Rabu 29 Juli 2020, 22:52 WIB

Erick Dinilai Mampu Bawa Komite Pulihkan Perekonomian Nasional

Theofilus Ifan | Politik dan Hukum
Erick Dinilai Mampu Bawa Komite Pulihkan Perekonomian Nasional

MI/ Susanto
Menteri BUMN Erick Thohir

 

MAYORITAS publik yang mengetahui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menyatakan percaya bahwa lembaga tersebut akan mampu mengatasi penyebaran infeksi Covid-19 (74%) dan memulihkan kondisi ekonomi nasional (75%). 

Mayoritas (73%) juga percaya Menteri BUMN Erick Thohir akan mampu memimpin pelaksanaan tugas komite tersebut.

Temuan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas  dalam siaran pers yang diterima Mediaindonesia, Rabu (29/7).

SMRC menyelenggarakan survei nasional bertajuk ‘PHK di Masa Covid-19 dan Sikap Publik terhadap Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional’ tersebut dengan menggunakan wawancara telepon pada 2211 responden yang terpilih melalui metode random sampling pada 22-24 Juli 2020. Margin of error survei diperkirakan 2,1%.

Survei SMRC menemukan bahwa hanya 28% warga yang tahu atau pernah dengar bahwa Presiden Joko Widodo telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan pelaksanaan tugas komite tersebut dipimpin Erick Thohir.

Namun, di antara 28% warga yang tahu, 73% percaya bahwa Erick Thohir akan berhasil memimpin pelaksanaan tugas komite tersebut tersebut. Sebanyak 74% responden percaya lembaga tersebut akan mampu mengatasi penyebaran infeksi Covid-19. Sedangkan 75% responden percaya bahwa lembaga tersebut akan mampu memulihkan kondisi ekonomi nasional.

“Kepercayaan yang cukup tinggi ini merupakan modal sosial-politik yang penting bagi Komite untuk dapat menjalankan tugasnya,” ujar Abbas.

Terdapat daerah-daerah yang tingkat kepercayaan terhadap Erick dan komite cenderung tinggi. Namun, sebaliknya ada daerah-daerah tertentu lainnya yang tingkat kepercayaan cenderung lebih rendah. 

Menurutnya, daerah yang warganya secara konsisten menunjukkan tingkat kepercayaan lebih tinggi adalah Bali+Nusa Tenggara, Maluku+Papua, dan Jawa Tengah. Daerah yang menunjukkan tingkat kepercayaan lebih rendah adalah Jawa Barat dan Sumatra.

Kepercayaan terhadap Erick di Bali+Nusa Tenggara mencapai 90%, di Maluku+Papua mencapai 86%, dan di Jawa Tengah mencapai 81%. Sementara kepercayaan terhadap Erick di Jawa Barat hanya mencapai 61% dan di Sumatra 64%.

Kepercayaan bahwa Komite akan mampu mengatasi penyebaran infeksi Corona di Bali+Nusa Tenggara mencapai 90%, di Maluku+Papua mencapai 86%, dan di Jawa Tengah mencapai 81%. Sementara kepercayaan terhadap Komite mengatasi Corona di Jawa Barat hanya mencapai 54% dan di Sumatra 71%. Di Sulawesi, kepercayaan terhadap kemampuan Komite juga hanya mencapai 69%.

Kepercayaan bahwa Komite akan mampu memulihkan kondisi ekonomi di Bali+Nusa Tenggara mencapai 87%, di Maluku+Papua mencapai 91%, Jawa Timur mencapai 85%, dan Jawa Tengah 78%. Sementara kepercayaan terhadap Komite memulihkan kondisi ekonomi di Jawa Barat hanya mencapai 58% dan di Sumatra 69%.

Dilihat dari kelompok usia, kepercayaan pada Erick dan Komite lebih terlihat di kalangan lebih muda. 

"Di kelompok usia di bawah 25 tahun, 82% percaya pada Erick, 85% percaya pada kemampuan Komite mengatasi Corona, dan 83% percaya pada kemampuan Komite memulihkan ekonomi. Sementara di kelompok usia lebih tua kepercayaan pada Erick dan Komite hanya 70-75%," pungkas Abbas. (OL-8).

Baca Juga

MI/Rudi Kurniawansyah

Kapolri Maksimalkan Penerapan Inpres No 6/2020

👤Sri Utami 🕔Minggu 09 Agustus 2020, 17:51 WIB
Seluruh jajaran kepolisian diperintahkan membantu upaya penegakan disiplin masyarakat terkait kepatuhan terhadap protokol kesehatan demi...
MI/M Irfan

Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Jokowi Masih Tinggi

👤Despian Nurhidayat 🕔Minggu 09 Agustus 2020, 17:35 WIB
Hal tersebut terlihat dari sekitar 79% masyarakat yang percaya terhadap kebijakan Presiden Jokowi dan Hanya sekitar 20% yang menyatakan...
Antara

Mahfud: Moral dan Agama Halau Hasrat Korupsi

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 09 Agustus 2020, 15:06 WIB
"Pun karena demokrasi orang bebas membuat kesepakatan atas nama demokrasi prosedural untuk korupsi sehingga korupsi semakin...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya