Kamis 30 Juli 2020, 21:10 WIB

KPK Usulkan Kemendikbud Verifikasi Ulang POP

Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum
KPK Usulkan Kemendikbud Verifikasi Ulang POP

MI/Susanto
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) memverifikasi ulang penerima bantuan Program Organisasi Penggerak (POP). Komisi antirasuah menilai proses verifikasi organisasi yang mengajukan proposal untuk mendapat hibah POP kurang memadai.

"Kami melihat verifikasinya kurang memadai yaitu waktunya hanya dua minggu. Padahal tempatnya (organisasi yang mengajukan) jauh-jauh ada yang di Aceh, di Ternate dan seterusnya. Kami mengusulkan agar verifikasi itu lebih diperdalam," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/7).

Siang tadi, Kamis (30/7), pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli Siregar menerima pejabat Kemendikbud membahas POP. Pertemuan itu digelar di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/7) siang dan berlangsung selama kurang lebih 1 jam.

Alexander mengatakan dari paparan pejabat kementerian, KPK menilai verifikasi organisasi yang lolos seleksi memenuhi prosedur namun prosesnya kurang memadai lantaran waktu yang singkat. Ia menyebut ada lebih dari 150 organisasi yang mengajukan dengan jumlah proposal lebih dari 200. Selain waktu yang pendek, KPK menilai verifikasi yang dilakukan kurang mendalam.

Komisi antirasuah pun akan segera mengkaji dan memberikan rekomendasi lengkap secara tertulis terhadap program yang belakangan menuai polemik itu.

"Kami mengusulkan verifikasi itu lebih diperdalam tidak semata-mata legalitas organisasi yang menerima bantuan tapi juga track record-nya selama ini. Itu yang kami usulkan, tapi lebih lengkapnya lagi rekomendasi akan diberikan setelah kajian," ujarnya.(OL-4)

Baca Juga

Medcom.id/Siti Yona Hukmana

Pembahasan Ranperpres Harus Terbuka

👤Rif/Ant/Medcom/P-5 🕔Selasa 11 Agustus 2020, 05:30 WIB
Meminta agar pembahasan terhadap rancangan peraturan presiden dilakukan secara terbuka dan transparan sebagai bagian dari proses...
Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Perjuangan Veteran Perlu untuk Tumpas Korupsi

👤Ant/P-5 🕔Selasa 11 Agustus 2020, 05:23 WIB
Sekarang tugas kita akan lebih berat karena melawan bangsa sendiri, melawan para...
Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez

Ancaman Independensi KPK

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 11 Agustus 2020, 05:16 WIB
MK dinilai menjadi opsi terakhir menjaga pemberantasan korupsi di Indonesia. UU saat ini dinilai menghambat proses kerja...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya