Minggu 02 Agustus 2020, 19:43 WIB

Indriyanto Apresiasi Perma soal Terdakwa Korupsi

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Indriyanto Apresiasi Perma soal Terdakwa Korupsi

DOK MI/ROMMY PUJIANTO
Pakar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji

 

PAKAR Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji menilai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Langkah ini guna mengantisipasi disparitas pemidanaan oleh hakim.

"Perma No.1/2020 wajar saja kalau diapresiasi dan disikapi secara positif. Perma ini tetap menjaga independensi, profesional dan integritas hakim dalam menjalankan tupoksi dan wewenang yudisial peradilan," katanya kepada Media Indonesia, Minggu (2/8).

Menurut eks Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK ini, Perma ini merupakan salah satu cara preventif MA sebagai pemegang kekuasaan yudikatif tertinggi. Tujuan mendasarnya agar tidak terjadinya disparitas pemidanaan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi khususnya penerapan yang disangkakan Pasal 2 dan 3.

"Terdakwa yang dijerat Pasal 2 atau 3 UU Tipikor dalam praktiknya seringkali terjadi variasi pemidanaan berlainan terhadap kasus sejenis," ujarnya.

Baca juga: MA Terbitkan Aturan Pemidanaan Koruptor

Mengenai persyaratan kerugian negara lebih dari Rp100 miliar dengan ancaman pidana seumur hidup memang ancaman ini disyaratkan lainnya, yaitu adanya tingkat tinggi, sedang dan rendah. Itu meliputi tingkat kesalahan pelaku, tingkat dampak perbuatan pelaku dan tingkat keuntungan.

"Intinya, menghindari disparitas pemidanaan dalam kasus korupsi yang dalam praktiknya sering menimbulkan pertanyaan publik terhadap tiada prinsip keadilan pemidanaan," pungkasnya. (A-2)

Baca Juga

ANTARA

Aksi Jalanan Bergeser ke Ruang Sidang

👤MI 🕔Jumat 14 Agustus 2020, 00:25 WIB
AKSI-AKSI demonstrasi atau seringkali disebut sebagai parlemen jalanan sejak masa reformasi menjadi...
Antara/Aprilio Akbar

Kuasa Hukum Pertanyakan Penyitaan Aset Terdakwa Jiwasraya

👤Putra Ananda 🕔Jumat 14 Agustus 2020, 00:13 WIB
Kresna mencontohkan 29 sertifikat tanah milik PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP) yang disita...
MI/Susanto

Mencegah Stagnasi UU di Tengah Pandemi

👤Putri Rosmalia 🕔Jumat 14 Agustus 2020, 00:10 WIB
KINERJA DPR dan pemerintah dalam membahas dan menghasilkan undang-undang atau produk legislasi banyak terpengaruh pandemi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya