Kamis 30 Juli 2020, 17:45 WIB

KPK-Kemendikbud Bahas Program Organisasi Penggerak

Dhika Kusuma Winata | Humaniora
KPK-Kemendikbud Bahas Program Organisasi Penggerak

MI/SUSANTO
Ketua KPK Firli Bahuri

 

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membahas Program Organisasi Penggerak (POP). Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan komisi antirasuah akan segera mengkaji dan memberikan rekomendasi terhadap program yang belakangan menuai polemik itu.

"Saya bersama Wakil Ketua KPK lainnya, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli Siregar beserta Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan dan jajaran di Kedeputian Pencegahan, memberikan catatan dan masukan terkait program, serta akan menindaklanjutinya dengan membuat kajian," kata Firli Bahuri, Kamis (30/7).

Baca juga: Kunjungi Bogor, Nadiem Pantau PJJ di Sekolah

Pertemuan pimpinan komisi antirasuah dengan Kemendikbud itu digelar di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/7) siang. Pertemuan berlangsung selama kurang lebih 1 jam.

Dari kementerian diwakili Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Iwan Syafril dan Inspektur Jenderal Chatarina Girsang yang memaparkan mekanisme dan tahapan yang telah dilakukan dalam program POP.

Firli menyampaikan beberapa hal yang dibahas secara intensif dalam pertemuan yakni terkait verifikasi calon pemenang proposal POP, keterlibatan pemangku kepentingan lain seperti BPKP dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota, serta proses perencanaan dan pertanggungjawaban program.

Firli mengatakan KPK akan segera melakukan kajian terkait POP dalam rangka pengawasan program pemerintah. KPK pun meminta Kemendikbud untuk membuka data serta informasi untuk kajian nantinya.

"Rekomendasi lengkap terkait program POP akan kami sampaikan setelah kami menyelesaikan kajian. Kami juga meminta kerja sama dari Kemendikbud untuk membuka data dan informasi yang dibutuhkan tim KPK," ucap Firli.

Seperti diberitakan POP yang digagas Mendikbud Nadiem Makarim menuai polemik setelah sejumlah organisasi masyarakat mundur dari program tersebut.

Tiga organisasi itu yakni Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU), dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Ketiga organisasi menyatakan mundur lantaran mempertanyakan kredibilitas organisasi penggerak yang lolos dalam proses verifikasi.

Kriteria pemilihan organisasi dan lembaga pendidikan yang lolos pengajuan proposal dinilai tidak transparan. Program itu juga dinilai akan sulit efektif di masa pandemi covid-19 saat ini. (H-3)
 

Baca Juga

Dok. Kemenlu

Gandeng Universitas, Kemenlu Intensifkan Kampanye Kelapa Sawit

👤Faustinus Nua 🕔Senin 03 Agustus 2020, 22:24 WIB
Pada 2019, Indonesia memproduksi 37,4 juta metrik ton minyak kelapa sawit dengan nilai ekspor mencapai USD23...
Antara/Sigid Kurniawa

Ini 5 Kelompok Rentan Terpapar Covid-19, Lansia Paling Rentan

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Senin 03 Agustus 2020, 21:54 WIB
Kelompok kedua, lanjut Dewi, adalah mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah, contohnya penderita HIV?AIDS dan penyakit autoimun...
Instagram

Gara-gara Video Obat Covid-19, Anji Dilaporkan ke Polda Metro

👤Tri subarkah 🕔Senin 03 Agustus 2020, 20:42 WIB
Laporan polisi tersebut dibuat oleh Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya