Selasa 28 Juli 2020, 03:53 WIB

Potret Dimas dan Defisit Pembelajaran

Cecep Darmawan Guru Besar dan Kepala Pusat Kebijakan Publik, Inovasi Pendidikan, dan Pendidikan Kedamaian LPPM Universitas Pendidikan Indonesia | Opini
Potret Dimas dan Defisit Pembelajaran

Dok. Pribadi
Cecep Darmawan Guru Besar dan Kepala Pusat Kebijakan Publik, Inovasi Pendidikan, dan Pendidikan Kedamaian LPPM Universitas Pendidikan Indone

JAGAT media sosial diramaikan dengan foto siswa kelas VII SMPN 1 Rembang, Dimas Ibnu Alias, yang sedang belajar dengan gurunya di kelas. Potret Dimas merepresentasikan sejumlah kalangan siswa yang tak memiliki perangkat smartphone. Sangat boleh jadi, masih tersisa Dimas-Dimas lain di pelosok Tanah Air yang memiliki nasib serupa, tetapi tidak terliput media.

Kesulitan melakukan pendidikan jarak jauh di tengah pandemi covid-19, amat terasa bagi kalangan marginal yang jumlahnya diduga masih banyak. Meski telah dua pekan sekolah di negeri ini aktif membuka tahun ajaran baru, proses pembelajaran di hampir semua sekolah tidak dilaksanakan dengan proses tata muka. Alih-alih, pembelajaran melalui daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ), siswa seperti Dimas tak kuasa menahan hasrat belajarnya dan akhirnya mendatangi sekolah.

Pemerintah telah menetapkan hanya sekolah yang berada dalam daerah zona hijau atau daerah aman covid-19 yang bisa melakukan proses
pembelajaran secara tatap muka. Sementara itu, sekolah yang berada di daerah yang masih zona merah, oranye, dan kuning dilarang untuk melakukan proses pembelajaran secara tatap muka.

Opsi ini didasari Keputusan Bersama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19).

Kebijakan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi covid-19 tersebut dikeluarkan dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga yang meliputi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Lalu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta DPR.

Dalam Keputusan Bersama itu, dijelaskan tahun ajaran baru 2020/2021 akan tetap dimulai pada Juli 2020. Berdasarkan data yang dilansir dalam Keputusan Bersama antarkementerian dan lembaga, disebutkan jumlah peserta didik yang berada di zona hijau sebanyak 6% dalam 85 kabupaten/kota. Sementara itu, jumlah peserta didik yang berada di zona kuning, oranye, dan merah sebanyak 94% dalam 429 kabupaten/kota.

Perlu dipahami bahwa tidak serta-merta sekolah yang berada di zona hijau sebanyak 6% itu dapat menyelenggarakan proses pembelajaran secara tatap muka.

Kendala

Keputusan Ber- sama antarkementerian dan lembaga menyatakan, proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka untuk peserta didik yang berada di zona hijau sebanyak 6% harus memperhatikan beberapa hal, seperti izin pemerintah daerah atau kanwil/kantor Kemenag , daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka, yang harus dipenuhi satuan pendidikan sesuai protokol kesehatan Kemenkes, serta persetujuan dari orangtua siswa untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka.

Kebijakan di atas tentunya sudah dipertimbangkan dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah tidak ingin berspekulasi terkait dengan keselamatan jiwa siswa dan guru. Pemerintah khawatir munculnya klaster baru atau gelombang kedua kasus pandemi covid-19 di sekolah.

Pemerintah pun berkomitmen bahwa kebijakan pendidikan di masa pandemi covid-19 mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan
peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat.

Sementara itu, pembelajaran untuk peserta didik yang berada di zona kuning, oranye, dan merah sebanyak 94%, masih harus tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring atau belajar dari rumah (BDR). Namun, realitas menunjukkan masih banyak kendala dalam melaksanakan PJJ secara daring atau BDR.

Beberapa kendala tersebut di antaranya masih ditemukan di wilayah atau daerah yang tidak terjangkau jaringan internet, fasilitas teknologi pembajaran yang tidak dimiliki siswa, dan orangtua harus mengeluarkan biaya ekstra di tengah kesulitan ekonomi.

Meskipun secara M yuridis formal, proses pembelajaran jarak jauh telah diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, kenyataannya fasilitas pendidikan di negeri ini masih mengalami disparitas.

Pemerintah sudah Pmengeluaran kebijakan alokasi dana j BOS di masa kedaruratan covid-19 d yang dapat digunakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan, yakni dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah.

Meskipun tentu anggaran BOS itu belum begitu signifikan. Pemerintah harus kerja keras menyediakan anggaran khusus pendidikan guna mengatasi kekurangan anggaran dari BOS. Untuk itu, perlu political will pemerintah untuk melakukan akseleratif kebijakan yang propublik khususnya bagi masyarakat marginal sebab pendidikan ialah hak konstitusional warga negara meski dalam masa pandemi seperti ini. Kebijakan itu semisal melakukan realokasi anggaran dalam APBN dan APBD untuk mendukung berbagai fasilitas pendidikan PJJ secara masif dan membantu siswa dari kaum tidak mampu. Selebihnya, pemerintah melakukan kolaborasi dengan pihak swasta terutama yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa internet yang telah banyak diuntungkan dalam kondisi pandemi. Pihak swasta dapat menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) semasa pandemi ini dikhususkan untuk mengatasi masalah pendidikan.

Di samping kesiapan infrastruktur pendidikan, perlu juga pemberdayaan dan dukungan anggaran kepada guru dan tenaga kependidikan. Kebijakan ini diperlukan karena masih banyak guru yang belum melek teknologi informasi.

Belum melek digital

Data yang dilansir Ikatan Guru Indonesia (IGI), 60% guru belum melek digital khususnya penggunaan teknologi untuk pembelajaran. Bahkan IGI mengungkapkan, sejumlah temuan di antaranya proses PJJ kerap hanya berjalan dengan pemberian tugas oleh guru via aplikasi tertentu dan menggunakan aplikasi telekonferensi dengan jumlah siswanya me- lebihi kapasitas.

Dengan diterapkannya pembelajaran tanpa tatap muka ini, mengindikasikan bahwa pendidikan kita sedang mengalami disrupsi. Disrupsi pendidikan jika tidak diantisipasi dengan inovasi dan kreativitas para pemangku kepentingan pendidikan, akan terjadi defisit kualitas pendidikan.

Oleh karenanya, para pemangku kepentingan pendidikan harus memgubah mindset, kebijakan, dan kultur pendidikan. Praktika pendidikan yang selama ini lebih berorientasi pada pencapaian kurikulum formal semata, ke depannya harus bergeser dengan memasukkan materi yang kontekstual dan menjadi bagian dari kurikulum yang hidup bersamaan dengan pesoalan masyarakatnya (the hidden curriculum).

Sekolah masa depan harus sudah siap dengan berbagai perubahan dan adaptasi sistem pendidikan yang meliputi perubahan kurikulum, pembenahan manajemen sumber daya pendidikan, penyediaan sarana prasarana dan fasilitas teknologi informasi, pengelolaan dan penilaian pembelajaran yang mumpuni, dan dukungan komite sekolah, serta kebijakan pendidikan pemerintah yang konsisten.

Khusus untuk penyandang disabilitas, perlu kebijakan afirmatif dan dukungan fasilitas yang memudahkan akses mereka dalam pembelajaran daring. Jangan sampai pemelajaran melalui online yang sulit diakses kaum marginal seperti Dimas di atas, menjadi sebuah drama pendidikan yang tanpa akhir.

Baca Juga

Dok.MI

Pilkada, Dinasti Politik, dan Kandidasi Partai

👤Neni Nur Hayati Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Aktivis Nasyiatul Aisyiyah 🕔Kamis 13 Agustus 2020, 05:00 WIB
Membangun sistem pengkaderan dan rekrutmen yang memadai oleh partai politik di tingkat lokal guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas...
Dok Pribadi

Momentum Pengembangan Usaha Lokal

👤Razali Ritonga Pemerhati fenomena sosial-kependudukan 🕔Kamis 13 Agustus 2020, 04:42 WIB
Peran UMKM sebagai penggerak ekonomi dalam situasi ekonomi memburuk seperti saat pandemi kali ini memang patut diperhitungkan. Hal ini...
MI/ Susanto

Remaja Antikorupsi Adalah Agen Perubahan Masa Depan Bangsa

👤Ketua KPK Komjen Firli Dahuri 🕔Rabu 12 Agustus 2020, 17:43 WIB
Remaja adalah generasi penerus bangsa yang sangat mempengaruhi kualitas dan integritas serta besar kecilnya bangsa itu...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya