruh terhadap penyelesaian masalah yang ada," katanya lagi.

baca juga: Wapres Tolak Usulan Pencabutan Moratorium Pemekaran Daerah
 
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono meminta Pemerintah membuka kesempatan pemekaran DOB terbatas, terutama untuk Kalimantan, Papua, dan Papua Barat.

"Permasalahan di Kalimantan, khususnya wilayah perbatasan, sama strategisnya dengan Papua. Jadi kami usulkan agar pemekaran terbatas juga memasukkan Kalimantan, selain Papua dan Papua Barat," kata Nono.

DPD juga menyampaikan kepada Wapres terkait rekomendasi pembentukan DOB, yakni 16 calon provinsi baru, 130 calon kabupaten baru, dan 27 calon kota baru. (OL-3)

Baca Juga

Antara

Joko Hartono Tirto Dituntut Seumur Hidup

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 24 September 2020, 21:21 WIB
Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto dituntut pidana seumur hidup dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kasis...
Ilustrasi

Pemidanaan dalam UU ITE Dnilai Alami Disorientasi

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 24 September 2020, 21:16 WIB
"Angka kriminalisasi menggunakan UU ITE semakin meningkat. Disebut kriminalisasi karena pemidanaan dalam UU ITE sudah mengalami...
Ilustrasi

Revisi Peraturan, KPU Diapresiasi Satgas Penanganan Covid-19

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Kamis 24 September 2020, 21:16 WIB
Satgas Penanganan Covid-19 mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dengan tegas merevisi peraturan KPU serta menerbitkan sanksi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya