Sabtu 01 Agustus 2020, 05:17 WIB

RUU Cipta Kerja sudah Lama Ditunggu

Cah/P-3 | Politik dan Hukum
RUU Cipta Kerja sudah Lama Ditunggu

Medcom
Ilustrasi RUU Cipta Kerja

 

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja seharusnya sudah dibuat pemerintah sejak beberapa tahun lalu. Pasalnya, regulasi itu fokus meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

“Itu memang sebenarnya sudah keharusan yang seharusnya Indonesia sudah melakukan sejak bertahun-tahun yang lalu,” ungkap pengamat ekonomi-politik Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan investasi menjadi masalah yang belum bisa diselesaikan dalam beberapa tahun belakangan ini. Kondisi itu bukan hanya karena investor luar tak ingin masuk, melainkan juga keengganan investor dalam negeri.

Menurutnya, salah satu permasalahan yang menghambat investasi ialah tumpang tindih peraturan dan kewenangan pemerintah pusat-daerah, perizinan berbelit, hingga tenaga kerja.

Oleh karena itu, kata Yose, pemerintah memerlukan langkah cepat untuk melakukan reformasi kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi melalui RUU Cipta Kerja.

“Makanya perlu dilakukan secara langsung, secara komprehensif. Ini ialah ide dari Omnibus Law Cipta Kerja tersebut,” paparnya.

Pengamat ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, Muhammad Handry Imansyah, menyatakan RUU Cipta Kerja diperlukan untuk mengatasi masalah perekonomian nasional. Regulasi itu bisa menjadi jalan tengah bagi semua pihak.

“Intinya kita membuat peraturan atau hukum untuk kepentingan bersama,” imbuhnya.

Berdasarkan data, dia menyebut Indonesia tidak masuk urutan atas sebagai negara di ASEAN yang menjadi pilihan investasi. Indonesia berada di bawah Thailand, Filipina, Singapura, dan Vietnam.

Semenara itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menuntaskan 3.172 daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Cipta Kerja. Pembahasan ribuan DIM dilakukan di tengah masa reses.

“Tersisa 3.480 DIM (untuk dibahas),” kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas.

Dia meyakini pembahasan 1.430 DIM bakal cepat karena hanya perubahan redaksional. Baleg, sambungnya, telah menyepakati empat hal terkait omnibus law ciptaker, antara lain, substansi kata izin yang tertuang dalam DIM akan diganti menjadi perizinan berusaha.

Selain itu, Baleg menyepakati konversi kelompok kewenangan teknis menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat. (Cah/P-3)

Baca Juga

ANTARA

RUU Cipta Kerja Dibutuhkan untuk Bangkitkan Investasi

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 06 Agustus 2020, 07:37 WIB
Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji menilai  tak ada penghilangan kewenangan daerah dalam...
Medcom.id

Polri akan Barter 2 Buron

👤Ykb/P-5 🕔Kamis 06 Agustus 2020, 07:02 WIB
Kedua buron itu atas nama Indra Budiman alias IB dan Sangoe NG (SNN). Keduanya ditangkap di AS terkait pelanggaran imigrasi berupa...
ANTARA

Kasus PT DI Didalami lewat Pejabat Kemensetneg

👤Cah/Dhk/Ant/P-1 🕔Kamis 06 Agustus 2020, 06:54 WIB
Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia pada...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya