Kamis 30 Juli 2020, 19:05 WIB

Penyalahgunaan Kewenangan Bayangi Politik Dinasti

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Penyalahgunaan Kewenangan Bayangi Politik Dinasti

Antara
Demo menolak politik dinasti

 

PENYALAHGUNAAN kewenangan membayangi politik kekerabatan atau dinasti. Tidak sedikit kepala daerah yang kental dengan jenis politik ini terjerumus ke dalam lembah korupsi, kolusi dan nepoltisme.

"Politik dinasti itu kekuasaan berbasis jejaring kekerabatan. Yang menjadi pelanggaran ketika prosesnya menyimpang dari prinsip demokrasi seperti kesetaraan, kesamaan akses, keberimbangan, transparansi, kapabilitas dan akuntabilitas," kata Analis Politik Exposit Strategic Arif Susanto dalam webinar bertajuk Pilkada Serentak 2020: Pesta Dinasti Politik, Kamis (30/7).

Menurut dia, politik penempatan kerabat dalam jaringan kekuasaan pernah menjadi musuh bersama ketika bangsa ini dipimpin Presiden Soeharto. Kala itu, kekuasaan terpusat pada beberapa keluarga sehingga meniadakan nuansa kesetaraan dan nilai-nilai demokrasi lainnya.

Politik dinasti juga kerap terlahir dari partai politik yang dikuasai segelintir orang. Kandidat yang muncul ke permukaan atau bisa berkontestasi dalam kompetisi demokrasi hanya mereka yang dekat dengan elit.

"Sekarang juga banyak contoh, mereka yang tidak memiliki modal dan kerja-kerja sosial disokong partai politik. Padahal hal ini rentan dengan penyalahgunaan kekuasaan seperti banyak kasus korupsi yang ditemukan KPK," paparnya.

Kondisi politik yang melahirkan politik dinasti, kata dia, ketika pelembagaan partai politik lemah. Ditambah lagi, politik dinasti dapat lebih subur karena prosedur kepartaian dikalahkan keputusan elit.

"Rekrutmen yang buruk juga menambah kuat politik dinasti terjadi," ujarnya.

Mahkamah Konstitusi, kata dia, memang membatalkan ketentuan yang sempat melarang calon kepala daerah yang memiliki jaringan kekuasaan. Namun hal itu tidak serta-merta mendukung politik dinasti.

Pasalnya Mahkamah Konstitusi mendasarkan putusannya pada hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. " Oleh sebab itu reformasi politik bukan hanya mengandalkan regulasi bagus namun membutuhkan instrumen kultural," pungkasnya. (OL-4)

Baca Juga

Ist

Food Estate di Kalteng untuk Reposisi dan Optimalisasi Lahan

👤Iam/S1-25 🕔Sabtu 08 Agustus 2020, 06:31 WIB
Untuk reposisi dan optimalisasi (lahan). Selain itu juga memperhatikan transformasi dan reposisi areal eks PLG, ketahanan ekologi,...
Setpres/Kris

Tegakkan Kedaulatan di Ujung Timur

👤Cah/P-3 🕔Sabtu 08 Agustus 2020, 06:20 WIB
Dulu kita takut menuju batas ini. Tempatnya sepi dan rawan terjadi kejahatan. Namun, sekarang orang berbondong-bondong ke sini untuk...
Medcom.id/Faisal Abdalla

Langkah Jokowi soal Evi Diapresiasi

👤Pra/Ind/P-3 🕔Sabtu 08 Agustus 2020, 06:11 WIB
Presiden Jokowi menyatakan tidak akan mengajukan banding atas putusan PTUN yang membatalkan keputusan presiden (keppres) terkait dengan...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya