Kamis 06 Agustus 2020, 04:49 WIB

Stimulus Digerojok

M Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
Stimulus Digerojok

Kemenkeu/Riset MI-NRC
Program Bantuan Sosial selama Masa Pandemi

 

UNTUK mengatasi lambatnya realisasi anggaran, pemerintah mengalihkan Rp238,9 triliun dari total anggaran Rp695,20 triliun dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi bantuan sosial (bansos).

Upaya itu didesain untuk mendorong perekonomian bertumbuh positif, menyusul pertumbuhan triwulan II 2020 yang dilaporkan -5,32%. Pengalihan Rp238,9 triliun dana PEN menjadi stimulus melalui bansos diharapkan pula dapat mendorong perekonomian pada triwulan berikutnya bergerak positif sehingga resesi terhindarkan.

Dalam sidang kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, pemerintah mengidentifikasi dari total Rp695 triliun dana dalam program PEN dan penanganan covid-19, baru Rp456,5 triliun mata anggaran yang didukung dokumen lengkap.

Adapun dokumen untuk program senilai Rp238,9 triliun belum tuntas, termasuk daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dari kementerian/lembaga (K/L) dan Bendahara Umum Negara (BUN).

“Angka Rp238,9 triliun ini yang diinstruksikan Presiden agar digunakan dalam langkah-langkah yang pencairannya lebih cepat dan targetnya lebih jelas. Ini seperti pemberian bansos produktif, pemberian tambahan insentif listrik bagi dunia usaha, insentif atau tambahan pendapatan bagi pekerja yang pendapatannya di bawah Rp5 juta, dan juga langkah di bidang sektor pariwisata,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers virtual, kemarin.

Terkait dengan insentif bagi pekerja yang pendapatannya di bawah Rp5 juta, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, mengatakan pemerintah berencana memberikan bantuan uang tunai Rp600 ribu kepada pegawai yang masuk kategori itu. “Nominal dan berapa lamanya akan diberikan sebenarnya masih finalisasi,” kata Yustinus, kemarin.

Dorong optimisme

Pada bagian lain, Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2020 tumbuh -5,32% bila dibandingkan
dengan triwulan II 2019 yang tumbuh 5,07%. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi kita tumbuh -4,19%.

Pertumbuhan -5,32% pada triwulan II 2020, kata Suhariyanto, merupakan pertumbuhan negatif terdalam sejak triwulan I 1999 kala terjadi krisis moneter.

Suhariyanto berharap anjloknya pertumbuhan ke level negatif itu menjadi satu-satunya di 2020 agar Indonesia terhindar dari resesi. Ia mengajak seluruh pihak bahu-membahu memulihkan perekonomian agar bertumbuh positif. “Untuk triwulan III, saya mengajak semua membangun optimisme,” kata Suhariyanto.

Dalam konteks yang sama, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berpendapat bahwa pemilihan umum kepala daerah dapat menjadi salah satu cara mengungkit perekonomian nasional. Karena, imbuh Airlangga, dalam pilkada ada anggaran penyelenggaraan sebesar Rp24 triliun dan juga dana para calon yang bisa mencapai Rp10 triliun.

“Mungkin ada Rp34 triliun sampai Rp35 triliun dana beredar. Tentu akan meningkatkan konsumsi, terutama untuk alat-alat atau alat peraga bagi calon, masker, hand sanitizer, dan alat kesehatan lain,” kata Airlangga, kemarin.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira membenarkan, untuk menghindarkan Indonesia dari jurang resesi, pemerintah memang perlu melakukan berbagai terobosan efektif. (Iam/Wan/Des/X-6)

Baca Juga

Antara

KPK Miskin Prestasi, ICW : Alasan Utama Pegawai Mundur

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 27 September 2020, 13:50 WIB
INDONESIAa Corruption Watch (ICW) menilai banyak pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggalkan jabatan akibat era Firli Bahuri...
Antara

Politisi Perempuan Maju Pilkada 2020 Kian Berat

👤Indriyani Astuti 🕔Minggu 27 September 2020, 13:45 WIB
TANTANGAN politisi perempuan untuk berkontestasi dalam ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) semakin sulit di tengah situasi...
Ist/DPD

Senator asal Banten Minta Hentikan Lelang Jabatan Sekjen DPD RI

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 27 September 2020, 11:19 WIB
Anggota DPD asal Banten, Habib Ali Alwi, mengatakan proses lelang jabatan Sekjen DPD RI telah melanggar undang-undang dan tata terib yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya