Kamis 06 Agustus 2020, 06:33 WIB

Kasus Pidana Dulu, Etik Menyusul

Yakub Pryatama W | Politik dan Hukum
Kasus Pidana Dulu, Etik Menyusul

Antara/Nova Wahyudi
Brigjen Prasetyo Utomo

 

POLISI akan fokus pada kasus hukum Brigjen Prasetyo Utomo yang diduga membantu pelarian buron Joko Soegiarto Tjandra. Pengusutan dugaan pelanggaran etik itu baru dilanjutkan begitu masalah hukum selesai.

“Sidang pidana dulu, baru etik,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono, kemarin.

Saat ini polisi masih mengusut pemberian surat jalan dan surat bebas covid-19 dari Prasetyo kepada terpidana kasus hak tagih Bank Bali itu. Korps Bhayangkara pun masih butuh keterangan Prasetyo untuk mendalami kasus ini.

“Masih berjalan (pemeriksaannya) kalau masih ada kekurangan keterangan,” ujar Argo.

Brigjen Prasetyo terbukti menerbitkan surat jalan dan surat bebas covid-19 atas nama Joko Soegiarto Tjandra. Dia juga ikut ke Pontianak bersama Joko dan pengacaranya, Anita Kolopaking.

Imbas masalah ini, Prasetyo dicopot dari kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Selain itu, dia dijadikan tersangka.

Penyidik telah menahan Prasetyo di Rumah Tahanan Bareskrim Polri. Selain Brigjen Prasetyo, Anita Kolopaking turut menjadi tersangka.

Saat ini tim penyidik Bareskrim Polri sudah menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Anita Kolopaking. Pasalnya, Anita mangkir dari panggilan awal yang seharusnya hadir pada Selasa (4/8) di Mabes Polri.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Awi Setyono menuturkan Anita tidak hadir dalam panggilan polisi, namun melayangkan surat kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. “Yang pada intinya menyampaikan alasan ketidakhadirannya karena yang bersangkutan ada permintaan keterangan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban dan tentunya dilakukan penjadwalan ulang dan diterbitkan surat pemanggilan sebagai tersangka kedua,” papar Awi.

Adapun rencana pemanggilan ulang Anita akan dilakukan pada Jumat 7 Agustus. Sebelumnya, Anita telah ditetapkan sebagai tersangka kasus surat jalan palsu yang diterbitkan Brigjen Pol Prasetyo Utomo untuk kliennya, Joko Tjandra.

Anita ialah salah satu kuasa hukum Joko dan disangkakan Pasal 263 (2) dan Pasal 223 KUHP. Seusai buron selama 11 tahun, Joko ditangkap Polisi Diraja Malaysia dan diboyong ke Indonesia.

Kini, terdakwa kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp904 miliar sudah menetap sementara di Rumah Tahanan Salemba cabang Badan Reserse Kriminal Polri sejak 31 Juli atau sehari setelah penangkapan pada 30 Juli.

Terancam batal

Di sisi lain, rapat dengar pendapat (RDP) gabungan saat masa reses Komisi III terancam tidak terealisasi. Pembahasan yang menghadirkan Polri, Kejaksaan Agung, dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia digelar pada masa sidang selanjutnya.

Ketua Komisi III Herman Hery menyebut materi pembahasan RDP gabungan juga berubah. Komisi III tidak hanya fokus pada polemik pelarian Joko Tjandra.

“Tetapi, semua buron kakap yang sudah bertahun-tahun tidak ditangkap,” ungkap Herman, kemarin.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai persoalan belum ditangkapnya buron kasus korupsi harus diselesaikan. Hal itu menjadi citra buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. “Alias negara seolah-olah tidak berdaya,” ujar dia. (Ant/P-1)

Baca Juga

MI/ Adam Dwi

Komjak Soroti Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan RUU Kejaksaan

👤Ant 🕔Jumat 25 September 2020, 23:09 WIB
“Jadi sebenarnya tidak meniadakan fungsi penyidik, tetap penyidikan pidana umum ada di kepolisian. Ini berkaitan dengan...
Antara

Lelang Aset Koruptor, KPK Raup Rp1 Miliar

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Jumat 25 September 2020, 22:05 WIB
Barang lelang yang telah laku tersebut antara lain, mesin longway printing, roller die cut, wax machine, dan mesin press senilai...
ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Ketaatan Prokes Harus Berlanjut Hingga Kampanye Usai

👤 Cahya Mulyana 🕔Jumat 25 September 2020, 21:56 WIB
Sinergisitas para pihak yang terlibat di pilkada harus selalu kuat dan solid. Terlebih durasi kampanye cukup panjang, yaitu selama 71...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya