Rabu 29 Juli 2020, 23:10 WIB

KPK akan Kaji Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK akan Kaji Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Kemendikbud
Ilustrasi

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal turun tangan mengkaji Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan pihaknya akan menelaah duduk perkara program yang menjadi polemik itu dan melakukan kajian. KPK akan mengundang Mendikbud Nadiem Makarim untuk meminta penjelasan terkait program tersebut.

"Sekarang sedang ramai mengenai POP, kita akan mengundang Mas Menteri (Mendikbud) ke mari bersama Irjen dan Dirjen. Kami memang terhadap POP memberikan perhatian dan mungkin kita akan melihat dan membantu kementerian terhadap pelaksanaan POP tersebut," kata Lili Pintauli dalam diskusi daring yang digelar KPK, Rabu (29/7).

Program POP menuai polemik setelah sejumlah organisasi masyarakat mundur. Tiga organisasi itu yakni Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU), dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Ketiga organisasi menyatakan mundur lantaran mempertanyakan kredibilitas organisasi penggerak yang lolos dalam proses verifikasi.

Kriteria pemilihan organisasi dan lembaga pendidikan yang lolos pengajuan proposal dinilai tidak transparan. Program itu juga dinilai akan sulit efektif di masa pandemi covid-19 saat ini. (OL-8).

 

Baca Juga

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

11 Parpol akan Berkoalisi untuk Melawan Petahana di Jember

👤Antara 🕔Senin 03 Agustus 2020, 23:17 WIB
11 Parpol sepakat akan melawan petahana Bupati Jember Faida yang maju melalui jalur perseorangan dalam Pilkada Jember...
Antara

BPS Puji Demokrasi Indonesia, Ini Pendapat Pengamat Politik UI

👤Emir Chairullah 🕔Senin 03 Agustus 2020, 22:21 WIB
"Perkembangan IDI 2019 ini adalah sebesar 74,92 dibandingkan posisi IDI 2018, ada kenaikan 2,53 poin," kata KEPALA Badan Pusat...
Ilustrasi

Perma 1/2020 tak Punya Instrumen Sanksi, MA: Baru Mau Sosialisasi

👤Rifaldi Putra Irianto 🕔Senin 03 Agustus 2020, 22:16 WIB
"Sosialisasi kepada seluruh hakim saja belum, rencanaya baru rabu (5/8) besok "...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya