Rabu 29 Juli 2020, 22:51 WIB

DKPP: PTUN Urusi Masalah Hukum, Bukan Etik

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
DKPP: PTUN Urusi Masalah Hukum, Bukan Etik

ANTARA/Wahyu Putro A.
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati

 

ANGGOTA DKPP, Ida Budhiati, angkat bicara terkait polemik putusan PTUN Jakarta dalam perkara 82 Tahun 2020. Menurutnya, Presiden Joko Widodo melalui Keppres 34/P Tahun 2020 yang memberhentikan tidak hormat Evi Novida Ginting sebagai Anggota KPU, sudah sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Hal ini diungkapkannya saat menjawab pertanyaan media usai audiensi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (29/7).

Baca juga: DKPP: Presiden sudah di Jalur yang Tepat Terkait Pemecatan Evi

"Belum dibentuk mahkamah etik yang diberikan tugas untuk mengoreksi putusan DKPP," jelas Ida.

Menurutnya, PTUN yang notabene di bawah Mahkamah Agung (MA) itu hanya lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa persoalan hukum, bukan persoalan etik. 

"Nah, ini dua hal yang berbeda antara problem hukum dengan problem etik," ujar Ida.

Perempuan yang menjadi Anggota KPU RI Periode 2012-2017 ini menambahkan, berdasar UU 7/2017, DKPP memiliki otoritas untuk menerbitkan vonis atau putusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding).

Sehingga, tidak ada satu pun lembaga peradilan yang bisa mengoreksi putusan DKPP yang merupakan peradilan etik di bidang pemilu. 

"Karenanya keputusan Bapak Presiden itu sudah tepat melaksanakan dan menindaklanjuti putusan DKPP yang final dan binding serta tidak bisa dianulir oleh peradilan hukum," pungkasnya. (RO/OL-6)

Baca Juga

Medcom.id/Siti Yona Hukmana

Pembahasan Ranperpres Harus Terbuka

👤Rif/Ant/Medcom/P-5 🕔Selasa 11 Agustus 2020, 05:30 WIB
Meminta agar pembahasan terhadap rancangan peraturan presiden dilakukan secara terbuka dan transparan sebagai bagian dari proses...
Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Perjuangan Veteran Perlu untuk Tumpas Korupsi

👤Ant/P-5 🕔Selasa 11 Agustus 2020, 05:23 WIB
Sekarang tugas kita akan lebih berat karena melawan bangsa sendiri, melawan para...
Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez

Ancaman Independensi KPK

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 11 Agustus 2020, 05:16 WIB
MK dinilai menjadi opsi terakhir menjaga pemberantasan korupsi di Indonesia. UU saat ini dinilai menghambat proses kerja...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya