Senin 03 Agustus 2020, 04:26 WIB

Peradilan Khusus Pemilu demi Kepastian Hukum

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Peradilan Khusus Pemilu demi Kepastian Hukum

Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi persidangan

 

PEMBENTUKAN lembaga peradilan khusus pemilihan umum (pemilu) sudah sangat mendesak. Selama ini, hampir seluruh permasalahan pemilu ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hanya sengketa terkait dengan hasil yang dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut dinilai berpotensi memunculkan ketidakadilan di dalam pesta demokrasi.

“Bawaslu seakan-akan menjadi polisi, hakim, jaksa. Ada kewenangan yang menumpuk di satu lembaga. Ketika itu menumpuk dari hulu sampai hilir, mulai dari pengawasan, penindakan, sampai ajudikasi, itu dampak negatifnya jadi lebih besar dan keadilan sulit kita dapat,” ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa dalam diskusi virtual bertajuk Menakar Urgensi Peradilan Khusus Pemilu, kemarin.

Dalam pemilu selama ini, kata dia, banyak persoalan yang tidak terselesaikan sampai proses pemilu berakhir. Selain itu, penyelesaian sengketa hasil pemilu, mulai DPRD, DPD, DPR, sampai pilpres, semua menumpuk di MK. Dengan sumber daya yang terbatas, sambungnya, putusan yang dihasilkan kerap tidak maksimal.

Pandangan serupa dilontarkan pengamat hukum tata negara Agus Riewanto. Ia melihat peradilan pemilu di Tanah Air selama ini sangat anomali. “Banyak kasus yang diputuskan setelah tahapan pemilu selesai. Bayangan masyarakat, ketika tahapan pemilu berakhir, putusan kasus sudah selesai. Kenyataannya belum. Akhirnya keadilan tidak tercapai,” ucapnya.

Tumpang-tindih

Belum lagi ada tumpang-tindih putusan peradilan yang membuat kepastian hukum tidak tercapai. Seperti pada kasus Oesman Sapta Odang (OSO). Polemik bermula dari putusan MK yang menyatakan DPD tidak boleh diisi pengurus parpol.

KPU pun menindaklanjuti putusan MK dan mencoret nama OSO dari daftar bakal caleg DPD karena masih berstatus Ketua Umum Partai Hanura. OSO pun melakukan uji materi peraturan KPU ke Mahkamah Agung dan menggugat SK pencoretan namanya ke PTUN. MA dalam putusannya berpendapat bahwa aturan tersebut tidak bisa diberlakukan terhadap bakal caleg DPD Pemilu 2019.

“Kemudian ada kasus Wakil Ketua DPRD Gunung Kidul, Ngadiyono, yang pakai mobil dinas saat kampenye. KPU mempersoalkan hal itu dan pengadilan negeri setempat memutus bersalah. Namun, Ngadiyono banding ke PTUN. Di sana ia dinyatakan tidak terbukti bersalah. Akhirnya bingung KPU,” jelas Agus.

Polemik tumpang-tindih putusan membuat proses peradilan menjadi tidak efektif dan efi sien. Setelah melalui tahapan yang panjang, memakan biaya negara yang cukup besar, putusan yang muncul membingungkan. “Akhirnya hasil itu tidak mencapai tujuan,” tuturnya.

Oleh karena itu, menurutnya, sangat penting dimunculkan satu lembaga peradilan khusus yang benar-benar fokus pada penyelesaian persoalan yang terkait dengan pemilu. Tujuannya hasil pemilu memiliki kepastian hukum sehingga keadilan bisa terwujud.

Namun, imbuh Agus, pembentukan lembaga peradilan itu memerlukan proses panjang demi menemukan skema yang tepat. “Kita harus bisa menentukan desain lembaga itu mau seperti apa. Daya jangkaunya seperti apa. Jangan hanya mereplikasi lembaga yang sekarang sudah ada,” tandasnya. (P-3)

Baca Juga

MI/ Adam Dwi

Komjak Soroti Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan RUU Kejaksaan

👤Ant 🕔Jumat 25 September 2020, 23:09 WIB
“Jadi sebenarnya tidak meniadakan fungsi penyidik, tetap penyidikan pidana umum ada di kepolisian. Ini berkaitan dengan...
Antara

Lelang Aset Koruptor, KPK Raup Rp1 Miliar

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Jumat 25 September 2020, 22:05 WIB
Barang lelang yang telah laku tersebut antara lain, mesin longway printing, roller die cut, wax machine, dan mesin press senilai...
ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Ketaatan Prokes Harus Berlanjut Hingga Kampanye Usai

👤 Cahya Mulyana 🕔Jumat 25 September 2020, 21:56 WIB
Sinergisitas para pihak yang terlibat di pilkada harus selalu kuat dan solid. Terlebih durasi kampanye cukup panjang, yaitu selama 71...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya