Kamis 06 Agustus 2020, 07:29 WIB

14 Orang Penyelenggara Pemilu Diduga Dukung Calon Independen

Hijrah Ibrahim | Nusantara
14 Orang Penyelenggara Pemilu Diduga Dukung Calon Independen

MI/Hijrah Ibrahim
Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kota Ternate, Sulfi Majid

 

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara menemukan 14 orang penyelenggara pemilu dari KPU dan Bawaslu melakukan pemalsuan dukungan terhadap calon perseorangan yang akan maju dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ternate. Temuan pemalsuan dukungan itu setelah dicek dari hasil pengawasan verifikasi faktual. Dari hasil pengecekan, ada temuan dukungan palsu termasuk 14 orang penyelenggara pemilu ikut mendukung calon independen tersebut.

Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kota Ternate, Sulfi Majid membenarkan pihaknya menemukan 14 penyelenggara pemilu masuk dalam daftar dukungan bakal calon perseorangan. Dengan adanya temuan itu, Bawaslu akan memanggil mereka untuk klarifikasi.

"Untuk memastikan kebenaran dukungan dari penyelenggara tersebut kita akan panggil ke 14 peyelenggara tersebut untuk dimintai klarifikasi," kata Sulfi Majid, Rabu (5/8).

Berdasarkan  pasal 185 A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, apabila terbukti melakukan pelanggaran manipulasi daftar dukungan,  bakal calon perseorangan terancam penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan. Di samping itu, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp 36 juta dan paling banyak Rp72 juta. Tak hanya dijerat UU Pilkada. Pelaku juga bisa dijerat pemalsuan dokumen KTP yang dijelaskan dalam Pasal 185 UU No 1 tahun 2015.

baca juga: KPU: Pilkada Desember 2020 Bakal Dimundurkan Kembali

Sulfi juga menjelaskan, unsur setiap orang dalam pasal 185A tidak terbatas pada pasangan calon tetapi setiap orang bisa saja tim sukses, tim penghubung atau orang yang mendatangkan KTP itu. Bawaslu baru akan memproses jika ada masyarakat atau pemilik KTP  melaporkan ke Bawaslu atau ke polisi karena masuk dalam tindakan pidana umum.

"Kalau tindak pidana umum langsung ke polisi, jika ada laporan ke Bawaslu akan direkomendasikan ke polisi tindak pidana umum," sebutnya. (OL-3)


 

Baca Juga

DOK MI

Pemkab Malang Beri Diskon PBB Sebesar 35%

👤Bagus Suryo 🕔Rabu 30 September 2020, 17:20 WIB
Kebijakan pembebasan denda dan pengurangan PBB perdesaan dan perkotaan tersebut untuk mengurangi beban masyarakat akibat terdampak...
MI/Lilik Darmawan

Koleksi Harimau Benggala TRMS Serulingmas Bertambah

👤Lilik Darmawan 🕔Rabu 30 September 2020, 17:10 WIB
Direktur Perumda TRMS Banjarnegara Lulut Yekti Adi mengatakan dengan tambahan dua ekor anak harimau itu, membuat koleksi harimau Benggala...
MI/Dwi Apriani

Pasar Tradisional di Palembang Masih Jadi Klaster Covid-19

👤Dwi Apriani 🕔Rabu 30 September 2020, 16:57 WIB
Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda meminta setiap pengurus pasar tradisional agar meningkatkan protokol kesehatan guna mencegah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya