Kamis 30 Juli 2020, 17:00 WIB

Preseden dalam Putusan PTUN atas Gugatan Anggota KPU

Fauzi Heri Advokat dan Pemerhati Pemilu | Opini
Preseden dalam Putusan PTUN atas Gugatan Anggota KPU

Dok.Pribadi
Penulis

POLEMIK pemberhentian Evi Novida Ginting Manik sebagai anggota KPU berakhir di meja hijau. Melalui putusannya, PTUN Jakarta membatalkan Keppres Nomor 34 P/Tahun 2020. Putusan ini selain mengembalikan jabatan Evi, juga menjadi penemuan hukum baru.

Keppres pemberhentian Evi Novida Ginting Manik memang lahir karena adanya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Evi sebagai penggugat mendalilkan DKPP telah melanggar hukum acara formal yang dibuatnya sendiri. Selama ini belum pernah ada pemberhentian anggota KPU RI oleh DKPP. Apalagi, putusan DKPP yang diatur dalam UU Pemilu No 7/2017 bersifat final dan mengikat. Penyelenggara pemilu yang diberhentikan oleh DKPP selama ini tidak berani menggugat ke PTUN.

Hingga akhirnya Evi mengubah stigma atas kelembagaan DKPP. PTUN tidak saja menerima gugatan Evi, tetapi juga sekaligus mengabulkan gugatannya.

Pembatalan Keppres No 34 P/ Tahun 2020 yang melaksanakan putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 telah membuat preseden buruk bagi penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Teringat ujar orang bijak, bahwa niat baik jika diwujudkan dengan dengan cara tidak baik, maka akan berbuah kejahatan baru.

Yurisprudensi dan preseden

Di negara yang menganut tradisi hukum kontinental, yurisprudensi biasanya mengacu kepada putusan pengadilan tertinggi. Meskipun tidak mengikat secara formal, namun dalam praktiknya, yurisprudensi memiliki pengaruh kuat dan sering diterapkan oleh hakim atas kasus yang memiliki kemiripan fakta oleh pengadilan yang lebih rendah.

Sedangkan, dalam negara yang menganut tradisi hukum Anglo Saxon, yurisprudensi adalah preseden. Profesor Satjipto Rahardjo, dalam bukunya ilmu hukum memberikan penjelasan bahwa 'Preseden' ini merupakan satu lembaga yang lebih dikenal dalam sistem hukum Anglo-Saxon atau common law system.

Sejumlah besar jus non scriptum yang membentuk sistem common law itu hampir seluruhnya terdiri dari hasil-hasil keputusan pengadilan. Sifat preseden dalam sistem peradilan Anglo-Saxon (common law system) bisa bersifat the binding force of precedent (preseden yang mengikat) dan persuasive precedent (preseden yang persuasif). Dua sifat preseden ini sangat bergantung dengan yurisdiksi yang berada di negara bersangkutan.

Penerapan hukum di Indonesia adalah mengikuti tradisi hukum kontinental. Yurisprudensi memiliki pengaruh kuat bagi hakim dalam menetapkan sebuah keputusan. Tetapi, terkadang juga ada hakim yang tidak mengindahkannya. Preseden sendiri terdefinisi sebagai konsistensi suatu putusan atas putusan lain yang memiliki corak, karakter, pokok perkara serupa.

Oleh karena itu, suatu putusan yang kemudian dinyatakan salah oleh pengamat hukum biasanya disebut akan menimbulkan preseden buruk.
Begitu pula dengan putusan DKPP yang memecat Evi sebagai anggota KPU. Putusan itu menjadi preseden buruk bagi penegakan etika penyelenggara pemilu.

Jika mencermati persidangan atas gugatan Evi, fakta-fakta persidangan lebih mengarah kepada bagaimana DKPP membuat putusan 317-PKE-DKPP/X/2019. Pembuktian dan kesaksian lebih terarah kepada penerapan hukum yang digunakan DKPP dalam membuat putusan.

Hakim PTUN terlihat lebih berperan sebagai judex jurist, yang hanya memeriksa penerapan hukum atas objek gugatan Evi. Dalam pengadilan biasa, judex jurist merupakan kewenangan pengadilan tertinggi yaitu di Mahkamah Agung.

Sayangnya, sikap pimpinan DKPP hingga putusan TUN dibacakan tetap bersikukuh tidak mau hadir dalam persidangan. Tak heran apabila pembelaan yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara atas objek gugatan menjadi tidak maksimal. Sebagai pihak yang menjadi pemicu pemecatan Evi, DKPP tentunya adalah pihak yang paling tahu alasan penerapan hukum atas putusannya.

Final dan mengikat putusan DKPP
 
Putusan DKPP No 317-PKE-DKPP/X/2019 yang memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada Evi Novida Ginting Manik sebagai anggota KPU RI memang telah menimbulkan perdebatan panjang. Ada tiga hal krusial yang disoal publik dan ahli hukum tata negara serta aktivis pengamat pemilu.

Pertama, DKPP memutus perkara itu dengan melanggar syarat kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan DKPP No 3/2017. Syarat kuorum penetapan putusan minimal diambil oleh 5 anggota DKPP. Dalam penetapan putusan pemberhentian Evi Novida GInting Manik, diputuskan oleh 4 anggota DKPP.

Kedua, DKPP dibentuk dengan tugas menangani pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. DKPP dibatasi kewenangan hanya terkait dengan ada atau tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Oleh karena itu DKPP tidak berwenang menilai keputusan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilu. Putusan DKPP No 317-PKE-DKPP/X/2019 secara substansi menyoal keputusan KPU atas tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas penetapan hasil pemilu DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Ketiga, DKPP mengesampingkan pencabutan laporan yang dilakukan pelapor atas nama Hendri Makaluasc. Meskipun, hal itu merupakan kewenangan opsional DKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan DKPP No 3/2017, namun, melanjutkan perkara yang sudah dicabut laporannya itu harus disertai adanya alasan kegentingan. Seyogyanya pencabutan laporan pengaduan sebelum pengadu membuktikan kebenaran pengaduannya, seyogianya ditindaklanjuti dengan pemberhentian pemeriksaan perkara.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva saat menjadi saksi ahli dalam persidangan gugatan Evi menyampaikan pendapatnya bahwa Keppres No 34/P tahun 2020 yang menjadi objek gugatan merupakan rangkaian dari putusan DKPP No 317-PKE-DKPP/X/2019.

Meskipun putusan DKPP tidak menjadi objek gugatan, namun Keppres No 34/P tahun 2020 bisa dibatalkan oleh hakim pengadilan tata usaha negara. Posisi Presiden dalam menerbitkan No 34/P tahun 2020 menurut Hamdan Zoelva adalah sebagai Kepala Negara yang menjalankan fungsi administratif.

Apabila pengadilan menyatakan batal Keppres No 34/P Tahun 2020, maka penyebab terbitnya Keppres tersebut yakni putusan DKPP No 317-PKE-DKPP/X/2019 atas nama hukum ikut batal, karena, tidak lagi memiliki kekuatan untuk dieksekusi oleh Presiden.

Ironisnya sikap DKPP yang diwakili oleh statemen Ketua DKPP Muhammad justru terlihat ngotot menyatakan bahwa putusan DKPP tidak dapat dicabut oleh pengadilan, karena sifatnya final dan mengikat. Dari awal DKPP selalu berdalih dengan kata final dan mengikat tersebut.

Padahal, Mahkamah Konstitusi telah memberikan arti yang terang benderang terkait definisi hukum atas frase kata final dan mengikat keputusan DKPP itu tidak sama dengan putusan final dan mengikat lembaga peradilan. Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No 31/PUU-XI/2013, maka putusan DKPP itu final dan mengikat bagi Presiden dan penyelenggara pemilu.

Saksi ahli lainnya dari Universitas Indonesia Harsanto Nursadi menyatakan meskipun bersifat konstitutif, putusan DKPP tidak dapat dijadikan objek gugatan di PTUN. Menurutnya yang dapat dijadikan objek gugatan di PTUN adalah Keppres yang menindaklanjuti putusan DKPP.      

Gugatan terhadap Keppres itu, harus diartikan bahwa PTUN selain menguji Keppres, juga sekaligus menguji legalitas putusan DKPP. Hal itu, mengingat sifat putusan DKPP yang final dan mengikat bagi presiden dan penyelenggara pemilu, maka putusan DKPP wajib dijalankan.

Meskipun begitu, sebelum Keprres diterbitkan oleh Presiden, sebenarnya Evi telah melakukan upaya administrasi berupa keberatan atas keputusan DKPP. Evi bahkan juga melaporkan dugaan maal administrasi yang dilakukan DKPP kepada Ombudsman RI.

Langkah administrasi ini diatur dalam UU No 30/2014 tentang administrasi pemerintahan sebagai syarat wajib, yang harus dilakukan sebelum warga negara yang dirugikan oleh putusan tata usaha negara melayangkan gugatan ke pengadilan. Evi juga bahkan sempat meminta penundaan penerbitan Keppres kepada Presiden.

Langkah-langkah administrasi itu dilakukan sebagai ancang-ancang Evi untuk menggugat keputusan DKPP. Namun dikarenakan Keppres pemberhentian Evi sudah diterbitkan, maka objek gugatannya tidak lagi keputusan DKPP, melainkan keputusan Presiden. Jadi, tidak tepat jika Ketua DKPP Muhammad ngotot bahwa keputusan DKPP masih berlaku karena hak atas eksekusinya telah dinyatakan batal demi hukum.

Putusan PTUN

Pengadilan berpendapat bahwa putusan DKPP No. 317/2019 bertentangan dengan Pasal 24 UU No 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 458 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (8) UU No. 7/2017 tentang Pemilu, maupun dengan Pasal 36 Peraturan DKPP No 2/2019.     

Putusan DKPP juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik.  
DKPP memutus pengaduan tanpa mendengar alasan pengaduan pengadu di bawah sumpah di hadapan sidang DKPP, tanpa memverifikasi alat bukti pengadu, dan belum mendengar keterangan saksi dari pengadu.

Hal ini Melanggar Pasal 458 ayat (8) dan ayat (10) UU No 7/2017 junto Pasal 31 ayat (4) huruf b Peraturan DKPP No 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP No 2/2019.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai putusan DKPP No 317/2019 yang menjadi dasar penerbitan keputusan objek sengketa mengandung cacat yuridis. Karena, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, maka secara ipso facto (by fact itself) dengan sendirinya keabsahan Keppres No 34/P Tahun 2020 menjadi tidak terpenuhi secara yuridis.

Selanjutnya, majelis hakim PTUN juga berpendapat telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum atas putusan DKPP. Berdasarkan pertimbangan itu, maka PTUN memutuskan mengabulkan gugatan Evi Novida Ginting Manik untuk seluruhnya.

Penegakan hukum etik di masa mendatang

Meskipun putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Evi bukanlah putusan terakhir, namun putusan ini seolah membuka mata publik, bahwa ada yang salah dalam desain penegakan hukum etika bagi penyelenggara pemilu. Sebagai lembaga yang lahir untuk memastikan bahwa pemilu diselenggarakan oleh orang yang ber-attitude baik, sudah seyogianya jika pemerintah dan parlemen me-redesign kembali kelembagaan dan SDM DKPP.

Jika selama ini keanggotaan DKPP diisi oleh mantan penyelenggara pemilu gagal terpilih dalam seleksi KPU atau Bawaslu, maka di masa mendatang perlu ada revisi regulasi yang mengatur larangan bagi calon pernah mengikuti seleksi KPU atau Bawaslu. Selain akan menimbulkan konflik kepentingan, bagaimana mungkin seorang yang kalah bersaing untuk menjadi KPU atau Bawaslu bisa berlaku adil ketika harus mengadili orang yang pernah menjadi kompetitornya.

Di samping itu, perlu ditegaskan kembali kelembagaan DKPP bukanlah lembaga kehakiman seperti yang diatur dalam Pasal 24 ayat 3 UUD 1945. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman harus diatur dalam UU.

Sedangkan, kelembagaan DKPP meskipun lahir atas perintah UU No 7/2017, tetapi tidak ada satu pun pasal di dalamnya yang menegaskan bahwa DKPP adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang etika. Terlebih, jika ditinjau dari sifat dan kewenangannya, kelembagaan DKPP di dalam rumpun kekuasaan eksekutif bukan yudikatif.

Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan bahwa DKPP bertanggungjawab kepada presiden dan DPR. Dalam mahzab trias politica, kekuasaan yudikatif tidak mungkin bertanggungjawab kepada eksekutif dan legislatif karena kedudukannya setara.

Putusan PTUN telah membuktikan bahwa putusan DKPP bukanlah putusan lembaga peradilan. Oleh karenanya, siapa pun yang dirugikan oleh putusan DKPP dapat mengujinya di pengadilan.

Pasca putusan ini, harus ada penelitian mendalam atas design kelembagaan DKPP. DKPP dapat bertransformasi menjadi lembaga peradilan khusus, yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Konsekuensinya, DKPP tidak lagi bertanggungjawab kepada presiden dan DPR. Proses rekrutmennya pun harus dilakukan dengan mempertimbangkan adanya hakim karier di dalamnya.

Selain itu, komposisi keanggotaan dapat direkrut dari praktisi hukum dan akademisi yang memiliki rekam jejak yang baik, dan tentu saja tidak memiliki konflik kepentingan.

Pola rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menjadi rujukan. Kendati, pernah ada beberapa hakimnya yang ditangkap KPK. Atau, jika tetap dipertahankan seperti saat ini, keanggotaan DKPP harus dipastikan bukan diambil dari calon yang gagal seleksi sebagai penyelenggara pemilu.  

Sebagaimana yang disampaikan Direktur Perludem Titi Anggraini, putusan hakim tata usaha negara atas gugatan Evi akan menjadi benchmark atas perubahan hukum acara DKPP, dan cara pandang anggota DKPP atas frase kata final dan mengikat, atas putusan DKPP. Semoga!

Baca Juga

Dok. Metro TV

Timur Tengah Pascaledakan Beirut

👤Hasibullah Satrawi Pengamat Politik Timur Tengah dan dunia Islam 🕔Selasa 11 Agustus 2020, 04:10 WIB
LEDAKAN superdahsyat yang terjadi di Beirut, Libanon (4/08/2020) masih menjadi pembahasan masyarakat...
Antara/Katriana

Kota Sehat dan Kesehatan Kota

👤Nirwono Joga Pusat Studi Perkotaan 🕔Selasa 11 Agustus 2020, 04:00 WIB
Urbanisme dan kesehatan memegang peranan penting terhadap bentuk perkotaan, desain perkotaan, dan...
Dok.pribadi

Pilkada, Korupsi dan Klientelisme

👤Damianus Febrianto Edo, Peminat Isu Sosial dan Media 🕔Senin 10 Agustus 2020, 23:55 WIB
Siklus korupsi seperti ini sangat rentan dibasmi karena melibatkan orang-orang...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya