Rabu 29 Juli 2020, 16:12 WIB

KPK Ajak Mendikbud Diskusi Soal Program Organisasi Penggerak

Fachri Audhia Hafiez | Humaniora
KPK Ajak Mendikbud Diskusi Soal Program Organisasi Penggerak

MI/Susanto
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar

 

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar menyampaikan rencana pihaknya mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk membicarakan polemik program organisasi penggerak (POP). Terlebih tiga organisasi telah menyatakan mundur dari program tersebut.

"Karena beberapa hal terkait sekarang lagi ramai POP. Kita rencana mengundang pak menteri (Nadiem) ke mari (KPK) bersama irjen dan dirjennya. Jadi mungkin itu salah satu agenda kita sampaikan akan menelaah tersebut," kata Lili Pintauli Siregar di Jakarta, Rabu (29/7).

Lili mengatakan, KPK sejatinya memberikan perhatian terhadap program bagian dari Merdeka Belajar itu. Lembaga Antirasuah akan mengawal pelaksanaan program tersebut.

Pada forum terpisah, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya masih mengkaji pelaksanaan POP. Sebab hal itu menjadi bagian dari pencegahan tindak pidana korupsi di dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"KPK berhak memantau, kemudian masuk dalam program-program yang disampaikan pemerintah yang sekiranya menimbulkan kerugian kerugian negara," kata Ghufron dalam diskusi virtual bertajuk 'Mengukur Integritas Program Organisasi Penggerak POP Kemendikbud'.

Baca juga: Nadiem Minta Maaf, Harap NU, Muhammadiyah, dan PGRI Gabung POP

KPK juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan tidak ada unsur kerugian negara dari setiap program pemerintah. Selain itu, Lembaga Antirasuah juga melakukan supervisi.

Ghufron mengatakan, semua hal itu sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

"Posisi KPK adalah bukan hanya penegak hukum saja tapi juga bukan pencegah saja. KPK boleh kedua-duanya," ujar dia.

Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU), Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mundur dari POP karena merasa janggal dengan program tersebut. Proses seleksinya dinilai tak transparan. POP lantas menuai polemik. Nadiem telah meminta maaf atas polemik yang terjadi.

POP menjadi salah satu ide Nadiem di program Merdeka Belajar. Kemendikbud menyeleksi terhadap ribuan organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga untuk mendukung program pelatihan guru dan tenaga pendidik. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp575 miliar.

Sebanyak 184 proposal dari 156 ormas dinyatakan lolos seleksi termasuk, NU, Muhammadiyah, dan PGRI. Seluruh organisasi terpilih akan mendapat kucuran dana mulai dari Rp1 miliar, Rp5 miliar, hingga maksimal Rp20 miliar.(OL-5)

Baca Juga

Dok.MI

Dokter Merdeka

👤FX Wikan Indraro Dokter spesialis anak di RS Panti Rapih Yogyakarta, Lektor FK UKDW, Alumnus S3 UGM 🕔Jumat 14 Agustus 2020, 06:30 WIB
Kiprah Dr. Moewardi dalam momentum proklamasi kemerdekaan 1945 memberikan inspirasi kepada para dokter Indonesia di jaman sekarang....
Antara

Ketua Satgas Doni Monardo Daftar Relawan Vaksin Covid-19

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Jumat 14 Agustus 2020, 06:20 WIB
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo telah mendaftarkan dirinya untuk menjadi relawan uji klinis vaksin...
ANTARA/ADWIT B PRAMONO

Menerobos Blank Spot dengan BTS Mobile dan 5 Ribu Tablet

👤MI 🕔Jumat 14 Agustus 2020, 06:11 WIB
Sudah saatnya dunia pendidikan tinggi terintegrasi dengan dunia industri (usaha) dalam menghasilkan karya-karya inovasi yang bermanfaat...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya