Selasa 04 Agustus 2020, 15:09 WIB

Kejagung Telusuri Peran Jaksa Pinangki Saat Bertemu Joko Tjandra

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Kejagung Telusuri Peran Jaksa Pinangki Saat Bertemu Joko Tjandra

Ilustrasi
Kejagung

 

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) terus melakukan pemeriksaan kepada Jaksa Pinangki yang telah terbukti menemui terpidana sekaligus buronan korupsi kasus hak tagih Bank Bali Joko Tjandra.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menyampaikan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui peran Jaksa Pinangki dalam kasus pelarian Joko Tjandra.

"Dari Pengawasan, berkas hasil pemeriksaan Jaksa P telah sampai di Pidsus dan kita terima. Dan kemarin telah dilakukan pendalaman oleh teman-teman Jaksa di Pidsus, kemudian tahapannya akan sampai nanti ke saya selaku Dirdik," ujar Febri di Gedung Bundar, Kompleks Kejagung, Jakarta, Selasa (4/8)

Febrie melanjutkan, Kejagung menjamin pemeriksaan yang dilakukan kepada Jaksa Pinangki akan dilakukan secara transparan. Namun untuk saat ini pihaknya masih belum dapat memberikan jawaban terkait tindakan selanjutnya, karena masih menunggu hasil pendalaman. Termasuk apakah ada unsur pidana di dalamnya.

Baca juga : Kejagung Jelaskan Dasar Hukum Penjarakan Joko Tjandra

"Nanti akan kita usulkan berikut apa hasil pendalaman. Apakah ini akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan atau tidak, nanti kita lihat hasilnya. Kita lihat juga ada unsur pidananya," jelas Febri.

Sebelum diputuskan untuk dilimpahkan ke Jampidsus, kasus pelanggaran Jaksa Pinangki awalnya diproses secara administratif pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas). Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono menuturkan Jaksa Pinangki telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

"Yang bersangkutan disebutkan sudah menerima hukuman disiplin tingkat berat," papar Heri.

Jaksa Pinangngki sebelumnya dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Ia di-nonjob-kan lantaran pergi ke luar negeri sebanyak 9 kali selama 2019 tanpa izin tertulis pimpinan, salah satunya bertemu dengan Joko Tjandra. (OL-2)

 

Baca Juga

Dok.PWI Pusat

Perlu Jeda 5 Tahun Bagi Pensiunan Terjun ke PolitikĀ 

👤Media Indonesia 🕔Kamis 24 September 2020, 20:00 WIB
kesuksesan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020 membutuhkan dukungan seluruh...
IST

Tenaga Kesehatan tidak Dilibatkan dalam Rapat Pilkada

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 24 September 2020, 19:50 WIB
Penerapan protokol kesehatan yang ketat menjadi harga mati karena pandemi covid-19 diperkirakan belum mereda pada Desember...
MI/SUSANTO

KPK Tahan Mantan Kadis PU-Pera Lampung Selatan

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 24 September 2020, 19:05 WIB
Kasus yang menjerat Hermansyah Hamidi merupakan pengembangan perkara rasuah mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya