Rabu 29 Juli 2020, 19:58 WIB

Perpres Hak Anak Saksi & Korban Terbit, LPSK Siap Jalankan Mandat

Rifaldi Putra Irianto | Humaniora
Perpres Hak Anak Saksi & Korban Terbit, LPSK Siap Jalankan Mandat

Medcom
Ilustrasi

 

LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambut baik langkah pemerintah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi. Perpres ini dinilai hadir pada saat yang tepat, di mana banyak pihak telah lama menunggu kehadirannya, termasuk LPSK.

Wakil Ketua LPSK, Livia Iskandar, mengatakan Perpres ini akan berguna bagi LPSK sebagai acuan operasional dalam memberikan jaminan hak–hak anak korban dan anak saksi yang tersangkut kasus pidana.

Baca juga: Ibadah Haji 2020 Diikuti 1.000 orang, 13 Jemaah dari Indonesia

"Perpres ini sangat membantu tugas LPSK kedepannya, kami siap laksanakan mandat Perpres ini” ucap Livia, dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu, (27/7).

Menurut Livia, Perpres ini memberikan sejumlah mandat kepada LPSK untuk memenuhi sejumlah layanan seperti rehabilitasi medis dan sosial anak saksi dan korban, jaminan keselamatan (fisik, mental dan sosial), serta kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. 

"Selain itu, Perpres ini juga mengamanatkan LPSK untuk memberikan jaminan keselamatan bagi anak saksi dan korban yang meliputi banyak hal, mulai dari perlindungan keamanan pribadi, keluarga, dan atau harta benda, perlindungan dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian, kerahasiaan identitas, pengurusan identitas baru, penyediaan tempat kediaman baru, hingga pemberian nasihat hukum dan atau pendampingan bagi anak saksi dan korban," tuturnya.

Livia mengatakan, Perpres ini juga dapat menjadi acuan dan pijakan penting bagi LPSK untuk segera mengembangkan kantor perwakilan daerah agar layanan bagi anak saksi dan anak korban semakin mudah diakses.

Dirinya mengatakan saat ini sudah ada dua kantor perwakilan LPSK yang siap beroperasi setelah sempat terhambat karena wabah Covid-19, yakni di Provinsi Sumatera Utara (Kota Medan) dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kota Yogyakarta).

Ia menyebutkan, Perpres 75 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Juli 2020, sejatinya sudah ditunggu sejak lama.

Pasalnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memang telah mengamanatkan Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi diatur dalam sebuah Peraturan Presiden.

“Memang cukup lama rentang waktunya, makanya kami sangat berharap peraturan ini segera terbit,” tukasnya. (OL-6)

Baca Juga

ANTARA/ANIS EFIZUDIN

Menag: Tatap Muka Pesantren di Zona Kuning Lebih Mudah

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Sabtu 08 Agustus 2020, 18:30 WIB
Menag menilai  selama ini pesantren telah mampu menjalankan protokol kesehatan di dunia pendidikan dengan...
MI/CAHYA MULYANA

Insentif untuk Tenaga Kesehatan Langsung ke Rekening

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 08 Agustus 2020, 18:15 WIB
Pemberian insentif per bulan sebanyak Rp15 juta bagi dokter spesialis, Rp10 juta dokter umum dan Rp7,5 juta bagi tenaga kesehatan lainnya...
MI/Agus Mulyawan

Mendikbud: Pembelajaran Tatap Muka Harus Ada Empat Persetujuan

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Sabtu 08 Agustus 2020, 17:50 WIB
MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebut ada empat persetujuan yang harus dipenuhi agar pembelajaran tatap muka...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya