Kamis 30 Juli 2020, 15:28 WIB

Awasi Politik Kekerabatan di Pilkada 2020

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Awasi Politik Kekerabatan di Pilkada 2020

ANTARA FOTO/Septianda Perdana
Aksi menolak politik dinasti dalam proses pencalonan menjelang pilkada

 

POLITIK dinasti kerap muncul di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat yang disebut-sebut sudah mapan berdemokrasi. Perluasan jaringan kekuasaan melalui keluarga atau kerabat ini masih wajar apabila mengikuti aturan yang berlaku atau tanpa melanggar aturan.

"Yang namanya politik dinasti tidak hanya terjadi di Indonesia, Malaysia hingga Amerika pun demikian. Yang menjadi catatan adalah politik dinasti ini tetap sesuai aturan yang ada atau tidak," kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia Angel Damayanti dalam webinar bertajuk Pilkada Serentak 2020: Pesta Dinasti Politik, Kamis (30/7).

Menurut dia, pemilihan kepala daerah atau pilkada merupakan bagian atau salah satu proses demokrasi. Ajang ini mesti berlangsung dengan menjunjung nilai-nilai kesetaraan seluruh warga negara.

Pilkada serentak yang telah berlangsung beberapa kali menyerap budaya lokal termasuk paternalistik dan politik turun -temurun. Seluruhnya mesti dipastikan tidak melanggar asas demokrasi dan ketentuan yang berlaku.

Begitu pula, kata Angel, kandidat yang muncul di pilkada dengan memiliki jaringan keluarga dengan pemilik kekuasaan tertentu mesti taat asas demokrasi dan hukum. Bila itu terjadi maka politik dinasti masih bersifat wajar dan terhindar dari pelanggaran demokrasi.

"Kemudian mengikuti aturan dan tidak melanggar dan bila taat maka politik dinasti masih sesuatu yang wajar," ujarnya.

Kemudian rekam jejak kandidatnya, lanjut dia, mesti bersih dan diterima rakyat. "Yang terpenting ketika terdapat fenomoena atau kemunculan kandidat yang memiliki kekerabatan itu adalah pemahaman demokrasi dan politik yang baik supaya dapat menunaikan haknya dengan tepat," paparnya.

Lebih lanjut, Angel menegaskan, kekuasaan dalam bentuk apapaun dapat disalahgunakan. "Oleh sebab itu pengawasan terhadap jalannya kekuasaan atau pemerintahan perlu dilakukan secara ketat. Kemudian dalam pelaksanaan pilkada tidak boleh ada campur tangan kekuatan kekuasaan," pungkasnya. (OL-4)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

11 Parpol akan Berkoalisi untuk Melawan Petahana di Jember

👤Antara 🕔Senin 03 Agustus 2020, 23:17 WIB
11 Parpol sepakat akan melawan petahana Bupati Jember Faida yang maju melalui jalur perseorangan dalam Pilkada Jember...
Antara

BPS Puji Demokrasi Indonesia, Ini Pendapat Pengamat Politik UI

👤Emir Chairullah 🕔Senin 03 Agustus 2020, 22:21 WIB
"Perkembangan IDI 2019 ini adalah sebesar 74,92 dibandingkan posisi IDI 2018, ada kenaikan 2,53 poin," kata KEPALA Badan Pusat...
Ilustrasi

Perma 1/2020 tak Punya Instrumen Sanksi, MA: Baru Mau Sosialisasi

👤Rifaldi Putra Irianto 🕔Senin 03 Agustus 2020, 22:16 WIB
"Sosialisasi kepada seluruh hakim saja belum, rencanaya baru rabu (5/8) besok "...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya