Kamis 30 Juli 2020, 14:24 WIB

DPR Desak Jaksa Pinangki Juga Dijerat Pidana

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
DPR Desak Jaksa Pinangki Juga Dijerat Pidana

MI/M SOLEH
Joko S Tjandra

 

ANGGOTA Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan Komisi III menghargai keputusan penonaktifkan Jaksa Pinangki yang disebutkan bertemu dengan Joko Tjandra oleh Wakil Jaksa Agung.

"Meskipun informasi ini terkesan mendadak, kami asumsikan bahwa putusan tersebut merupakan tindakan administratif berdasarkan putusan Majelis Kode Perilaku Jaksa yang telah melakukan pemeriksaan," ujarnya, dalam keterangannya, Kamis, (30/7).

Habiburokhman mengatakan bahwa sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (4) Kode Perilaku Jaksa, penonaktifan tersebut tidak mengesampingakan ketentuan pidana dan hukuman displin terkait status Jaksa sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS) jika ada aturan yang dilanggar.

Ia mengatakan, dalam konteks pidana, Kejaksaan hendaknya berkoordinasi dengan kepolisian. Dengan begitu Jaksa tersebut dapat diperiksa dalam dugaan tindak pidana membantu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan sebagaimana diatur Pasal 221 KUHP.

"Kami juga menghimbau kepada kejaksaan agar terus melakukan pendalaman apa saja yang dikomunikasikan Jaksa Pinangki dengan pihak Joko Tajndra serta adakah oknum Jaksa lain yang ikut terlibat," ujarnya.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung mencopot Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencenaan Jaksa Agung Muda Pembinaan, Pinangki Sirna Malasari dari jabatannya, Rabu (29/7).

Jaksa Pinangki terbukti melanggar disiplin lantaran bertemu buronan kasus Bank Bali, Djoko Tjandra di Malaysia pada 2019. Foto Pinangki bersama Djoko Tjandra dan pengacaranya, Anita Kolopaking, tersebar di media sosial.(OL-4)

Baca Juga

Antara/Adeng Bustomi

KPK Dalami Penerimaan Uang Kasus Infrastruktur Kota Banjar

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 05 Agustus 2020, 23:18 WIB
Penyidik menelisik terkait dugaan penerimaan uang kepada sejumlah pejabat...
MI/Susanto

Periksa Eks Pejabat Setneg, KPK Selisik Soal Uang Proyek PTDI

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 05 Agustus 2020, 22:42 WIB
Penyidik komisi antirasuah mendalami dugaan penerimaan uang terkait pengadaan pesawat dalam kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT DI...
Dok DPD

DPD Diminta Mediasi MUI dan BPJPH soal UU Jaminan Produk Halal

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 05 Agustus 2020, 21:43 WIB
Ditambahkan Ma'ruf, amanat UU tersebut posisi MUI hanya sebatas pemberi fatwa, bukan lembaga yang mengeluarkan sertifikat...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya