Sabtu 01 Agustus 2020, 12:34 WIB

Soal Rambut Pirang Pasha Ungu, Mendagri Ingatkan Soal Etika

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Soal Rambut Pirang Pasha Ungu, Mendagri Ingatkan Soal Etika

Instagram @pashaungu_vm
Pasha ungu kala berambut pirang di ruang kerjanya

 

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) meminta kepala daerah sebaiknya memberi contoh etika yang baik sebagai pejabat publik. Hal itu ia tegaskan menanggapi penampilan Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau yang dikenal sebagai Pasha Ungu. Pasha mewarnai rambutnya berwarna pirang.

"Belum ada aturannya (larangan mewarnai rambut). Sebaiknya pejabat negara memberikan contoh etika yang baik dan bertindak negarawan," ujar Tito menanggapi hal tersebut seusai merayakan Hari Raya Iduladha di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (31/7).

Ia menjelaskan pejabat publik seharusnya mempunyai sifat negarawan yang tercermin dari penampilan.

Oleh karena itu, terang Tito, di lembaga pendidikan tinggi seperti Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), Akademi Abri (Akabri) dan Akademi Kepolisian diajarkan supaya para calon birokrat berpenampilan baik.

Baca juga: 2 Daerah Cairkan Dana Pilkada di Bawah 40%, Mendagri: Selidiki!

Dirinya pun menyampaikan ia memaklumi alasan Pasha berpenampilan seperti itu. Pasalnya, latar belakang Pasha sebelum menjadi pimpinan daerah ialah seniman yakni vokalis grup musik.

Meski demikian, Mendagri mengingatkan ketika menjabat sebagai birokrat, ada batasan-batasan mengenai etik yang harus dipatuhi.

"Saya paham beliau dari latar belakang seni, jiwa beliau itu. Tapi beliau harus bisa menempatkan antara seniman dan birokrat yang memiliki kode etik, kultur tersendiri sebagai birokrat," tuturnya.

Oleh karena itu, ia meminta supaya kepala daerah mencerminkan perilaku yang sebagaimana mestinya. Meskipun Pasha berlatar belakang seniman, menurut Mendagri, ada hal-hal yang harus disesuaikan.

"Jiwa birokrat seharusnya lebih kental jika tapi jiwa seniman tidak otomatis harus ilang. Tapi tidak artinya mengubah simbol atau penampilan rambut," tukasnya. (OL-1)

Baca Juga

ASN

Sikap Partisan ASN Hanya Boleh di Bilik Suara

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 02:05 WIB
Bilik suara menjadi tempat ASN untuk memilih orang yang dikehendaki sebagai pemimpin dapat disalurkan. Di luar bilik suara ASN tidak perlu...
DOK MI

Hak Kelompok Rentan harus Diatur Khusus Dalam Revisi UU Pemilu

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 01:40 WIB
Salah satu kelompok masyarakat rentan yakni masyarakat adat yang tinggal di hutan lindung. Mereka tidak bisa memberikan hak pilih karena...
Dok MI

Megawati Resmikan 13 Kantor dan Patung Soekarno

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 22:00 WIB
Megawati berpesan bahwa kantor partai harus menjadi pusat pengorganisasian seluruh kegiatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya